Latest Posts

Sanitasi Lingkungan Makin Optimal, Dumai Dinobatkan Terbaik di Provinsi Riau

Sat, 26 Sep 2026 21:07:41 +0700

DUMAI (KHC) - Komitmen baik Dinas Penataan Ruang Kota Dumai dalam pengelolaan sanitasi lingkungan sukses meraih prestasi dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Upaya Pemerintah Dumai dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sanitasi lingkungan ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Riau.

BPBPK Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Riau menganugerahkan penghargaan Dumai sebagai terbaik kategori Peningkatan Kinerja Keberfungsian Infrastruktur Sanitasi di Provinsi Riau Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Focus Group Discussion (FGD) 2 Pemantauan Keberfungsian, Kebermanfaatan, dan Keberlanjutan Infrastruktur Sanitasi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 di Hotel Pangeran Pekanbaru, pada Kamis (17/9) kemarin.

Kepala Dinas Penataan Ruang Dumai Muhammad Mufarizal mengatakan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari arahan serta dukungan penuh Walikota Haji Paisal dan Wakil Walikota Sugiyarto yang konsisten memprioritaskan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Konsistensi Pemko Dumai ini dibuktikan lewat pengelolaan dan pengoptimalan berbagai fasilitas sanitasi yang ada.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata atas komitmen dan dukungan kepala daerah yang senantiasa mengawal peningkatan sarana dan prasarana lingkungan di Dumai. Pembangunan sanitasi bukan sekadar memenuhi target fisik infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat," kata Mufarizal.

Dijelaskan, sejak Tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Dumai guna mendukung ketercapaian akses sanitasi aman yang berkelanjutan.

Selain berfokus pada sanitasi aman, Pemko Dumai juga secara intensif mendorong penyediaan akses sanitasi layak melalui intervensi pembangunan tangki septik individu yang tersebar di sejumlah titik wilayah Kota Dumai.

Langkah terpadu ini menjadi penopang utama peningkatan derajat kesehatan masyarakat Dumai secara menyeluruh.

Dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik melalui alokasi pembiayaan APBN dan APBD maupun penguatan tata kelola kelembagaan yang adaptif, menjadi tolak ukur keberhasilan Kota Dumai dalam menjamin keberfungsian, kebermanfaatan, serta keberlanjutan infrastruktur sanitasi yang kian meningkat dari tahun ke tahun.

Kepala Bidang Cipta Karya Dispertaru Dumai Thabrani menambahkan bahwa arahan pimpinan daerah menjadi pendorong semangat bagi tim di lapangan untuk terus memperluas jangkauan layanan sanitasi.

"Kami terus berupaya mengintegrasikan pembangunan fisik dengan pengelolaan yang terstruktur. Baik IPLT maupun program tangki septik individu yang telah dibangun di berbagai lokasi akan terus dikawal agar daya guna dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat secara berkelanjutan," sebut Thabrani.

Melalui penghargaan ini, Pemko Dumai membuktikan komitmen untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menjamin manfaat dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Retribusi Angkutan Barang Kini Serba Digital, Dishub Dumai Bantah Selisih Target Otomatis Kebocoran

Thu, 24 Sep 2026 20:39:28 +0700

DUMAI (KHC) – Pengelolaan retribusi angkutan barang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai telah menerapkan metoda pembayaran non tunai, misal QRIS BRK, QRIS Bank Mandiri, serta layanan pembayaran melalui Dana, GoPay dan mobile banking.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Dumai Said Effendi dalam rangka memperkuat sistem pembayaran digital untuk transparansi penerimaan keuangan daerah.

Dikatakan Said, Dishub juga menggunakan sistem elektronik money melalui kartu elektronik untuk mendukung kemudahan pembayaran dan pencatatan transaksi.

Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharap dapat membuat transaksi lebih mudah dilacak dan tercatat, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pengusaha angkutan barang dalam memenuhi kewajiban retribusi.

“Kami terus memperkuat sistem pembayaran digital menggunakan QRIS BRK, QRIS Mandiri, termasuk Dana, GoPay dan banking, serta aplikasi sistem e-money atau kartu e-money. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan transparansi dalam pembayaran retribusi,” kata Said kepada wartawan, Kamis (24/9).

Pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikelola UPT Perparkiran pada Dishub Dumai memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

Dijelaskan, retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir khusus yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah di luar badan jalan umum dengan pengenaan tarif retribusi mengacu pada ketentuan sudah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam konteks angkutan barang, kendaraan bermuatan yang masuk ke wilayah Kota Dumai menjadi bagian dari objek pelayanan yang pengaturannya harus mengacu pada ketentuan daerah serta jenis pelayanan yang diberikan.

Terkait target dan realisasi penerimaan retribusi belum mencapai target, Said menegaskan bahwa apabila terdapat selisih tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai adanya kebocoran.

“Kalau antara target dan realisasi terdapat selisih, tentunya harus dilihat berdasarkan data dan kondisi di lapangan. Tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kebocoran tanpa adanya pemeriksaan dan data dan pembuktian,” jelasnya.

Ditambahkan, setiap pembayaran retribusi harus disertai bukti pembayaran sesuai mekanisme berlaku dengan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan.

