Latest Posts

Jaga Kondusivitas Kota, Pemuda Pancasila Dumai Dorong Dialog di Tubuh GRIB Jaya

Sat, 04 Apr 2026 01:00:34 +0700

DUMAI (KHC) – Dinamika yang tengah berlangsung di tubuh organisasi kemasyarakatan GRIB Jaya Kota Dumai kian menjadi perhatian berbagai pihak. Menyikapi situasi tersebut, MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai mengambil sikap menyejukkan dengan menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara bijak dan bermartabat.

Melalui Wakil Ketua I, Untung Daeng, MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai menegaskan bahwa pihaknya tidak berada dalam kapasitas untuk mencampuri urusan internal GRIB Jaya. Namun demikian, sebagai bagian dari elemen masyarakat, mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong terciptanya suasana yang kondusif.

“Kami dari MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai pada prinsipnya tidak ingin mencampuri urusan internal organisasi GRIB Jaya. Namun sebagai bagian dari elemen masyarakat, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Kota Idaman ini. Kami percaya setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana,” ujar Untung Daeng, Jumat (03/04).

Ia menambahkan, musyawarah untuk mufakat merupakan pendekatan terbaik dalam menyikapi perbedaan yang muncul di dalam organisasi. Dialog terbuka yang melibatkan seluruh unsur, khususnya dari tingkat akar rumput, diyakini akan menghasilkan keputusan yang adil serta mampu menjaga soliditas internal.

Selain itu, ia juga menyoroti berkembangnya aspirasi dukungan terhadap Bung Agus Tera dari 7 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan 33 ranting GRIB Jaya Kota Dumai. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian penting yang tidak dapat diabaikan dan patut menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus di tingkat daerah maupun pusat.

“Kami berharap dinamika berorganisasi yang berkembang di tubuh GRIB Jaya Kota Dumai saat ini dapat disikapi secara dewasa dengan mengedepankan musyawarah oleh semua pihak. Aspirasi dari PAC dan ranting tentu harus didengar sebagai bagian dari proses organisasi yang sehat,” lanjutnya.

Lebih jauh, Untung Daeng menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil hendaknya mampu merangkul seluruh elemen organisasi dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan, sehingga tidak menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan.

MPC Pemuda Pancasila juga menaruh perhatian besar terhadap pentingnya menjaga stabilitas daerah. Kondusivitas Kota Dumai, menurutnya, merupakan prioritas utama yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

“Yang paling utama bagi kami adalah menjaga kondusivitas Kota Dumai. Stabilitas dan keamanan daerah adalah tanggung jawab bersama dan tidak boleh terganggu oleh dinamika internal organisasi mana pun,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak di tubuh GRIB Jaya untuk menahan diri, membuka ruang komunikasi yang sehat, serta mengedepankan semangat persatuan dalam mencari solusi terbaik.

“Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri, membuka ruang dialog, serta mengutamakan persatuan demi kebaikan bersama. Mari kita tetap konsisten dengan moto kita, Dumai Damai,” tutupnya.

Dengan sikap tersebut, MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai berharap dinamika yang terjadi di tubuh GRIB Jaya dapat segera menemukan titik temu dan berujung pada penyelesaian yang damai, bijaksana, serta memperkuat persatuan organisasi ke depan.

KETUM FPK-LKKMD sekaligus Ketua Harian KMBD Nyatakan Dukungan Penuh untuk Agus Tera Pimpin DPC Grib Jaya Dumai

Fri, 03 Apr 2026 19:37:24 +0700

DUMAI (KHC) – Dukungan terhadap Agus Tera untuk memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Grib Jaya Kota Dumai terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.

Kali ini, dukungan resmi datang dari Ketua Umum Forum Pembauran Kebangsaan - Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai.(FPK-LKKMD) serta dari Komite Melayu Bersatu Dumai (KMBD) yang secara tegas menyatakan sikap mereka dalam mendukung Agus Tera sebagai Ketua DPC Grib Jaya Dumai.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, tokoh ini menilai bahwa Agus Tera merupakan sosok yang memiliki kapasitas, pengalaman, serta rekam jejak yang jelas dalam membangun organisasi dan menjaga hubungan harmonis di tengah masyarakat.

Ketua Umum FPK-LKKMD sekaligus ketua Harian KMBD, Chandra Abdul Gani menyampaikan bahwa Agus Tera dikenal sebagai figur yang aktif, komunikatif, dan mampu merangkul berbagai kalangan.

“Kami melihat Agus Tera bukan hanya memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga punya komitmen kuat untuk membesarkan organisasi serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Dumai,” ujarnya.

Tidak hanya disitu juga, Chandra Abdul Gani juga mengatakan bahwa Agus Tera telah terbukti memiliki dedikasi tinggi serta konsistensi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

“Beliau adalah sosok yang sudah lama dikenal di Dumai. Kinerjanya terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini yang menjadi dasar kuat bagi kami untuk memberikan dukungan penuh,” katanya.

Dan chandra juga menyampaikan kepada tokoh tua dumai abangda kimlan, seharusnya menjadi panutan dan Penasehat bagi kalangan muda, rasanya agak kurang pantas mengambil posisi di Salah satu organisasi Kepemudaan.

"Yang seharusnya beliau memposisi kan diri sebagai Mentor dari para pemuda,Dan menurut saya,sepanjang kepemimpinan saudara Agus Tera,Roda Organisasi dan pengembangan GRIB di kota Dumai sudah sangat bagus,"ujarnya.

Dukungan dari FPK-LKKMD dan KMBD ini semakin memperkuat posisi Agus Tera sebagai Ketua DPC Grib Jaya Dumai.

Dan Sejumlah pihak menilai bahwa gelombang dukungan yang terus bertambah menjadi indikator kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Agus Tera.

Penulis : Ricky

LAMR Dumai Dukung Agus Tera Pimpin GRIB JAYA, Dinilai Putra Daerah Berintegritas dan Teruji

Fri, 03 Apr 2026 16:55:03 +0700

DUMAI (KHC) – Dukungan terhadap Agus Tera terus menguat di tengah masyarakat. Kali ini, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai secara terbuka menyatakan dukungannya, dengan menilai Agus Tera sebagai sosok “anak Dumai” yang memiliki rekam jejak jelas dan telah terbukti di mata publik.

Dalam pernyataannya, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai menyatakan dukungan penuh kepada Tuan Guspian (Agus Tera) sebagai Ketua DPC GRIB JAYA Kota Dumai.

Menimbang dan mengingat DPC GRIB JAYA Kota Dumai di bawah kepemimpinan Tuan Guspian (Agus Tera) sangat dekat dan bersinergi dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai.

Dengan ini kami percaya beliau masih sangat layak dan pantas dalam memimpin DPC GRIB JAYA Kota Dumai dan memiliki kemampuan serta integritas untuk terus menjaga keamanan, kedamaian serta kondusivitas di Kota Dumai.

DATUK SERI Drs. H. ZAMHUR EGAB, MM Ketua Umum LAMR Dumai menyampaikan bahwa dukungan ini bukan tanpa alasan. Selain berasal dari Dumai, Agus Tera dinilai memahami karakter, budaya, serta kebutuhan masyarakat setempat.

Hal ini dianggap menjadi nilai penting dalam membangun sebuah organisasi ke arah yang lebih baik.

“Agus Tera itu anak Dumai. Ia tumbuh dan besar di sini, sehingga tahu betul kondisi masyarakat. Tidak hanya itu, rekam jejaknya juga sudah terbukti dan nampak di mata publik,” ujar DATUK SERI Drs. H. ZAMHUR EGAB, MM kepada media ini.

Lanjutnya lagi, Menurut datuk seri zamhur, rekam jejak yang dimaksud tidak hanya sebatas pengalaman organisasi, tetapi juga kontribusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan organisasi. Agus Tera dinilai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan, serta memiliki kedekatan emosional dengan warga dan pejabat pemerintah daerah.

LAMR Dumai juga menekankan pentingnya memilih figur yang tidak hanya dikenal, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen. Dalam hal ini, Agus Tera dianggap memenuhi kriteria tersebut, karena dinilai konsisten dalam menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.

“Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang sudah teruji, bukan sekadar janji. Agus Tera sudah memperlihatkan itu melalui tindakan nyata,” tambahnya.

Dukungan dari LAMR ini diharapkan dapat menjadi dorongan moral sekaligus memperkuat posisi Agus Tera di tengah masyarakat. Apalagi, sebagai lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya Melayu, suara LAMR dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar.

Di sisi lain, masyarakat Dumai diharapkan dapat menilai secara objektif setiap calon berdasarkan rekam jejak dan kontribusi nyata. LAMR pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kondusivitas daerah, terlepas dari perbedaan pilihan.

Surat dukungan LAMR kota Dumai dibuat pada 31 Maret 2026, dengan No. 017/LAMR-KD/III/2026. Dan ditanda tangan langsung oleh lembaga adat Melayu Riau kota Dumai, Dewan pimpinan harian
Ketua Umum, Datuk Seri Drs. H. Zamhur Egab, MM dan Sekretaris Umum, Datuk Januarizal, S. Ag., MPdI

Penulis : Ricky

Tujuh PAC dan 33 Ranting Tolak Kimlan sebagai Ketua DPC GRIB Jaya Dumai

Thu, 02 Apr 2026 14:42:39 +0700

DUMAI (KHC) – Dinamika internal organisasi kemasyarakatan GRIB Jaya Kota Dumai kian memanas. Sebanyak tujuh Pimpinan Anak Cabang (PAC) bersama 33 ranting secara tegas menyatakan penolakan terhadap Drs. Kimlan Antony, SH sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Dumai.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap bersama yang digelar oleh perwakilan PAC dan ranting di Dumai.

Dalam forum itu, para pengurus tingkat bawah menilai bahwa penunjukan Kimlan sebagai Ketua DPC dinilai tidak melalui mekanisme organisasi yang semestinya dan dinilai mengabaikan aspirasi kader di tingkat akar rumput.

Salah seorang perwakilan ketua PAC, Wan Adi menyebutkan bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan prinsip demokrasi internal organisasi.

“Kami dari tujuh PAC dan 33 ranting merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penunjukan tersebut. Ini menjadi dasar utama kami menolak kepemimpinan Kimlan sebagai Ketua DPC GRIB Jaya Dumai,” ujarnya.

Selain itu, para pengurus tingkat DPC juga menyoroti pentingnya transparansi dan musyawarah dalam menentukan kepemimpinan organisasi.

Muhammad Fitriansyah Nasution yang merupakan sekretaris DPC Grib jaya kota dumai menilai bahwa proses yang tidak terbuka berpotensi memecah soliditas internal serta mengganggu jalannya program kerja organisasi ke depan.

“Kami ingin organisasi ini berjalan sesuai AD/ART dan menjunjung tinggi kebersamaan. Jika prosesnya tidak jelas, maka akan sulit bagi kami untuk menjalankan roda organisasi secara maksimal,” tambahnya.

Dalam pernyataan tersebut, tujuh PAC dan 33 ranting juga mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya untuk turun tangan menyelesaikan polemik ini.

Mereka meminta agar dilakukan evaluasi terhadap penunjukan Ketua DPC serta membuka ruang musyawarah ulang yang melibatkan seluruh elemen organisasi di Dumai.

Dan situasi ini pun menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat GRIB Jaya merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang cukup aktif di Kota Dumai.

Dikesempatan yang sama, Adhan yang merupakan ketua ranting rimba sekampung kecamatan dumai kota berharap agar polemik ini dapat diselesaikan melalui jalur organisasi yang sesuai aturan, dengan mengedepankan dialog dan musyawarah mufakat.

"Ajarin kami berorganisasi yang benar, kami ini tingkat bawah, dan bahwa tujuan utama dari sikap penolakan ini bukan untuk memecah belah, melainkan demi menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi ke depan, karna kami cinta organisasi ini,"tutupnya.

Disisi lain, Sejumlah pengamat, Andi menilai bahwa konflik internal seperti ini perlu segera diselesaikan secara bijak agar tidak berdampak pada citra organisasi di tengah masyarakat.

"Semoga keluarga besar grib dimana pun berada, khususnya di Riau, agar bisa bijak untuk menjaga nama organisasi ini, demi kepentingan bersama,"pungkasnya.

Di sisi lain, hingga berita ini diterbitkan, Kimlan belum memberikan tanggapan resmi terkait penolakan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada pihak terkait masih menunggu jawaban.***

Penulis : Ricky

Rp2,1 Miliar Digelontorkan, Telkom dan DMN Menangi Proyek Internet Pemko Dumai

Mon, 30 Mar 2026 20:18:59 +0700

DUMAI (KHC) - Dinas Komunikasi Informatika Kota Dumai Tahun 2026 ini kembali menganggarkan belanja pengadaan jasa internet atau bandwidth untuk menjangkau 117 titik perkantoran pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan administrasi dan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat.

Kepala Bidang Jaringan pada Diskominfo Dumai Mulyono menjelaskan bahwa untuk belanja bandwith tahun ini dianggarkan Rp2,1 miliar dengan kapasitas 1,5 giga byte, atau mengalami penurunan dibanding 2025 sebanyak Rp Rp3,3 miliar.

Untuk pelayanan jaringan internet ke perkantoran pemerintah, pelayanan kesehatan dan fasilitas publik, Diskominfo Dumai menunjuk dua perusahaan provider pemenang, yaitu PT Telkom dan PT Dumai Mandiri Net.

"Perusahaan provider pemenang pengadaan jaringan internet pemerintahan ini ditentukan berdasarkan E Katalog dan sudah menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," kata Mulyono.

Terkait penyediaan bandwith pada RSUD dr Suhatman Dumai, Mulyono menyebut tetap dijangkau oleh provider pemenang, namun hanya untuk kebutuhan administrasi kepegawaian dan keuangan.

Sedangkan untuk keperluan lain di RSUD yang membutuhkan bandwith berkapasitas besar, Diskominfo membatasi kuota karena harus menjangkau seluruh titik perkantoran pemerintah.

"Kuota setiap perkantoran tidak sama, karena harus disesuaikan dengan tingkat kepentingan yang berbeda beda. Khusus RSUD Dumai, kami hanya menyediakan bandwith untuk keperluan kepegawaian dan keuangan," sebut Mulyono.

Kepala Dinas Kominfo Dumai Hasan Basri menjelaskan bahwa penetapan pemenang dua provider yaitu Telkom dan DMN saat proses pelelangan menyatakan kesanggupan untuk menyediakan jaringan internet ke seluruh titik.

Terkait kesiapan infrastruktur jaringan internet berupa tiang tumpu, Hasan mengaku tidak mempersoalkan apakah provider memiliki syarat tersebut, karena Telkom dan DMN menyatakan sanggup dan siap.

"Mereka menyatakan kesanggupan melayani jasa internet untuk menjangkau semua titik dengan menggunakan fiber optik," demikian Kadis Kominfo Dumai Hasan Basri.***

Penulis : Ricky

Dery Kritik Keras, Pemko Dumai Diduga Abaikan Jalan Lokal

Sat, 28 Mar 2026 20:35:49 +0700

DUMAI (KHC) - Aktivis Dumai, Dhery, mengkritik pemerintah kota Dumai karena dinilai lebih fokus pada perbaikan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara jalan-jalan di dalam kota yang menjadi tanggung jawab Pemko Dumai dibiarkan rusak.

"Pemko Dumai sepertinya lebih sibuk dengan jalan-jalan yang bukan kewenangannya, yaitu jalan nasional. Padahal, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara, jalan-jalan di dalam kota yang menjadi tanggung jawab Pemko Dumai dibiarkan berlobang dan membahayakan pengguna jalan," ujar Dhery kepada media ini, Sabtu (28/3).

Dhery menilai bahwa Pemko Dumai harus fokus pada kewenangannya sendiri, yaitu memperbaiki jalan-jalan di dalam kota yang rusak. Ia juga meminta agar Pemko Dumai tidak menggunakan anggaran untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.

"Pemko Dumai harus fokus pada jalan-jalan yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai anggaran yang ada digunakan untuk hal-hal yang bukan prioritas, sementara masyarakat menderita karena jalan rusak," tegasnya.

Dhery juga meminta agar Pemko Dumai transparan dalam pengelolaan anggaran dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

"Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran digunakan dan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemko Dumai untuk memperbaiki jalan-jalan di Dumai," tutupnya.

Penulis : Ricky

Warga Keluhkan Jembatan Sungai Sembilan Rusak Parah, Aktivis : Pemko Dumai Jangan Diam dan Seremonial Saja

Sat, 28 Mar 2026 20:36:00 +0700

DUMAI (KHC) – Kondisi Jembatan di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, dikeluhkan warga karena mengalami kerusakan yang cukup parah dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Jembatan yang menjadi akses vital penghubung aktivitas masyarakat tersebut kini tampak memprihatinkan, dengan sejumlah bagian yang mulai retak, berlubang, serta minim perawatan.

Pantauan di lapangan, kerusakan terlihat pada badan jembatan yang sudah tidak rata, beberapa pallt yang menutupi lubang sudah berserakan dan struktur mengalami keausan, bahkan terdapat bagian yang berpotensi ambles jika tidak segera ditangani. Kondisi ini membuat warga yang melintas harus ekstra hati-hati, terutama pengendara roda dua dan kendaraan bermuatan berat.

Salah seorang warga setempat, Guntur (34), mengaku khawatir setiap kali melintasi jembatan tersebut. Ia menyebut kerusakan sudah terjadi cukup lama, namun hingga kini belum ada perbaikan signifikan dari pemerintah.

“Kami takut lewat sini, apalagi kalau hari hujan, sementara kondisi jembatan sudah rusak parah. Sudah sering kami sampaikan, tapi belum ada tindakan nyata,” ujarnya.

Dan Guntur menilai jembatan tersebut merupakan akses utama untuk menunjang kegiatan ekonomi, termasuk distribusi barang dan mobilitas masyarakat sehari-hari.

"Kepada pemerintah kota dumai yang terhormat, tolong lah kalian perhatikan jembatan penghubung Dumai barat ke sungai sembilan ini, Jangan diam saja, fikirkan keselamatan warga,"kata guntur dengan nada tegas kepada media ini,Sabtu (28/3).