Persoalan tudingan adanya kemungkinan kebocoran retribusi, Said meminta agar informasi tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai sebuah pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap data dan mekanisme pemungutan.

Ia menyatakan, apabila terdapat laporan maupun temuan mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum petugas, pihaknya siap melakukan pemeriksaan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.

“Kalau ada informasi atau laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh petugas, tentu akan kami tindak lanjuti. Kami tidak membenarkan apabila ada petugas yang melakukan tindakan di luar ketentuan,” tegasnya.

Dishub Kota Dumai terbuka terhadap kritik dan pengawasan dari masyarakat maupun media. Karena kontrol publik merupakan bagian penting dalam membantu pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Pengelolaan retribusi dan pelayanan transportasi di Kota Dumai terus diarahkan agar berjalan transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

Nilai Aset Pemko Rp5,1 Miliar, Aset Pengganti Rp8 Miliar: Ruislag dengan PT SDS Kembali Dipertanyakan

Wed, 23 Sep 2026 13:31:55 +0700

DUMAI (KHC) - Proses tukar-menukar Barang Milik Daerah (BMD) berupa SDN 001 Lubuk Gaung dan aset Rumah Dinas Camat Sungai Sembilan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Sari Dumai Sejati (PT SDS) kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Dumai.

RDP dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Dumai, M Dochlas Manurung, S.H., didampingi sejumlah anggota DPRD Dumai, Selasa (22/09/2026).

Rapat digelar setelah Media Online Bersama (MOB) mengajukan permohonan RDP terkait keterbukaan informasi publik mengenai proses ruislag aset Pemko Dumai dengan PT SDS.

Koordinator MOB, Rezi A Putra, dalam RDP mempertanyakan sejumlah persoalan yang dituangkan dalam sembilan poin surat permohonan RDP, mulai dari dasar pelaksanaan ruislag, nilai aset, hasil appraisal, rincian aset pengganti, status sertifikat, pencatatan aset sebagai BMD, hingga proses pengawasan dan pemeriksaan.

Dalam RDP tersebut, Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Dumai, Alfian, menyampaikan perkembangan terbaru bahwa saat ini proses perhitungan appraisal tahap II sedang dilakukan setelah bangunan aset pengganti selesai dikerjakan oleh PT SDS.

Menurut Alfian, proses tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian bukti hak atas tanah yang harus dibaliknamakan dari PT SDS kepada Pemerintah Kota Dumai.

Setelah tahapan tersebut selesai, kata Alfian, proses selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK.

Bagian teknis BPKAD, Haris, menjelaskan bahwa proses appraisal tahap II telah dimulai sekitar dua pekan sebelum RDP berlangsung.

Menurut Haris, proses appraisal harus memperhatikan masa berlaku hasil penilaian sehingga penyelesaian administrasi sertifikat menjadi bagian penting sebelum proses serah terima dilakukan.

“Appraisal punya waktu kadaluwarsa enam bulan, jadi serah terima belum bisa dilakukan, setelah semua itu selesai baru dilakukan audit dari Inspektorat dan BPK,” jelas Haris dalam RDP.

Perwakilan PT SDS, Zulfami, membenarkan bahwa proses balik nama sertifikat masih berlangsung.

“Dalam proses pengurusan sertifikat, jadi biarkan BPKAD bekerja,” kata Zulfami singkat dalam RDP.

Penjelasan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari anggota DPRD Dumai. Gusri Effendy mengatakan RDP diperlukan agar persoalan yang berkaitan dengan aset daerah dapat dibuka secara jelas.

“Jadi penjelasan saat RDP hari ini agar terbuka permasalahan dan kami minta ke depan apapun itu, berkaitan dengan aset Pemko Dumai untuk menyurati DPRD,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.

Sementara anggota DPRD Dumai Mawardi meminta BPKAD dan PT SDS memberikan kepastian waktu mengenai penyelesaian proses balik nama sertifikat dan appraisal tahap II.

“Kita harus tahu kapan waktu pastinya, jangan disampaikan dalam proses terus, berikan waktu pasti,” ujar politikus PKS tersebut.

Dalam RDP, dokumen yang diperoleh juga memperlihatkan sejumlah angka yang menjadi bagian penting dalam penelusuran proses ruislag.

Salah satunya adalah Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 032/972/2022 tentang Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan SDN 001 Lubuk Gaung, Tanah dan Bangunan Rumah Dinas Camat Sungai Sembilan antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Sari Dumai Sejati Tahun 2022.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa objek aset Pemko yang menjadi bagian dari ruislag mencakup tanah dan bangunan SDN 001 Lubuk Gaung serta tanah dan bangunan Rumah Dinas Camat Sungai Sembilan.

Dalam laporan penilaian KJPP Johnny Farel dan Rekan, nilai pasar aset pemerintah yang menjadi objek penilaian tercatat sebesar Rp5.112.691.000.

Nilai tersebut terdiri dari tanah SDN 001 Lubuk Gaung sebesar Rp1.444.910.000, bangunan SDN 001 Lubuk Gaung sebesar Rp3.128.013.000, tanah Rumah Dinas Camat sebesar Rp428.040.000, dan bangunan Rumah Dinas Camat sebesar Rp111.728.000. Totalnya mencapai Rp5.112.691.000.

Laporan tersebut menggunakan pendekatan pasar dengan nilai per 28 April 2022 untuk kepentingan ruislag.