Guntur berharap pemerintah segera bertindak cepat sebelum kondisi semakin memburuk dan menimbulkan korban jiwa, serta adanya langkah darurat, seperti pembatasan tonase kendaraan atau perbaikan sementara, guna meminimalisir risiko kecelakaan.

Sementara itu, seorang aktivis di Kota Dumai,Dery dengan tegas mengkritik sikap Pemerintah Kota (Pemko) Dumai yang dinilai lamban dalam merespons persoalan infrastruktur yang menyangkut keselamatan publik. Ia menilai pemerintah terkesan hanya fokus pada kegiatan seremonial tanpa menyentuh persoalan mendasar di lapangan.

“Pemko Dumai jangan hanya diam dan sibuk dengan kegiatan seremonial saja. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jembatan itu akses vital, kalau sampai ambruk siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya Dery.

Dery juga mendesak agar instansi terkait segera turun langsung melakukan pengecekan dan mengambil langkah cepat untuk perbaikan. Menurutnya, penanganan infrastruktur rusak tidak boleh ditunda karena dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, Dery yang merupakan aktivis tersebut meminta adanya transparansi dari pemerintah terkait rencana perbaikan, termasuk anggaran dan waktu pelaksanaan, agar masyarakat tidak terus menerus menunggu tanpa kepastian.

“Kami minta ada langkah konkret, bukan hanya janji. Kalau memang ada kendala anggaran, sampaikan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam risiko,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemko Dumai maupun dinas terkait mengenai rencana perbaikan jembatan di Sungai Sembilan tersebut.***

Penulis : Ricky

Tunjukkan Komitmen Program MBG, PC Gekira Lakukan Monitor di Sejumlah Sekolah Kristen di Kota Dumai

Fri, 27 Mar 2026 17:23:05 +0700

DUMAI (KHC) – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Kristiani Indonesia Raya(GEKIRA) Kota Dumai terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal program pemerintah pusat, salah satunya melalui kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah Kristen di Kota Dumai.

Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Gekira terhadap kualitas pelaksanaan program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah.

Dalam pelaksanaannya, tim PC Gekira Dumai turun langsung ke sekolah sekolah Kristen guna memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran.

Ketua PC Gekira Kota Dumai, Monang Maradongan Simanungkalit,S.Sos menyampaikan bahwa pengawasan ini penting dilakukan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga layak konsumsi, higienis, dan tepat sasaran kepada penerima manfaat,” ujarnya.

Dari hasil monitoring yang dilakukan, PC Gekira Dumai menemukan bahwa secara umum pelaksanaan program MBG di Dumai berjalan cukup baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan, seperti distribusi yang belum merata di beberapa wilayah serta perlunya peningkatan pengawasan terhadap kualitas makanan.

Selain itu, Gekira juga mendorong agar pihak terkait lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program berjalan secara akuntabel.

PC Gekira juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan pihak sekolah, untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan MBG. Dengan adanya kolaborasi yang baik,

diharapkan program ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

“Kami siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah. Tujuan kita sama, yakni memastikan generasi muda mendapatkan asupan gizi yang baik demi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas,” tambahnya.

Tidak hanya disitu saja, PC Gekira telah mengunjungi SD ESTOMIHI serta bersilahturahmi dengan kepala sekolah tersebut yaitu Ibu Mei Triani Br Lumban Tobing.

Dalam kunjungan PC Gekira tersebut mendapatkan permohonan bahwa sekolah tersebut belum mendapatkan program MBG.

"Kita sudah mendengar keluhan kepala sekolah tersebut, PC Gekira Dumai akan berusaha menyampaikan ke SPPG, agar program MBG dapat terlaksana disekolah tersebut,"kata ketua PC Gekira Dumai,Monang Maradongan yang didampingi oleh sekretaris PC Gekira, Beget Pasaribu serta bendahara PC Gekira, Hendrik Sinaga kepada awak media. Jumat (27/3).

Dan ke depan, PC Gekira Kota Dumai berencana untuk terus melakukan monitoring secara berkala serta menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak terkait sebagai bahan perbaikan.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan program MBG di Kota Dumai dapat semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.***

Penulis : Ricky

Sekretaris Fraksi Golkar Dumai Soroti Jalan Pattimura Rusak, Desak Pemko Segera Bertindak

Fri, 27 Mar 2026 11:34:29 +0700

DUMAI (KHC) – Kondisi Jalan Pattimura yang rusak parah dan dipenuhi lubang kembali menuai sorotan dari berbagai pihak.

Kali ini, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Kota Dumai angkat bicara dan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Dumai untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani kerusakan tersebut.

Sekretaris Fraksi Golkar, Edison SH menyampaikan bahwa Jalan Pattimura merupakan salah satu akses vital yang setiap hari dilalui masyarakat.

Kerusakan yang terjadi tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara, khususnya pada malam hari dan saat hujan.

“Kondisi jalan yang berlubang ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak laporan dari masyarakat yang merasa resah karena berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kita mendesak kepada dinas PUPR harus segera menangani, jangan sampai menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.

Edison menambahkan bahwa perbaikan jalan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mengingat fungsinya yang strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Apalagi, Jalan Pattimura merupakan jalur yang cukup padat dilalui kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

Menurutnya, lambannya penanganan terhadap kerusakan jalan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia meminta instansi terkait, khususnya dinas PUPR yang membidangi infrastruktur, untuk segera turun ke lapangan melakukan pengecekan dan perbaikan.

“Kami mendorong dinas PUPR agar tidak menunggu terlalu lama. Diibaratkan, Jangan Yang sunah diwajibkan, yang wajib disunahkan, Tolong segara lakukan penanganan darurat jika memang belum bisa dilakukan perbaikan permanen. Yang terpenting, keselamatan masyarakat harus diutamakan,”kata Edison kepada media ini.Jumat (27/3).

Tidak hanya sampai disitu saja, Edison juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pembangunan jalan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Dan Ia menilai bahwa perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur harus dilakukan secara maksimal agar hasilnya bisa bertahan lama.

Edison mengatakan, kerusakan jalan yang semakin parah berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama pada malam hari atau saat hujan turun. Lubang-lubang yang tertutup genangan air seringkali tidak terlihat oleh pengendara, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan, agar lebih waspada saat melintasi Jalan Pattimura. Kondisinya cukup memprihatinkan dan bisa membahayakan keselamatan,” ujar Edison.

Disisi lain, Randi yang merupakan warga tempatan mengatakan Dengan adanya sorotan dari legislatif ini, diharapkan Pemko Dumai dapat segera merespons dan mengambil tindakan cepat guna memperbaiki Jalan Pattimura, sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dapat kembali terjamin.

"Dengan adanya perwakilan kami kanda Edison, semoga pemko Dumai melalui dinas PUPR segera melakukan pengecekan dan perbaikan atas jalan yang rusak dan berlubang,"tutupnya.***

Penulis : Ricky

Aktivis dan Warga Kritik Keras Pemko Dumai Terkait Jalan Pattimura Rusak dan Berlubang

Fri, 27 Mar 2026 09:27:25 +0700

DUMAI (KHC) – Kondisi Jalan Pattimura di Kota Dumai kembali menjadi sorotan tajam. Sejumlah aktivis dan masyarakat melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kota (Pemko) Dumai atas kerusakan jalan yang dinilai semakin parah dan membahayakan pengguna jalan.

Jalan yang merupakan salah satu akses vital bagi masyarakat tersebut kini dipenuhi lubang di berbagai titik.

Kerusakan itu tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat malam hari atau ketika hujan turun yang membuat lubang tertutup genangan air.

Salah satu aktivis kota Dumai, Dery menyebutkan bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dasar.

“Jalan Pattimura ini bukan jalan kecil, ini jalur penting. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Lubang di mana-mana dan dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius,” ujar Dery dengan nada tegas.

Menurutnya, Pemko Dumai seharusnya lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Ia menilai perbaikan jalan tidak boleh dilakukan setengah-setengah atau hanya tambal sulam yang sifatnya sementara.

“Kami melihat selama ini hanya perbaikan tambal sulam, itu pun tidak bertahan lama. Ini harus ada perbaikan total dan perencanaan yang matang,” tambahnya.

Lanjutnya lagi, aktivis ini juga mendesak Pemko Dumai, khususnya dinas PUPR, untuk segera turun tangan melakukan perbaikan menyeluruh. Mereka juga meminta adanya transparansi anggaran terkait pemeliharaan jalan, agar masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dalam menangani persoalan ini.

“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bergerak. Pemerintah harus hadir sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” tegasnya.

Disisi lain, warga sekitar, Randi mengatakan sudah beberapa pengguna jalan menjadi korban kecelakaan tunggal karena menghindari lubang atau kehilangan kendali saat melintas di jalan tersebut.

“Sudah banyak pengendara yang jatuh, terutama pengendara sepeda motor. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal keselamatan nyawa masyarakat,” ungkap randi kepada media ini.jumat (27/3).

Tambahnya, Randi berharap agar perbaikan tidak hanya dilakukan di titik-titik tertentu, melainkan menyeluruh sepanjang ruas jalan Pattimura. Dan warga ini juga menginginkan adanya pengawasan yang ketat terhadap kualitas pengerjaan agar jalan tidak cepat kembali rusak.