Sementara itu, dokumen rincian aset pengganti dari PT SDS mencatat nilai total sebesar Rp8.039.000.000.

Rinciannya berupa tanah SDN 001 Lubuk Gaung seluas 4.800 meter persegi dengan nilai Rp912.000.000, bangunan SDN 001 Lubuk Gaung beserta fasilitas pendukung sebesar Rp5.622.000.000, Rumah Dinas Camat Sungai Sembilan beserta fasilitas pendukung sebesar Rp545.000.000, serta Kantor Lurah Lubuk Gaung beserta fasilitas pendukung sebesar Rp960.000.000.

Secara nominal, terdapat selisih sekitar Rp2.926.309.000 antara nilai pasar aset pemerintah yang tercantum dalam laporan appraisal dan nilai rincian aset pengganti tersebut.

Namun, perbedaan nominal tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya keuntungan ataupun kerugian daerah. Nilai tersebut perlu dilihat berdasarkan objek yang dinilai, waktu penilaian, metode appraisal, spesifikasi bangunan, status tanah, serta dokumen perjanjian dan serah terima.

Selain selisih nilai appraisal, rentang waktu proses pembangunan hingga tahapan serah terima juga menjadi perhatian dalam RDP.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, pembangunan aset pengganti oleh PT SDS mulai dilakukan pada 2024 dan selesai pada 2025. Namun, hingga RDP berlangsung, proses administrasi untuk penyelesaian ruislag dan serah terima masih berjalan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena semakin panjang rentang waktu antara pembangunan selesai dengan proses serah terima, semakin penting kejelasan mengenai status administrasi, sertifikat, hasil appraisal tahap II dan dokumen BAST/BASM.

Hingga saat ini, Pemko Dumai masih berstatus menumpang menggunakan bangunan yang dibangun PT SDS, sementara proses administrasi untuk penyelesaian ruislag dan serah terima belum dinyatakan selesai.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam rangkaian proses berikutnya, terutama mengenai dasar penggunaan bangunan sebelum serah terima resmi dan bagaimana status aset tersebut dicatat dalam administrasi BMD.

Perwakilan MOB, Riki Sahputra, dalam RDP juga mempertanyakan persoalan keterbukaan informasi mengenai aset Pemko Dumai.

“Kita hanya perlu keterbukaan informasi, hal berkaitan dengan aset Pemko Dumai saja DPRD Dumai tidak mengetahui, ada apa?” kata Riki.

Sementara itu, Faisal Arif menegaskan bahwa RDP yang diajukan MOB bukan untuk mencari kesalahan ataupun memberikan tuduhan terhadap pihak tertentu.

“Kita tidak ada tendensius hal ini, biar publik tahu, karena ini berkaitan dengan aset daerah dan ada nilai yang sangat besar di situ. Jika bisa dilakukan dengan bantuan CSR perusahaan kenapa harus dilakukan ruislag,” ungkap Faisal.

Faisal juga mempertanyakan kemungkinan perusahaan memberikan bantuan melalui program CSR untuk kepentingan publik apabila mekanisme tersebut dapat dilakukan.

“Kita juga berharap, PT SDS ataupun perusahaan lain dapat memberikan bantuan seperti ini juga, jangan kita menduga karena ada kepentingan tertentu, antara Pemko dengan perusahaan?” tanya Faisal.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai pertanyaan dalam forum RDP dan bukan sebagai kesimpulan bahwa terdapat kepentingan tertentu dalam proses ruislag.

Dalam penutupan RDP, pimpinan rapat menyampaikan sejumlah poin tindak lanjut.

Pertama, BPKAD dan PT SDS diminta lebih diplomatis dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, sehingga persoalan seperti yang dibahas dalam RDP tidak kembali terjadi.

Kedua, DPRD Kota Dumai akan melakukan turun lapangan (Turlap) untuk melihat secara langsung kondisi bangunan baru yang menjadi bagian dari aset pengganti ruislag.

Turlap tersebut dilakukan agar DPRD dapat melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Hasilnya nantinya dapat disampaikan kepada media dan diketahui masyarakat.

Ketiga, pimpinan rapat meminta data dan target penyelesaian yang jelas antara Pemko Dumai dengan PT SDS, terutama terkait penyelesaian proses ruislag hingga BAST/BASM.

Dengan demikian, tindak lanjut RDP akan berlanjut pada pengecekan kondisi fisik bangunan melalui Turlap DPRD serta permintaan kepastian waktu penyelesaian administrasi dan serah terima aset.

Sementara itu, proses yang dijelaskan dalam RDP masih mencakup penyelesaian balik nama sertifikat, appraisal tahap II, serah terima aset, serta pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK setelah tahapan sebelumnya dinyatakan selesai.

Terpisah, Koordinator MOB Rezi A Putra menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan proses tersebut hingga benar-benar selesai dan diketahui masyarakat secara terang.

“Kita akan kawal terus, DPRD Dumai harus tegak lurus dalam menjalankan fungsinya. Jika Turlap jadi dilaksanakan, MOB dapat dilibatkan juga serta dokumen yang layak dipublikasikan dalam perkembangan proses Ruislag ini,” tutup Rezi.***

KTV 21 Resmi Mengudara di Dumai, Usung Slogan “Happy Tanpa Narkoba”

Wed, 23 Sep 2026 13:20:32 +0700

DUMAI (KHC) - KTV 21 resmi dibuka untuk umum pada Senin (21/9) malam. Tempat hiburan karaoke tersebut berlokasi di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Simpang Tetap Dahrul Ihsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau.