"Melihat kondisi yang ada saat ini, Jalan Pattimura menjadi perhatian serius, agar pemerintah kota Dumai segera melakukan perbaika,"tambahnya.

Dan Randi berharap, kritik yang disampaikan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk segera bertindak demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

Hingga berita ini diturunkan, pihak instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait rencana perbaikan Jalan Pattimura tersebut. Namun, tekanan dari masyarakat dan aktivis diperkirakan bagi pengguna jalan akan terus meningkat jika kondisi ini tidak segera ditangani.***

Penulis : Ricky

Bakal Terbentuk Organisasi PETA di Dumai, Dhery Jadi Sorotan Posisi Ketua

Mon, 16 Mar 2026 22:10:02 +0700

DUMAI (KHC) – Wacana pembentukan sebuah organisasi baru bernama PETA (Pengawasan Etika dan Tata kelola) di Kota Dumai mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan sejumlah tokoh pemuda. Organisasi yang digadang-gadang akan menjadi wadah aspirasi masyarakat tersebut disebut-sebut sedang dalam tahap konsolidasi awal dan persiapan deklarasi dalam waktu dekat.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah tokoh muda dan elemen masyarakat di Dumai tengah melakukan komunikasi intensif untuk mematangkan struktur kepengurusan organisasi tersebut.

PETA diharapkan menjadi organisasi yang mampu menampung aspirasi masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Di tengah proses pembentukan tersebut, nama Dhery mulai mencuat dan menjadi sorotan sebagai figur yang dinilai berpeluang besar untuk mengisi posisi Ketua organisasi PETA di Kota Dumai.

Beberapa pihak menilai Dhery memiliki pengalaman organisasi serta jaringan yang cukup luas di kalangan pemuda dan masyarakat.

Seorang aktivis Dumai, Khadafi menyampaikan bahwa munculnya nama Dhery bukan tanpa alasan. Menurutnya, Dhery dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan sehingga dianggap memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi yang sedang dirintis tersebut.

“Memang saat ini masih tahap pembicaraan dan konsolidasi. Tapi nama Dhery cukup banyak disebut oleh kawan-kawan sebagai sosok yang dinilai mampu memimpin PETA ke depan,” ujarnya Khadafi kepada awak media,senin (16/3).

Dijelaskan Khadafi, Selain faktor pengalaman, Dhery juga dinilai memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan, mulai dari pemuda, tokoh masyarakat hingga komunitas yang ada di Kota Dumai. Hal ini dianggap menjadi modal penting untuk membangun organisasi yang solid dan mampu bergerak secara luas di tengah masyarakat.

Sementara itu, beberapa inisiator Dumai, Andi Irwandi menyebutkan pembentukan organisasi PETA bahwa tujuan utama organisasi ini adalah untuk memperkuat peran masyarakat dalam berbagai sektor, baik sosial, kepemudaan, maupun pembangunan daerah.

“Kami ingin menghadirkan organisasi yang benar-benar hadir untuk masyarakat. PETA diharapkan bisa menjadi wadah kolaborasi berbagai elemen di Dumai,” kata salah seorang inisiator.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait siapa yang akan ditunjuk sebagai Ketua PETA Dumai. Proses pembentukan struktur organisasi disebut masih terus berjalan dan akan diputuskan melalui MUBES para pendiri dan pengurus yang terlibat.

Terlepas dari itu, kemunculan organisasi PETA di Dumai dinilai menjadi angin segar bagi dinamika organisasi kemasyarakatan di daerah kota Dumai dan Indonesia.

Banyak pihak berharap organisasi ini nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Dumai serta menjadi wadah yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat.

Rencana deklarasi organisasi PETA sendiri dikabarkan akan digelar dalam waktu dekat setelah seluruh struktur kepengurusan rampung dibentuk. Jika tidak ada perubahan, sejumlah tokoh pemuda, masyarakat, serta perwakilan organisasi lain di Dumai juga akan turut diundang dalam kegiatan deklarasi tersebut.***

Penulis : Ricky

Dishub Dumai Cepat Tanggap, Warga Pauh Jaya Ucapkan Terima Kasih Atas Perbaikan Lampu Jalan Padam

Mon, 16 Mar 2026 13:44:04 +0700

DUMAI (KHC) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai kembali menunjukkan respon cepat terhadap keluhan masyarakat. Kali ini, Dishub Dumai langsung bergerak memperbaiki lampu penerangan jalan umum (PJU) yang sebelumnya dilaporkan padam di Jalan Pauh jaya antara Gg. Gayam dan Gg. Harapan RT 05 kelurahan jaya mukti, kecamatan Dumai timur, kota Dumai, Riau.

Keluhan warga RT 05 terkait lampu jalan yang tidak berfungsi tersebut sempat membuat sebagian masyarakat merasa khawatir, terutama pada malam hari. Kondisi jalan yang gelap dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan serta menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna jalan.

Menanggapi laporan tersebut, tim PJU dari Dishub kota Dumai segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan perbaikan. Tidak butuh waktu lama, lampu penerangan jalan yang padam akhirnya berhasil diperbaiki dan kembali menyala, sehingga aktivitas masyarakat di malam hari kembali terasa aman dan nyaman.

Salah seorang warga RT 05, Aie mengaku sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Dishub Dumai. Menurutnya, respon cepat dari pemerintah sangat membantu masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Dishub Dumai yang cepat tanggap. Lampu jalan ini sangat penting bagi kami, terutama untuk keamanan dan kenyamanan warga yang melintas pada malam hari,” ujar aie warga setempat,Senin (16/3).

Aie juga berharap agar ke depan perawatan lampu penerangan jalan dapat terus dilakukan secara rutin agar tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu lama.

Sementara itu, pihak Dishub Dumai menyampaikan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga fungsi penerangan jalan umum yang menjadi salah satu faktor penting dalam keselamatan lalu lintas.

"Kita akan sigap atas keluhan warga Dumai, apabila ada lampu yang padam kita segera cek dan langsung perbaikan,"kata petugas PJU Dishub Dumai saat dilapangan.

Dan Dishub juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan jika menemukan lampu jalan yang padam atau mengalami kerusakan di wilayah Kota Dumai. Dengan adanya laporan dari masyarakat, pihaknya dapat segera melakukan tindakan perbaikan.

Respon cepat seperti ini diharapkan dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Dumai.***

Penulis : Ricky

Keluhan Warga, Dishub Dumai Cepat Tanggap Perbaiki Lampu Jalan yang Padam di Bukit Batrem

Fri, 13 Mar 2026 17:34:10 +0700

DUMAI (KHC) – Keluhan warga RT 10 terkait padamnya sejumlah lampu penerangan jalan umum (PJU) di kawasan Bukit Batrem akhirnya mendapat respon cepat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai. Setelah menerima laporan dari warga, petugas Dishub langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan.

Warga Bukit Batrem RT 10 sebelumnya mengeluhkan kondisi jalan yang gelap pada malam hari akibat lampu jalan yang tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai cukup membahayakan bagi pengguna jalan, baik pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas di kawasan tersebut.

Salah seorang warga setempat, Benni menyampaikan bahwa lampu jalan yang padam sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Menurutnya, penerangan jalan sangat penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di malam hari.

“Kami berharap segera ada perbaikan karena kalau malam hari jalannya sangat gelap. Ini tentu berisiko bagi pengendara,” ujarnya,Jumat (13/3).

Menanggapi laporan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Dumai melalui petugas teknis langsung melakukan pengecekan terhadap lampu penerangan jalan yang mengalami gangguan. Dalam waktu singkat, tim Dishub bergerak memperbaiki lampu yang rusak agar kembali berfungsi dengan normal.

Pihak Dishub Dumai menyampaikan bahwa perbaikan lampu jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Selain itu, Dishub juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan lampu penerangan jalan yang padam atau rusak di wilayah Kota Dumai.

“Kami selalu berupaya merespon cepat setiap laporan dari masyarakat. Jika ada lampu jalan yang padam, silakan laporkan agar bisa segera kami tindak lanjuti,” ujar salah seorang petugas PJU di lapangan.

Dengan adanya perbaikan tersebut, masyarakat Bukit Batrem menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan Kota Dumai yang dinilai cepat tanggap dalam menindaklanjuti keluhan warga.

Warga RT 10 itu berharap ke depan pengecekan terhadap lampu penerangan jalan dapat dilakukan secara rutin, sehingga kejadian serupa tidak berlangsung lama dan penerangan jalan tetap terjaga demi keselamatan serta kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.***

Penulis : Ricky

Warga Dumai Andi Sampaikan Ucapan Selamat kepada Sahabatnya Hendarsam Marantoko yang Menjadi Dirjen Imigrasi RI

Thu, 12 Mar 2026 17:44:33 +0700

DUMAI (KHC) – Ditunjuknya Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto mendapat berbagai ucapan selamat dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari warga Dumai, Propinsi Riau, Andi Irwandi, yang mengaku turut bangga atas amanah besar yang kini diemban sahabatnya tersebut.

Andi menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa agar Hendarsam Marantoko dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menilai sosok Hendarsam merupakan figur yang memiliki pengalaman dan integritas dalam menjalankan tugas negara.

“Saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada sahabat saya Hendarsam Marantoko yang telah dipercaya menjadi Dirjen Imigrasi. Ini tentu amanah besar dari negara, dan saya yakin beliau mampu menjalankannya dengan baik,” ujar Andi, Kamis (12/3) kepada awak media.

Menurut Andi, penunjukan Hendarsam sebagai Dirjen Imigrasi merupakan langkah yang tepat.

Ia berharap kepemimpinan baru di tubuh Imigrasi dapat membawa perubahan positif, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat pengawasan keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga menilai, tantangan di sektor keimigrasian saat ini semakin kompleks, mulai dari pengawasan lalu lintas orang asing hingga pencegahan berbagai potensi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keimigrasian.

“Ke depan tentu tantangan semakin besar. Namun saya percaya dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Hendarsam Marantoko, Direktorat Jenderal Imigrasi akan semakin profesional dan kuat dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.

Sebagai sahabat lama, Andi juga berharap komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus terjalin dengan baik, termasuk dalam mendukung tugas-tugas Imigrasi di berbagai daerah, salah satunya di Kota Dumai yang merupakan wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan jalur internasional.

Ia pun berharap di bawah kepemimpinan Hendarsam Marantoko, pelayanan Imigrasi kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan profesional.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, membawa kemajuan bagi institusi Imigrasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia,” tutup Andi.***

Penulis : Ricky

GRIB JAYA Dumai Gelar Buka Puasa Bersama Sekaligus Deklarasi, Perkuat Soliditas Organisasi

Thu, 12 Mar 2026 03:26:07 +0700

DUMAI (KHC) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Dumai menggelar kegiatan berbuka puasa bersama yang dirangkai dengan deklarasi organisasi.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh keakraban dan dihadiri oleh pengurus, anggota, serta sejumlah tokoh masyarakat di Kota Dumai.

Acara yang digelar Hotel Komala Jalan Sultan Syarif Kasim dalam suasana bulan suci Ramadhan 1447 Hijrah itu menjadi momentum penting bagi GRIB Jaya Dumai untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam berkontribusi bagi masyarakat.

Ketua DPC GRIB Jaya Dumai Guspian menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini bukan hanya sekadar agenda rutin Ramadhan, tetapi juga menjadi ajang memperkuat persaudaraan antara anggota serta menegaskan komitmen GRIB Jaya dalam menjaga persatuan.

“Melalui kegiatan ini kita ingin mempererat tali silaturahmi, memperkuat kekompakan serta menunjukkan bahwa GRIB Jaya hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi positif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan deklarasi GRIB Jaya Dumai sebagai bentuk komitmen organisasi untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kondusifitas serta mendukung pembangunan daerah.

Deklarasi tersebut diikuti oleh seluruh pengurus mulai dari tingkat ranting dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se Kota Dumai dengan penuh semangat.

Dalam pernyataan sikap deklarasi yang disampaikan oleh Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Dumai Muhammad Fitriansyah Nasution.

"Kami DPC GRIB Jaya Kota Dumai dengan ini mengucapkan selamat kepada Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Riau yang telah diterbitkan SK oleh DPP GRIB Jaya pada 1 Maret 2026 yang lalu, dengan ini kami DPC GRIB Jaya Kota Dumai mendukung penuh seluruh program kerja yang dibuat oleh DPD GRIB Jaya Provinsi Riau dan dengan ini menyatakan menghargai keputusan yang telah dibuat oleh DPD Provinsi Riau mengeluarkan SK ke pihak lain tanpa mengecilkan pihak lain. Kami DPC GRIB Jaya Kota Dumai dengan ini menyatakan tetap dibawah komando Ketua Guspian selaku Ketua DPC GRIB Jaya Kota Dumai sampai mati," ujarnya.

Dijelaskan Muhmmad Fitriansyah Nasution, menyatakan kesiapan untuk menjalankan organisasi secara solid, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, serta turut berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Kita akan patuh kepada DPP dan DPD Grib Jaya, tapi perlu kita sampaikan Grib Jaya Dumai terbentuk sampai kepengurusan tujuh PAC dan 33 ranting terbentuk semuanya dibawah kepemimpinan Guspian. Saya ingatkan jangan sampai pihak lain untuk mencoba bermain main mengganggu kepengurusan yang dikomandoi Agus Tera," kata Sekretaris DPC Grib Jaya Fitriansyah dengan nada tegas kepada awak media, Rabu (11/3).

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan tausiyah singkat yang mengajak seluruh anggota untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian terhadap sesama.

Suasana kebersamaan semakin terasa saat azan Magrib berkumandang dan seluruh pengurus dan anggota Grib Jaya bersama-sama menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disiapkan oleh pengurus.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta ramah tamah antar anggota yang berlangsung dengan penuh kehangatan.

Melalui kegiatan buka puasa bersama dan deklarasi ini, Grib Jaya Dumai berharap dapat memperkuat eksistensi organisasi sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat Kota Dumai.***

Penulis : Ricky

Berbagi Kasih di Bulan Penuh Berkah, Uwo Apran Apresiasi PWI Dumai

Sun, 08 Mar 2026 01:22:19 +0700

DUMAI (KHC) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Dumai akan menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Kegiatan buka puasa bersama itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 Maret 2026. Acara akan dilaksanakan di Gedung Pendopo yang berada di Jalan Putri Tujuh, Kota Dumai.

Dan kegiatan tersebut akan diikuti oleh para wartawan yang tergabung dalam PWI Dumai serta sejumlah undangan lainnya. Selain mempererat tali silaturahmi antar insan pers, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian sosial kepada anak-anak yatim di Kota Dumai.

Seorang wartawan senior PWI yang juga menyandang uji kompetensi wartawan (UKW) Tingkat Madya, Afran Arsan SE di Dumai menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang digagas oleh PWI tersebut. Ia berharap kegiatan tersebut dapat membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

“Semoga kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim ini mendapat keberkahan serta ridho dari Allah SWT,” ujarnya.Minggu (8/3/26).

Menurut Apran, bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah merupakan momen yang sangat tepat untuk memperbanyak sedekah, karena setiap amal kebaikan di bulan yang mulia ini akan dilipatgandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan lainnya.

“Ini berbagi berkah bersama anak yatim sekaligus mempererat silaturahmi antara anggota PWI Dumai. Dengan kekuatan silaturahmi itu, kita dapat murah rezeki dan berharap umur panjang dan barokah. Dan amalan sebaik-baiknya adalah memberi makan orang yang puasa di bulan Ramadhan," ujar wartawan senior yang akrab disapa Uwo Apran kepada awak media.

Dijelaskan lagi, kegiatan sosial seperti ini sangat positif karena selain mempererat kebersamaan di kalangan wartawan, juga menjadi momentum berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim.

"Kita berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menjadi agenda rutin setiap bulan Ramadhan, sehingga keberadaan PWI tidak hanya dirasakan di dunia jurnalistik, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas,"pungkasnya.***

Penulis : Ricky

Ketua DPC GRIB Jaya Dumai Silaturahmi dengan Ketua DPD GRIB Jaya Riau yang Baru

Fri, 06 Mar 2026 18:29:07 +0700

DUMAI (KHC) – Ketua dan pengurus DPC GRIB Jaya Kota Dumai melakukan silaturahmi dengan Ketua DPD GRIB Jaya Provinsi Riau yang baru dalam rangka mempererat hubungan organisasi serta memperkuat koordinasi antar pengurus di tingkat daerah dan provinsi.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPC GRIB Jaya Dumai, Guspian menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua DPD GRIB Jaya Riau yang baru serta berharap kepemimpinan yang baru dapat membawa organisasi semakin solid dan berkembang di Provinsi Riau.

"Selamat kepada Kanda Martahan Martin Purba yang telah menjadi ketua DPD Grib Jaya Riau, semoga dapat membawa organisasi semakin solid dan berkembang di Provinsi Riau,"Ujarnya. Jumat (6/3/26).

Lanjutnya lagi, Ketua DPC GRIB Jaya Dumai, Guspian juga menyampaikan bahwa silaturahmi ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga kekompakan serta sinergi antara pengurus di tingkat DPC dan DPD.

“Kami dari DPC GRIB Jaya Dumai siap mendukung program serta visi misi di bawah kepemimpinan beliau, semoga GRIB Jaya di Riau semakin maju, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris DPC GRIB Jaya Dumai, Muhammad Fitriansyah Nasution menyampaikan harapannya agar kepemimpinan baru di tubuh GRIB Jaya Riau dapat membawa organisasi semakin solid, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Kami dari DPC GRIB Jaya Kota Dumai mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua DPD GRIB Jaya Riau yang baru. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, mampu membawa GRIB Jaya semakin maju serta memperkuat solidaritas seluruh kader di Provinsi Riau,” ujarnya.

Dan Ia juga menegaskan bahwa DPC GRIB Jaya Dumai siap mendukung program-program kerja DPD GRIB Jaya Riau demi membesarkan organisasi serta menjaga marwah GRIB Jaya di tengah masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pengurus di tingkat daerah dan cabang sangat penting dalam menjalankan visi dan misi organisasi, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta menjaga persatuan antar anggota.

“DPC GRIB Jaya Dumai siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPD GRIB Jaya Riau dalam berbagai program organisasi ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD GRIB Jaya Riau yang baru, Martahan Martin Purba menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut.

Ia menegaskan pentingnya kebersamaan serta komunikasi yang baik antar pengurus organisasi di seluruh kabupaten/kota di Riau.

Menurutnya, dukungan dari seluruh DPC sangat diperlukan untuk membesarkan GRIB Jaya serta menjalankan berbagai program organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap seluruh pengurus GRIB JAYA di Riau, termasuk di Kota Dumai, dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat organisasi, serta hadir memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pantauan awak media, Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi ringan terkait program kerja organisasi, penguatan struktur kepengurusan, serta upaya meningkatkan peran GRIB Jaya di tengah masyarakat.

Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan hubungan antara DPC GRIB Jaya Dumai dan DPD GRIB Jaya Riau semakin erat serta mampu membawa organisasi semakin solid dan berkontribusi positif bagi masyarakat.***

Penulis : Ricky

Tarik Abonemen 20 Ribu Perbulan, GEMPA Minta Wako dan DPRD Transparan Pengelolaan PDAM Dumai

Sun, 01 Mar 2026 23:38:32 +0700

DUMAI (KHC) - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai mencurigai minimnya kontribusi perusahaan air minum Tirta Dumai ke daerah padahal pelanggan sudah mencapai 12 ribu sambungan rumah.

Dengan belasan ribu sambungan, GEMPA juga menilai struktur tarif komponen beban tetap (Abonemen) sebesar Rp20.000 kepada pelanggan per bulan perlu menjadi perhatian.

Berdasarkan simulasi perhitungan, beban tetap Rp20.000 dikalikan 12.000 pelanggan menghasilkan potensi sekitar Rp240 juta per bulan atau mendekati Rp2,8 miliar per tahun. Angka ini belum termasuk pendapatan dari pemakaian air dan biaya administrasi lainnya. Dengan potensi sebesar itu, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun dipertanyakan kenapa bisa nol.

Koordinator GEMPA Dumai Ansor mengungkapkan, tanggung jawab tidak hanya berada pada manajemen PDAM, tetapi juga pada kepala daerah dan DPRD sebagai pemilik serta pengawas BUMD.

“Ini bukan lagi sekadar soal beban tetap. Ini soal akuntabilitas pengelolaan uang masyarakat. Jika perputaran dana miliaran rupiah terjadi setiap tahun, maka Wali Kota dan DPRD wajib memastikan kontribusinya terhadap PAD jelas dan terukur,” ungkap Ansor kepada awak media, Minggu (1/3/26).

Secara regulatif, struktur tarif air minum memang dimungkinkan memuat biaya tetap sebagaimana diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2016. Namun, setiap penetapan tarif harus melalui keputusan kepala daerah dan didasarkan pada kajian yang transparan.

Sebagai BUMD, PDAM juga tunduk pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, termasuk kewajiban transparansi dan kontribusi terhadap keuangan daerah.

GEMPA menilai, apabila kontribusi PAD tidak pernah dipublikasikan secara terbuka dan diakui NOL, maka wajar publik mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan Pemerintah kota dan DPRD di Dumai berjalan efektif.

“Kalau memang semua sesuai aturan, buka saja laporan keuangan dan minimnya kontribusi PAD ke publik. Jangan sampai muncul kesan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Ansor menegaskan pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menuduh adanya pelanggaran hukum. Namun, apabila dalam prosesnya ditemukan ketidaksesuaian regulasi atau potensi kerugian daerah, GEMPA menyatakan siap mendorong audit investigatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen PDAM Tirta Dumai maupun Pemerintah Kota terkait rincian kontribusi PAD dari komponen beban tetap tersebut.***

Diduga Miliki 12 Ribu Pelanggan, GEMPA Dumai Desak Walikota dan DPRD Audit Investigatif Independen BUMD PDAM

Sun, 01 Mar 2026 17:59:54 +0700

DUMAI (KHC) – Desakan audit terhadap pengelolaan keuangan PDAM Tirta Dumai Bersemai kian menguat. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai menilai ada kejanggalan serius, menyusul dugaan bahwa BUMD tersebut selama ini tidak pernah menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas Pemerintah Kota Dumai.

Koordinator GEMPA, Ansor, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai isu biasa. Terlebih, pihaknya telah memperoleh data dari perwakilan direksi PDAM bahwa jumlah diduga pelanggan aktif saat ini telah menembus lebih dari 12.000 sambungan rumah.

“Artinya perusahaan ini hidup, berjalan, dan memiliki basis pelanggan yang jelas. Lalu pertanyaannya, di mana kontribusi ke PAD? Jangan sampai status BUMD hanya jadi simbol, tapi tak memberi dampak fiskal bagi daerah,” tegas Ansor.

Ia menekankan bahwa secara regulasi, BUMD memiliki kewajiban tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa BUMD didirikan untuk memberikan manfaat ekonomi dan memperoleh laba.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD ditegaskan bahwa laba bersih setelah kewajiban dan cadangan menjadi hak daerah sebagai pemilik modal, dan merupakan salah satu sumber PAD.

“Kalau faktanya tidak pernah ada setoran PAD, maka hanya ada dua kemungkinan, perusahaan terus merugi atau ada persoalan dalam tata kelola. Dua-duanya wajib dibuka ke publik,” ujar Ansor kepada awak media, Minggu (1/3/2026).

GEMPA menilai, jika PDAM terus merugi selama bertahun-tahun, maka itu menunjukkan kegagalan manajerial yang serius dan harus dievaluasi. Namun jika tidak merugi dan tetap tidak menyetor PAD, maka patut diduga ada persoalan dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Ansor juga menyinggung prinsip good corporate governance yang diwajibkan dalam PP 54/2017, yang mengharuskan pengelolaan BUMD dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami mendesak Wali Kota dan DPRD jangan tutup mata. Segera lakukan audit investigatif independen. Buka laporan laba rugi, neraca, dan setoran dividen selama ini. Publik berhak tahu,” katanya.

Sebagai langkah konkret, GEMPA menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kota dan DPRD, serta membuka kemungkinan menyurati aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran regulasi.

“Ini bukan serangan personal. Ini soal tata kelola uang rakyat. Jangan sampai masyarakat rutin bayar rekening air, tapi daerah tidak pernah merasakan manfaatnya dalam bentuk PAD,” tutup Ansor.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari managemen PDAM terkait dugaan tidak adanya setoran PAD tersebut.***

Kapolda Riau Gelar Safari Ramadhan 1447 H di Kota Dumai, Mempererat Silaturahmi TNI-POLRI dan Pemerintah Daerah

Wed, 25 Feb 2026 22:49:50 +0700

DUMAI (KHC) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M. Hum., menggelar rangkaian kegiatan Safari Ramadhan 1447 H di Kota Dumai pada hari Rabu (25/2/2026). Kegiatan yang bertujuan mempererat silaturahmi, sinergi, serta koordinasi antar lembaga dan elemen masyarakat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.

Rombongan Kapolda Riau yang didampingi Wakil Kapolda Riau Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., serta sejumlah pejabat utama Polda Riau meliputi Karo Rena Kombes Pol Daniel Widya Mucharam, S.I.K., M.P.A., Karo SDM Kombes Pol Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., hingga jajaran pimpinan bidang lainnya, melakukan serangkaian kunjungan dan aktivitas sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Rangkaian kegiatan dimulai sekitar pukul 15.06 WIB dengan kunjungan silaturahmi ke Kantor Grup 3 Kopassus yang berlokasi di Komplek PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan. Setelah menyelesaikan kunjungan di sana, rombongan melanjutkan perjalanan ke Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0320/Dumai pada pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur.

Tak lama kemudian, sekitar pukul 16.30 WIB, Kapolda Riau dan rombongan melaksanakan kunjungan silaturahmi berikutnya ke Markas Komando Lantamal (Lanal) Dumai di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur.

Pada pukul 18.00 WIB, kegiatan berlanjut dengan acara buka bersama yang digelar di Gedung Aula Wicaksana Laghawa Polres Dumai, Jalan Jenderal Sudirman No. 01, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat, antara lain Walikota Dumai H. Paisal, S.K.M., MARS., Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai Agus Miswandi, S.A.B., Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang, S.I.K, S.H., Komandan Grup 3 Kopassus Brigjen TNI Bram Pramudia, Danlanal Dumai yang diwakili Letkol Laut (P) Darmawan Aijaksono, S.E., M.D.S., serta perwakilan dari TNI, kejaksaan, kepolisian daerah, dan berbagai stakeholder terkait.

Dalam sambutannya, Walikota Dumai menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Kapolda Riau beserta rombongan.

"Kegiatan Safari Ramadhan ini tidak hanya menjadi momen untuk berbuka puasa bersama, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan kebersamaan dalam menjaga keamanan, ketertiban umum, serta mendukung upaya pembangunan di Kota Dumai," ucapnya.

Sementara itu, Kapolda Riau menjelaskan bahwa kegiatan Safari Ramadhan merupakan bagian dari upaya strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mempererat tali silaturahmi dan sinergi.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara Polri dengan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), stakeholder terkait, dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kondisi kamtibmas yang stabil sangat penting untuk mendukung program pembangunan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Irjen Pol Dr. Herry Heryawan.

Acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim, peserta tahfiz Al-Qur'an, dan pengemudi layanan transportasi online (ojek online). Setelah itu dilaksanakan kultum, doa bersama, dan kegiatan buka puasa bersama.

Setelah acara buka bersama, Kapolda Riau dan rombongan melaksanakan Sholat Maghrib di Masjid Al Khairat Polres Dumai pada pukul 18.30 WIB, kemudian melanjutkan dengan makan malam bersama di lokasi yang sama sekitar pukul 19.00 WIB.

Sekitar pukul 19.35 WIB, Kapolda Riau beserta rombongan meninggalkan Dumai untuk kembali ke Pekanbaru, dan seluruh rangkaian kegiatan dinyatakan selesai pada pukul 19.40 WIB.

Kapolres Dumai AKBP Angga Febrian Herlambang, S.I.K, S.H., menyampaikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana tanpa kendala apapun.

"Selama pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan di Kota Dumai, segala sesuatunya berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Kami berharap sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk kemakmuran dan keamanan Kota Dumai serta Provinsi Riau secara keseluruhan," ujarnya.***

Bongkar Dugaan Masalah di PDAM Dumai, GEMPA Tantang Audit Dibuka ke Publik

Wed, 25 Feb 2026 16:55:42 +0700

DUMAI (KHC) – Polemik kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PDAM Dumai kian memanas. Klarifikasi manajemen dinilai tidak menyentuh substansi utama, mengapa BUMD milik daerah belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap kas daerah.

Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai, Ansor, secara terbuka menantang manajemen PDAM untuk tidak berlindung di balik narasi normatif.

Klarifikasi manajemen PDAM Dumai terkait kritik publik justru memantik respons lebih keras dari kalangan aktivis. Ansor menilai penjelasan tersebut cenderung defensif dan tidak menyentuh persoalan utama.

"kemana arah kinerja BUMD ini dan apa kontribusinya bagi daerah,"Ujar Anshor kepada awak media, Rabu (25/2).

Dijelaskan anshor, publik hari ini tidak hanya memperdebatkan soal besar kecilnya gaji direksi. Yang dipersoalkan utamanya adalah fungsi dasar BUMD yang seharusnya memberi manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau setiap tahun tidak ada setoran PAD, maka publik berhak menduga ada yang tidak sehat dalam tata kelola. Apakah perusahaan merugi terus, Kalau merugi, di mana problem manajemennya, Direksi dievaluasi atau tidak, kalau bertahun-tahun tidak ada kontribusi PAD, maka wajar publik curiga ada yang tidak beres dalam tata kelola perusahaan daerah ini,"Jelas Ansor dengan nada lantang.

Dan Ia mengingatkan bahwa keberadaan BUMD tidak berdiri di ruang kosong. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa BUMD dibentuk untuk memberi manfaat ekonomi, pelayanan publik, serta menghasilkan keuntungan bagi daerah.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, di mana perusahaan daerah wajib dikelola secara profesional, transparan, dan berkontribusi pada pendapatan daerah.

“Kalau jawabannya hanya siap menyetor sesuai kemampuan, itu terlalu normatif. BUMD itu tidak boleh berjalan tanpa target. Harus ada roadmap bisnis, proyeksi laba, target kontribusi PAD, dan evaluasi direksi. Kalau tidak ada target yang jelas, ini patut dipertanyakan, pertanyaannya sederhana, berapa targetnya, kapan mulai setor, dan kenapa selama ini tidak ada,"tanya Ansor.

Lanjut lagi, GEMPA juga menyoroti pernyataan bahwa APBD hanya digunakan untuk jaringan pipa dan subsidi sambungan rumah melalui dinas pemerintah. Menurut Ansor, hal itu justru disusui juga oleh APBD, karena peruntukan dari hasil pekerjaan tersebut untuk kepentingan distribus PDAM, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan publik.

“BUMD itu bukan lembaga sosial yang hidup tanpa ukuran kinerja. Ada aset daerah di dalamnya, ada uang negara, dan itu harus dipertanggungjawabkan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ujarnya.

Terkait klaim audit oleh KAP, BPKP hingga pemeriksaan dari Ombudsman RI, Namun bagi GEMPA, klaim audit tanpa transparansi hanyalah formalitas administratif, dan justru menilai hal tersebut semakin menguatkan alasan untuk membuka laporan kepada publik.

“Audit bukan sekadar kedatangan tim lalu selesai. Mana laporan hasilnya, Mana rekomendasinya, Apakah ditindaklanjuti, kalau memang sehat, buka. Jangan sampai kalimat audit hanya dijadikan tameng setiap kali ada kritik,”sindir Ansor.

GEMPA Siap untuk melakukan Langkah Politik dan Hukum, Ansor juga menegaskan bahwa polemik ini bukan sekadar perdebatan di media. Dalam waktu dekat, GEMPA akan mengambil langkah lebih jauh untuk membuka persoalan ini secara institusional di Kota Dumai.

Langkah yang dimaksud antara lain menyurati pemerintah daerah, dan DPRD Kota Dumai untuk meminta RDP khusus evaluasi PDAM, Meminta laporan hasil audit dibuka secara transparan, Mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan PDAM jika ditemukan indikasi maladministrasi.

“Ini bukan lagi soal klarifikasi, ini soal pertanggungjawaban kepada publik. Ini uang rakyat, ini aset daerah, Kalau pengelolaannya tidak terbuka, maka wajar publik curiga. Dan kalau ada dugaan pelanggaran tata kelola, kami tidak akan ragu mendorong penegakan hukum, jika perlu, kami akan desak audit investigatif agar semuanya terang,” tegasnya.

GEMPA menutup pernyataannya dengan ultimatum keras. BUMD tidak boleh menjadi zona nyaman segelintir elit. Jika hak masyarakat diabaikan dan transparansi ditutup, maka kami pastikan GEMPA akan membuka semuanya ke publik".

"PDAM Dumai harus memilih, tansparan dan profesional, atau bersiap menghadapi tekanan publik dan proses evaluasi besar-besaran. Kami tidak akan diam.” tutup Ansor.***

Penulis : Ricky

Diduga Tidak Setor PAD, GEMPA Pertanyakan Kinerja BUMD PDAM Dumai

Tue, 24 Feb 2026 22:57:49 +0700

DUMAI (KHC) - Gelombang kritik terhadap perusahaan daerah air minum milik Pemerintah Kota Dumai semakin menguat. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diduga tidak pernah memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.

Sorotan keras itu kini diarahkan kepada PDAM Dumai. Sejumlah aktivis menilai ada persoalan serius dalam tata kelola perusahaan milik pemerintah tersebut.

Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai, Ansor, secara terbuka mempertanyakan kinerja perusahaan daerah itu. Ia menilai kondisi tersebut tidak masuk akal jika benar terjadi.

“BUMD itu dibangun dari uang rakyat melalui penyertaan modal daerah. Tujuannya jelas, membantu pelayanan publik sekaligus memberi kontribusi PAD. Kalau sampai hari ini tidak pernah ada setoran ke daerah, ini patut diduga ada yang tidak beres dalam pengelolaannya,” tegas Ansor.

Ia mengatakan, informasi yang berkembang di tengah masyarakat semakin memperkeruh keadaan. Pasalnya, di tengah kabar nihilnya kontribusi PAD, justru beredar isu bahwa gaji jajaran direksi perusahaan disebut-sebut mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.

Menurutnya, situasi tersebut sangat melukai rasa keadilan publik. Di satu sisi perusahaan tidak memberikan pemasukan bagi daerah, namun di sisi lain para pejabat di dalamnya diduga menerima penghasilan yang sangat besar.

“Ini yang membuat publik marah. Jangan sampai BUMD hanya menjadi tempat bagi elit untuk menikmati fasilitas, sementara manfaatnya bagi daerah tidak jelas,” ujarnya.selasa (24/2).

Ansor juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap perusahaan milik daerah. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlangsung, kata dia, maka keberadaan BUMD justru berubah menjadi beban keuangan daerah.

GEMPA Dumai pun mendesak agar pemerintah kota bersama DPRD segera melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan tersebut. Audit dinilai penting untuk membuka kondisi sebenarnya kepada masyarakat.

“Kami minta audit total. Buka laporan keuangannya, berapa penyertaan modal dari APBD, berapa keuntungan perusahaan, dan berapa gaji direksi. Publik harus tahu,” kata Ansor.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa jika ditemukan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi besar-besaran, termasuk mengganti jajaran pimpinan.

“BUMD tidak boleh dikelola secara sembarangan. Ini menyangkut uang rakyat. Kalau memang tidak mampu memberikan kontribusi bagi daerah, lebih baik direstrukturisasi total,” tegasnya.

Ansor menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat persoalan tersebut. GEMPA Dumai, kata dia, sedang menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mendorong transparansi dan evaluasi terhadap perusahaan daerah tersebut.

“Kami pastikan GEMPA tidak akan diam. Dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah konkret, mulai dari menyurati Wali Kota, DPRD, hingga aparat penegak hukum agar persoalan ini bisa ditelusuri secara terbuka,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa gerakan mahasiswa dan pemuda di Dumai siap turun ke jalan jika persoalan ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Jika tidak ada penjelasan yang transparan kepada publik, maka kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi. Ini bukan soal menyerang, tetapi memastikan pengelolaan uang rakyat dilakukan secara benar,” ujar Ansor.