Dalam momentum pembukaan tersebut, manajemen KTV 21 menegaskan komitmennya untuk menciptakan tempat hiburan yang aman dan nyaman bagi para pengunjung.

Manajer KTV 21, Riski mengatakan pihaknya akan terus berupaya menjaga lingkungan KTV agar terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran zat-zat terlarang, khususnya narkotika.

“Kami dari manajemen akan terus berupaya menjaga agar tidak sedikit pun zat-zat terlarang seperti narkotika berada di lokasi KTV 21,” tegas Riski, Selasa (22/9).

Menurutnya, konsep yang ingin dibangun KTV 21 adalah tempat hiburan yang memberikan suasana menyenangkan bagi para pengunjung tanpa harus bersentuhan dengan narkoba.

“Happy tanpa narkoba. Kami ingin pengunjung bisa menikmati hiburan, bernyanyi dan berkumpul bersama dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Selain menjadi salah satu pilihan lokasi hiburan bagi masyarakat, kehadiran KTV 21 juga memberikan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan di Kota Dumai. Usaha tersebut menyerap puluhan tenaga kerja dari berbagai posisi dan bidang pekerjaan.

Riski menyebutkan, penyerapan tenaga kerja tersebut diharapkan turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, keberadaan dunia usaha tidak hanya menghadirkan pilihan hiburan, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Selain menjadi lokasi favorit untuk hiburan, kami juga bersyukur bisa membuka lapangan pekerjaan dan menyerap puluhan tenaga kerja. Mudah-mudahan ini bisa ikut mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran,” katanya.

Ia menambahkan, komitmen terhadap keamanan dan kenyamanan pengunjung akan berjalan beriringan dengan upaya manajemen dalam menjalankan usaha secara bertanggung jawab.

Dengan resmi dibukanya KTV 21, manajemen berharap kehadiran tempat hiburan tersebut dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Dumai untuk menikmati hiburan dengan tetap mengedepankan keamanan, kenyamanan, serta lingkungan yang bebas dari narkoba.***

Dukung Insan Pers Berolahraga, Circle21 Apresiasi Keikutsertaan Wartawan di Turnamen Biliar

Sun, 20 Sep 2026 18:41:01 +0700

DUMAI (KHC) — Dukungan terhadap insan pers untuk aktif dalam kegiatan olahraga kembali ditunjukkan Circle21. Dukungan tersebut diberikan kepada sejumlah wartawan di Kota Dumai yang ambil bagian dalam turnamen biliar di Luxuri, Jalan Sukajadi, Minggu (20/9) siang.

Sekitar 10 wartawan Dumai turut meramaikan turnamen tersebut. Keikutsertaan mereka tidak hanya menjadi ajang untuk menguji kemampuan di atas meja biliar, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi serta membangun kebersamaan di tengah kesibukan menjalankan tugas jurnalistik.

Manager tim, Faisal Arif, mengatakan Circle21 memberikan dukungan sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan olahraga biliar, khususnya di Kota Dumai.

Menurut Faisal, olahraga tidak semata-mata berbicara mengenai hasil pertandingan. Lebih dari itu, olahraga menjadi ruang untuk membangun sportivitas, kebersamaan dan hubungan baik antarkomunitas.

“Bagi kami, olahraga bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga bagaimana membangun silaturahmi, sportivitas dan kebersamaan. Kami senang bisa memberikan dukungan kepada rekan-rekan wartawan yang ikut bertanding dan berharap kegiatan seperti ini terus berkembang,” ujar Faisal Arif.

Ia menambahkan, keterlibatan wartawan dalam berbagai kegiatan olahraga diharapkan dapat memberikan warna positif bagi perkembangan olahraga biliar. Selain itu, kegiatan semacam ini juga dapat memperkuat hubungan antara komunitas olahraga dengan insan pers.

Circle21 sendiri merupakan arena bermain biliar yang berlokasi di Jalan Budi Kemuliaan, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota.

Faisal berharap semakin banyak pihak yang ikut memberikan perhatian dan dukungan terhadap olahraga biliar di Dumai.

Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak penting agar kegiatan olahraga dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak kalangan.

Sementara bagi para wartawan, turnamen tersebut menjadi kesempatan untuk sejenak keluar dari rutinitas peliputan. Selain bertanding, mereka juga dapat mengasah kemampuan bermain biliar sekaligus mempererat silaturahmi dengan sesama insan pers maupun komunitas olahraga.

Dengan semakin banyaknya kegiatan yang mempertemukan insan pers dan komunitas olahraga, diharapkan tercipta ruang kebersamaan yang tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga pada semangat sportivitas dan persaudaraan.***

Relokasi ke TBG Disambut Positif, Pedagang Kuliner: Lebih Nyaman dan Ramai Pembeli

Sun, 20 Sep 2026 16:27:53 +0700

DUMAI (KHC) – Ratusan pedagang kuliner yang sebelumnya membuka lapak di halaman parkir Mal Pelayanan Publik (MPP) Dumai dan kawasan Car Free Night (CFN) Jalan HR Subrantas menyambut positif pemindahan lokasi berjualan ke area dalam Lapangan Taman Bukit Gelanggang (TBG), Sabtu (19/9) malam.

Pemindahan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Dumai Festival Ceria yang berlangsung mulai 16 September hingga 16 Oktober 2026.

Jika sebelumnya aktivitas pedagang sempat memadati badan jalan dan berimbas pada penutupan akses, kini dengan penataan di dalam taman, suasana berdagang menjadi jauh lebih tertib, bersih, dan nyaman baik bagi pedagang maupun pengunjung.

Dampak positif dari relokasi ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Pengguna jalan kini tidak lagi merasa terganggu dengan penutupan Jalan HR. Soebrantas, arus lalu lintas tetap lancar, sementara aktivitas ekonomi dan wisata kuliner tetap berjalan bahkan lebih tertata di dalam kawasan taman.

Koordinator Dumai Festival Ceria Endra mengatakan bahwa pemindahan lokasi pedagang ke dalam kawasan TBG diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih representatif bagi pelaku UMKM sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan yang berlangsung tersebut menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan sektor UMKM di Kota Dumai.

Kebijakan ini akan diterapkan secara konsisten atau permanen setiap akhir pekan, yakni pada Jumat, Sabtu, dan Minggu, sehingga Taman Bukit Gelanggang akan menjadi pusat aktivitas kuliner dan rekreasi keluarga warga Dumai di setiap weekend.

“Dengan adanya kegiatan dan pemusatan pedagang di kawasan Taman Bukit Gelanggang, tentunya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dari sektor UMKM, dapat semakin meningkat,” ujar Endra.

Ia menyebutkan, keberadaan ratusan pedagang kuliner di kawasan TBG juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pusat keramaian yang dapat dinikmati masyarakat.

Dengan lokasi yang berada di pusat kegiatan masyarakat, para pedagang diharapkan dapat memperoleh akses pengunjung yang lebih luas sehingga turut berdampak terhadap peningkatan transaksi selama pelaksanaan festival.

Sementara itu, salah seorang pedagang CFN Ilham mengatakan pemindahan pedagang ke area dalam TBG disambut baik oleh para pedagang. Ia menilai lokasi tersebut lebih ideal karena berada di kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat. Juga memberikan kenyamanan lebih dalam berjualan.

“Kami senang akhirnya bisa dipindahkan ke dalam Taman Bukit Gelanggang. Karena lokasi di sini memang pusat keramaian dan dipadati pengunjung,” kata Ilham.

Pedagang lain, Jerry berharap penempatan pedagang di dalam kawasan TBG dapat terus memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM, terutama dalam meningkatkan jumlah pembeli dan pendapatan selama kegiatan berlangsung.

Ia juga mengapresiasi adanya ruang berjualan yang lebih tertata sehingga pedagang dapat menjalankan aktivitas usaha dengan lebih nyaman.

“Senang dan puas sekali setelah kami direlokasi ke dalam area Taman Bukit Gelanggang. Tempatnya lebih tertata rapi, pembeli lebih nyaman datang, dan kami pedagang juga lebih tenang berjualan. Suasananya lebih hidup, bersih, dan tertata. Terima kasih untuk Pemerintah Kota Dumai yang sudah memberikan tempat yang lebih layak,” kata Jerry yang berdagang Bakso Aci.

Pelaksanaan Dumai Festival Ceria ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan multiplier effect bagi pelaku UMKM dan perekonomian lokal di Kota Dumai.

Dengan wajah baru Taman Bukit Gelanggang, Pemko Dumai menunjukkan komitmen dalam menciptakan ruang publik yang tertata, humanis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat.***

Permudah Warga, Bapenda Dumai Buka Pelayanan PBB-P2 di Tiga Kecamatan

Wed, 16 Sep 2026 15:36:37 +0700

DUMAI (KHC) – Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kali ini, pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan dibuka langsung di tiga kecamatan.

Tiga wilayah yang menjadi lokasi pelayanan tersebut yakni Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan.

Pembukaan loket pelayanan PBB-P2 dijadwalkan berlangsung mulai 21 September hingga 9 Oktober 2026.

Kehadiran loket di tingkat kecamatan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan perpajakan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bapenda Kota Dumai.

Pelayanan akan dilaksanakan secara bergiliran. Untuk Kecamatan Bukit Kapur, loket pelayanan dibuka pada 21 hingga 27 September 2026.

Selanjutnya, pelayanan berpindah ke Kecamatan Medang Kampai pada 28 September hingga 2 Oktober 2026. Sementara masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan dapat memanfaatkan pelayanan tersebut pada 5 hingga 9 Oktober 2026.

Kepala Bidang Penagihan Bapenda Kota Dumai, Rizki Pribadi, mengatakan pembukaan loket pelayanan di kecamatan merupakan bagian dari upaya Bapenda untuk memberikan akses pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.

Menurutnya, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor Bapenda hanya untuk melakukan pembayaran maupun mendapatkan informasi mengenai PBB-P2.