GEMPA menilai audit menyeluruh terhadap perusahaan daerah tersebut menjadi langkah penting. Mulai dari laporan keuangan, penyertaan modal pemerintah daerah, hingga struktur penghasilan manajemen perusahaan harus dibuka kepada publik.

Disisi lain, Mewakili Manajemen, PLT Kabag Umum PDAM Haris menjelaskan bahwa, kalau gaji direksi tak sebesar dengan PDAM yang ada di Riau.

Untuk operasional, sampai saat ini belum ada bantuan dari APBD yang ada hanya untuk bantuan penambahan jaringan pipa distribusi untuk wilayah pelayanan untuk masyarakat yang belum terlayani dan subsidi sambungan rumah pelanggan.

Namun hal tersebut, kata Haris tidak dilakukan oleh manajemen perusahaannya namun dikerja oleh pemko Dumai melalui Dispetaru.

Sedangkan menurutnya, untuk setoran PAD ke pemerintah sedang menunggu regulasi dan aturan yang berlaku sesuai kemampuan dan kondisi keuangan PDAM.

"Kalau setoran PAD ke Pemerintah daerah, kalau memang sudah ada aturan dan ketentuannya, kami PDAM siap menyetor PAD ke Pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan PDAM, dan setiap tahun PDAM wajib diaudit oleh KAP dan BPKP, serta baru-baru ini turun lagi tim audit dari Ombusman RI,"tutupnya.***

Langgar Seruan Bersama, Satpol-PP Dumai Tutup Paksa Salon Neril

Tue, 24 Feb 2026 15:52:20 +0700

DUMAI (KHC) - Salon Neril di Jalan Merdeka kepergok melanggar Seruan Bersama Pemerintah Kota Dumai terkait Bulan Suci Ramadan 1447 H dengan masih beroperasi dan menerima pengunjung di ruang karoke, pada Selasa (24/2) dinihari tadi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Eko Wardoyo mengatakan bahwa temuan tersebut didapat saat Tim Tibum berpatroli dalam rangka pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di sejumlah tempat hiburan malam dan salon.

Kegiatan patroli dimulai pukul 00.00 Wib hingga 04.00 Wib dan dipimpin Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Dumai Ganda Prawiranata bersama lima personel.

Patroli dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan masih beroperasinya tempat usaha hiburan malam selama Ramadhan ini menyasar sejumlah titik di Kecamatan Dumai Timur, Dumai Kota, dan Dumai Barat,

Dalam kegiatan tersebut, tim mendapati sejumlah tempat usaha seperti Dian Salon, Shapire Billiard and Cafe, JP Karaoke, Varia Salon, Camp Billiard, dan Bunga Salon dalam kondisi tutup.

Namun, personel menemukan Salon Neril masih beroperasi dan menerima pengunjung. Atas temuan tersebut, petugas langsung melakukan pembubaran aktivitas di lokasi. Pemilik Salon Neril kemudian dipanggil ke kantor Satpol PP Kota Dumai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Patroli ini merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sekaligus tindak lanjut dari seruan bersama selama bulan suci Ramadan ini," kata Eko kepada pers, Selasa (24/2).

Kasatpol PP Dumai ini mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menghormati bulan suci Ramadhan dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

"Penertiban ini kami lakukan secara persuasif sesuai standar prosedur, namun tetap tegas terhadap pelanggaran,” ungkap Eko.

Ia menambahkan, kegiatan patroli dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Dumai.

Selain itu, patroli juga mengacu pada seruan bersama Pemerintah Kota Dumai, Polres Dumai, Kodim 0320/Dumai, Kementerian Agama Kota Dumai, MUI Kota Dumai, dan LAMR Kota Dumai dalam menyambut Ramadhan.

“Secara umum situasi selama patroli berlangsung dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali. Kami akan terus melakukan pengawasan agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tetap terjaga,” demikian Kasatpol PP Dumai Eko Wardoyo.

Penulis : Ricky

Komisi II DPRD Hearingkan Kisruh Relokasi PKL Bersama GEMPA Dumai

Mon, 23 Feb 2026 23:02:22 +0700

DUMAI (KHC) – Komisi II DPRD Kota Dumai menggelar rapat dengar pendapat dengan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda terkait polemik relokasi pedagang kaki lima ke Jalan HR Soebrantas,Senin (23/2).

Hearing ini diikuti juga perwakilan pedagang dan sejumlah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Dumai.

Rapat dipimpin Gusri Effendi dari Komisi II DPRD Dumai bersama sejumlah anggota, Asisten III Setdako Dumai, Yusmanidar, serta OPD terkait di antaranya Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Diskopar, Dinas UMKM, hingga Satpol PP.

Dalam forum tersebut, mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam gerakan GEMPA bersama kader PMII Kota Dumai menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap kebijakan relokasi yang saat ini menuai penolakan dari para pedagang.

Koordinator GEMPA Dumai Ansor meminta pemerintah kota segera mengkaji ulang kebijakan relokasi PKL yang diarahkan menggunakan Jalan HR Soebrantas.

Karena keputusan tersebut dinilai belum memiliki kajian yang matang dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Permintaan kami sederhana, pemerintah harus membuka kembali kajian kebijakan ini. Jangan sampai relokasi yang seharusnya menjadi solusi justru memunculkan masalah baru,” kata Ansor.

Selain itu, GEMPA juga meminta DPRD melalui Komisi II agar tidak hanya menjadi fasilitator pertemuan, tetapi juga aktif mengawal proses mediasi antara pedagang dengan pemerintah kota. Mereka mendorong agar ruang dialog terus dibuka melalui rapat lanjutan sampai ada keputusan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Mahasiswa juga menyoroti lemahnya persiapan dan kajian penyelenggara tata kelola dari pemerintah kota. Kebijakan relokasi yang diarahkan ke ruas Jalan HR Soebrantas dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait ketertiban lalu lintas dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Sekretaris Umum PMII Dumai Muhammad Humam menilai proses kajian pemerintah belum final, karena itu pihaknya mendesak pemerintah segera menghadirkan solusi terbaik bagi para pedagang.

“Relokasi tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa. Harus ada solusi yang layak, adil, dan memberikan win-win solution bagi pedagang maupun masyarakat,” katanya.

Mahasiswa, pemuda, yang juga mewakili pedagang dalam forum tersebut juga menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal jalannya kebijakan pemerintah daerah. Mereka menilai peran mahasiswa sebagai agent of change dan social control penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Dumai.

Dari hasil RDP tersebut disepakati bahwa pembahasan belum berakhir. DPRD bersama pemerintah kota akan kembali menggelar hearing atau RDP lanjutan setelah kajian teknis dari pemerintah kota selesai dilakukan.

Mahasiswa dan perwakilan pedagang memastikan akan terus mengawal proses tersebut hingga pemerintah menghadirkan keputusan yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.***

Penulis : Ricky

Diduga Dua Salon Karaoke Beroperasi di Bulan Ramadhan, LPMK Sukajadi Desak Satpol-PP Dumai TindakTegas

Sun, 22 Feb 2026 23:06:24 +0700

DUMAI (KHC) – Dugaan beroperasinya dua tempat usaha berkedok salon kecantikan yang menyediakan fasilitas karaoke selama bulan suci Ramadan menuai kecaman dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sukajadi.

Wakil Ketua LPMK Sukajadi, Dedi Sastra, angkat bicara terkait aktivitas yang dinilai melanggar Peraturan Daerah serta mengabaikan Seruan Bersama Pemerintah Kota Dumai tentang ketertiban selama Ramadan 1447 H.

“Kami mewakili LPMK Sukajadi mengecam keras segala bentuk aktivitas hiburan yang tetap beroperasi di bulan suci Ramadan dan melanggar aturan yang telah ditetapkan,” tegas Dedi Sastra yang akrab disapa Tondang saat dikonfirmasi awak media, Minggu malam (22/2/2026).

Menurutnya, Seruan Bersama yang dikeluarkan Pemerintah Kota Dumai merupakan komitmen kolektif dalam menjaga ketertiban umum, menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa, serta menciptakan suasana yang kondusif.

Ia menegaskan, apabila ditemukan pelaku usaha yang tetap beroperasi tanpa mengantongi izin lengkap, pihaknya mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai untuk bertindak tegas.

“Jika kedapatan masih beroperasi, kami mendesak Satpol PP Dumai memasang police line sebagai bentuk ketegasan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, terlebih jika usaha tersebut tidak memiliki izin resmi,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua tempat usaha yang diduga berkedok salon kecantikan, yakni Varia Salon dan Salon Neril yang berlokasi di Jalan Wan Dahlan Ibrahim (Jalan Merdeka), Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, diduga tetap menyediakan fasilitas karaoke secara tertutup selama Ramadan.

Sejumlah warga sekitar menyebutkan aktivitas di kedua lokasi tersebut kerap berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan terkesan “kucing-kucingan” dengan aparat penegak Perda. Masyarakat pun menduga usaha tersebut tidak mengantongi izin lengkap sebagaimana dipersyaratkan.

Situasi ini dinilai mencederai suasana Ramadan serta menimbulkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Warga berharap pemerintah bertindak cepat agar praktik serupa tidak terus berulang setiap tahunnya.***