“Pelayanan ini kita buka untuk memudahkan masyarakat, khususnya yang berada di tiga kecamatan tersebut. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pelayanan PBB-P2 lebih dekat dan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Bapenda,” ujar Rizki, Selasa (15/9/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah layanan telah disiapkan pada loket tersebut. Masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB-P2, berkonsultasi mengenai pajak, sekaligus memperoleh informasi dan melakukan pengecekan data PBB-P2.

Dengan demikian, keberadaan loket pelayanan di kecamatan tidak hanya menjadi tempat pembayaran pajak, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan apabila terdapat persoalan atau ketidaksesuaian data objek pajak.

“Selain pembayaran, masyarakat juga bisa melakukan konsultasi dan pengecekan data PBB-P2. Kalau ada yang ingin memastikan data atau mendapatkan informasi terkait pajaknya, bisa langsung datang ke loket pelayanan yang telah disiapkan,” jelasnya.

Rizki mengajak masyarakat di Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan untuk memanfaatkan pelayanan tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ia berharap, pelayanan jemput bola ini dapat memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perpajakan daerah.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan adanya pelayanan di kecamatan, diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan PBB-P2 semakin mudah dan cepat,” tuturnya.

Adapun layanan yang tersedia pada loket PBB-P2 Bapenda Kota Dumai meliputi pembayaran PBB-P2, konsultasi PBB-P2, serta informasi dan pengecekan data PBB-P2.***

Tumpukan Sampah Ganggu Warga di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rimba Sekampung Lakukan Penertiban

Tue, 15 Sep 2026 19:38:25 +0700

DUMAI (KHC) – Tumpukan sampah yang dibuang sembarangan di Jalan Diponegoro, tepatnya di kawasan Simpang Gang Sentul, Kecamatan Dumai Kota, menjadi perhatian serius. Keberadaan sampah yang menumpuk tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga dikhawatirkan menimbulkan bau tidak sedap serta berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

Merespons kondisi tersebut, petugas gabungan Kelurahan Rimba Sekampung turun langsung melakukan pembersihan dan penertiban lokasi, Selasa (15/9). Sampah yang menumpuk di lokasi dibersihkan agar kawasan tersebut kembali bersih, tertata dan tidak terus-menerus menjadi titik pembuangan sampah ilegal.

Penertiban dipimpin Kepala Seksi Trantib Kelurahan Rimba Sekampung, Alfan, didampingi Pamong Bintrantibmas Satpol PP, Ariston Barimbing, serta Pengurus LPS Kelurahan Rimba Sekampung.

Kasi Trantib Kelurahan Rimba Sekampung, Alfan, menegaskan bahwa persoalan kebersihan lingkungan membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Menurutnya, pembersihan yang dilakukan petugas akan menjadi sia-sia apabila masyarakat kembali menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat pembuangan sampah.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan di lokasi ini. Kalau sudah dibersihkan, jangan sampai kembali menjadi tempat pembuangan sampah. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya petugas.” ujar Alfan.

Ia juga berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya dapat menimbulkan berbagai persoalan apabila dibiarkan, mulai dari lingkungan kumuh, bau tidak sedap hingga potensi gangguan kesehatan.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan penertiban. Kami berharap masyarakat juga ikut membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan serta mengingatkan apabila melihat adanya aktivitas pembuangan sampah ilegal.” tegasnya.

Keberadaan titik pembuangan sampah ilegal memang kerap menjadi persoalan tersendiri di kawasan perkotaan. Ketika satu lokasi mulai dipenuhi sampah, kawasan tersebut berpotensi dianggap sebagai tempat pembuangan yang "biasa", sehingga mendorong orang lain melakukan hal serupa.

Karena itu, pembersihan yang dilakukan petugas diharapkan tidak sekadar menjadi langkah sesaat. Pengawasan secara berkelanjutan dan kesadaran masyarakat menjadi dua hal penting agar lokasi yang telah dibersihkan tidak kembali dipenuhi tumpukan sampah.

Lingkungan yang bersih pada akhirnya bukan hanya menciptakan kawasan yang lebih nyaman dipandang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat pun dituntut berjalan beriringan agar persoalan sampah tidak terus berulang di titik-titik yang sama.***

Ajang National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026, Ketua Fab Tekal Sebut Semoga Sahabatku Meraih Juara

Fri, 11 Sep 2026 15:24:03 +0700

DUMAI (KHC) — Ajang National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 tidak hanya menjadi arena pertandingan olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan antarinsan pers dari berbagai daerah di Indonesia.

Dukungan terhadap pelaksanaan turnamen tersebut terus berdatangan. Salah satunya dari Ketua Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (Fab-Tekal), Ngah Nandar yang memberikan dukungan dan doa kepada para wartawan asal Kota Dumai yang turut ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut.

Ngah Nandar berharap para jurnalis yang turun bertanding dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas serta membawa nama baik daerah masing-masing.

“Semoga sahabat-sahabatku yang ikut bertanding dalam National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 bisa meraih juara. Saya memberikan dukungan dan doa terbaik untuk seluruh teman-teman wartawan yang ikut berlaga,” ujarnya.

Menurutnya, keikutsertaan wartawan dalam kegiatan olahraga seperti National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 merupakan hal positif. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran dan menyalurkan hobi, kegiatan tersebut juga dapat mempererat hubungan silaturahmi sesama wartawan.

Ia menilai profesi wartawan memiliki aktivitas dan tantangan yang cukup tinggi. Karena itu, kegiatan olahraga dan kebersamaan dinilai penting untuk menjaga semangat, kekompakan serta hubungan baik antarjurnalis.

“Wartawan bukan hanya bekerja mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wartawan juga perlu memiliki ruang untuk bersilaturahmi, berolahraga dan membangun kebersamaan. Saya melihat turnamen ini sebagai kegiatan yang sangat positif,” katanya.

National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026 di Golden Break Pekanbaru. Turnamen tersebut diikuti wartawan dari berbagai daerah dan dikemas dalam skala nasional.

Sejumlah wartawan asal Kota Dumai juga dipastikan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Mereka di antaranya Ricky Syahputra, Rezi Andika Putra SH, Faisal Arif, Iwan Nasution, Chairulnas dan Rahmat Hidayat.

Kehadiran enam wartawan Dumai ini menjadi kebanggaan tersendiri. Mereka tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa semangat dan nama daerah dalam ajang olahraga yang mempertemukan para insan pers dari berbagai wilayah.

Ketua Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal, Ngah Nandar berharap seluruh peserta asal Dumai mampu tampil maksimal sejak pertandingan dimulai. Menurutnya, hasil pertandingan memang penting, namun semangat bertanding dan menjaga sportivitas jauh lebih utama.

“Yang paling penting tampil percaya diri, fokus dan tetap menjunjung sportivitas. Kalau sudah memberikan kemampuan terbaik, tentu kita semua akan bangga. Tetapi saya tetap berharap sahabat-sahabat saya bisa meraih hasil terbaik dan membawa pulang juara,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PWI Pekanbaru dan seluruh panitia yang telah menggagas kegiatan National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat menjadi wadah positif bagi wartawan untuk membangun komunikasi dan persaudaraan lintas daerah.

“Kita apresiasi PWI Pekanbaru yang telah membuat kegiatan ini. Mudah-mudahan turnamen seperti ini terus dilaksanakan dan semakin besar ke depannya,” tambahnya.

Dukungan tersebut sekaligus menjadi penyemangat bagi para wartawan Dumai yang akan turun ke meja pertandingan. Persaingan dipastikan cukup ketat karena peserta berasal dari berbagai daerah dengan kemampuan bermain biliar yang beragam.

Meski demikian, para peserta diharapkan tidak menjadikan persaingan sebagai alasan untuk mengurangi rasa persaudaraan. Sebaliknya, turnamen tersebut diharapkan menjadi ajang memperkuat silaturahmi dan memperluas jaringan sesama insan pers.

National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 juga diharapkan mampu memberikan warna baru dalam kegiatan olahraga di kalangan wartawan. Tidak hanya sekadar bertanding, kegiatan ini menjadi ruang untuk membangun kebersamaan sekaligus menunjukkan bahwa insan pers juga memiliki kepedulian terhadap olahraga.

Ketua Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal kembali menegaskan dukungannya kepada enam wartawan Dumai yang akan berlaga. Ia meminta mereka tetap semangat, menjaga kondisi dan bermain dengan penuh konsentrasi.

“Untuk sahabat-sahabatku Ricky, Rezi, Faisal, Iwan, Chairulnas dan Rahmat, selamat bertanding. Tunjukkan kemampuan terbaik. Jangan takut menghadapi siapa pun. Tetap kompak, sportif dan semangat. Semoga perjuangan kalian membuahkan hasil terbaik dan bisa meraih juara,” tutupnya.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, keikutsertaan wartawan Dumai dalam National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi di atas meja biliar, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antarinsan pers di Provinsi Riau maupun dari berbagai daerah di Indonesia.***

Penulis : Ricky

Enam Jurnalis Dumai Ikuti National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026

Fri, 11 Sep 2026 09:55:07 +0700

DUMAI (KHC)— Ajang National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 tidak hanya menjadi arena pertandingan olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan persaudaraan insan pers dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam turnamen yang digelar 12–13 September 2026 di Pekanbaru tersebut, sejumlah wartawan asal Kota Dumai turut ambil bagian.

Enam wartawan Dumai dipastikan mengikuti turnamen yang mengusung semangat sportivitas, persaudaraan dan profesionalitas tersebut.

Keenam wartawan Dumai yang akan turun dalam ajang tersebut yakni Ricky Syahputra, Rezi Andika Putra SH, Faisal Arif, Iwan Nasution, Chairulnas, dan Rahmat Hidayat.

Keikutsertaan para wartawan Dumai ini menjadi bagian dari semangat untuk menjadikan olahraga biliar sebagai sarana membangun kebersamaan di kalangan jurnalis, sekaligus memperluas jaringan silaturahmi antarwartawan dari berbagai daerah.

Turnamen National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 sendiri memperebutkan Piala Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, SE, MM. Kegiatan tersebut diselenggarakan PWI Pekanbaru dan diikuti oleh wartawan dari berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan informasi pada materi kegiatan, sebanyak 32 atlet wartawan se-Indonesia akan meramaikan National Open PWI Pekanbaru 2026.

Bagi para wartawan Dumai, keikutsertaan dalam turnamen tersebut bukan semata-mata mengejar kemenangan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk membawa nama daerah sekaligus memperkuat hubungan sesama insan pers melalui olahraga.

Ricky Syahputra, salah seorang wartawan yang akan mewakili Dumai, mengatakan bahwa keikutsertaan dirinya bersama rekan-rekan wartawan lainnya merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan positif yang mempertemukan insan pers melalui olahraga.

Menurutnya, olahraga biliar memiliki daya tarik tersendiri karena membutuhkan konsentrasi, ketenangan, strategi dan sportivitas.

"Yang paling utama tentu silaturahmi dan persaudaraan sesama wartawan. Soal hasil pertandingan, kita berusaha memberikan yang terbaik dan tetap menjunjung tinggi sportivitas," ujarnya.

Ia berharap keikutsertaan enam wartawan Dumai dalam National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 dapat menjadi pengalaman sekaligus mempererat hubungan antara wartawan Dumai dengan wartawan dari berbagai daerah.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun citra bahwa profesi wartawan tidak hanya berkutat pada aktivitas jurnalistik, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan olahraga dan sosial yang positif.

National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 mengangkat tema “Dari Pekanbaru Untuk Nusantara, Satu Meja Satu Saudara.”

Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan semangat yang dibangun dalam kegiatan, yakni menjadikan meja biliar sebagai ruang perjumpaan dan memperkuat persaudaraan antarinsan pers.

Pertandingan diharapkan berlangsung kompetitif namun tetap mengedepankan etika, sportivitas dan profesionalitas.

Bagi wartawan yang sehari-hari bekerja dengan tuntutan waktu dan tekanan pekerjaan yang tinggi, olahraga juga menjadi salah satu sarana untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun kekompakan.

Keikutsertaan wartawan Dumai pun diharapkan dapat memberikan warna tersendiri dalam turnamen tersebut.

Enam wartawan yang turun diharapkan mampu menunjukkan permainan terbaik mereka. Namun, terlepas dari siapa yang nantinya berhasil melaju jauh dalam pertandingan, semangat persaudaraan tetap menjadi tujuan utama.

Dengan membawa nama Dumai, keenam peserta tersebut diharapkan tidak hanya mampu tampil kompetitif di atas meja biliar, tetapi juga menunjukkan sikap sportif sebagai insan pers.

Keenamnya akan bergabung bersama para wartawan peserta lainnya dalam turnamen yang berlangsung selama dua hari tersebut.

Momentum ini sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan semangat kebersamaan wartawan Dumai di tingkat yang lebih luas.

Dengan mengusung semangat “Satu Meja, Satu Saudara”, National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kompetisi olahraga semata, tetapi juga menjadi ruang membangun jaringan, komunikasi dan persahabatan antarsesama wartawan di Indonesia.***

Klarifikasi Dugaan Perekaman di Toilet, Berikut Penjelasan Manager Cafe Filosofi Sambal

Tue, 08 Sep 2026 18:32:24 +0700

DUMAI (KHC) — Pemilik Cafe Filosofi Sambal yang berlokasi di Jalan Patimura, Kota Dumai, memberikan klarifikasi sekaligus membantah adanya dugaan perekaman terhadap seorang pengunjung menggunakan telepon seluler saat berada di dalam toilet kafe.

Manager Cafe Filosofi Sambal, Arifin menegaskan, informasi yang menyebut adanya pihak yang merekam korban ketika sedang buang air kecil di toilet tidak benar.

Pihaknya meminta agar persoalan tersebut dilihat secara utuh berdasarkan kondisi di lokasi dan tidak langsung menyimpulkan adanya tindakan perekaman sebelum terdapat bukti yang dapat dipastikan.

Menurut keterangan arifin, toilet yang menjadi sorotan memang memiliki ventilasi atau lubang angin. Namun, keberadaan ventilasi tersebut bukan berarti terdapat seseorang yang berada di belakang toilet untuk melakukan perekaman.

“Memang benar di toilet tersebut ada ventilasi angin. Tetapi pada posisi di belakang toilet itu tidak ada orang. Jadi tidak benar kalau dikatakan ada orang yang berada di belakang toilet kemudian melakukan perekaman,” jelas manager Cafe Filosofi Sambal, Arifin kepada awak media, Selasa (8/9).

Ia juga menjelaskan mengenai keberadaan tangga yang disebut-sebut berada di sekitar bagian belakang toilet.

Menurutnya, tangga tersebut memang berada dalam posisi tegak lurus dan merupakan bagian dari pekerjaan tukang yang baru saja selesai dilakukan. Tangga tersebut bukan disiapkan atau digunakan seseorang untuk mengintip maupun merekam pengunjung yang sedang berada di toilet.

“Kalau bicara soal tangga, memang tangga itu ada dan posisinya tegak lurus. Tetapi tangga tersebut baru selesai digunakan tukang bekerja. Di belakangnya juga tidak ada orang,” tegasnya.

Pihak Cafe Filosofi Sambal menilai penting untuk menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang kemudian berkembang menjadi informasi yang merugikan pihak tertentu.

Selain persoalan ventilasi dan tangga, manager cafe filosofi sambal, Arifin juga memberikan penjelasan terkait keberadaan kamera pengawas atau CCTV di lingkungan kafe.

Ia menyebutkan, CCTV yang ada di lokasi saat kejadian dalam kondisi tidak berfungsi atau rusak.

“CCTV memang ada,tapi tidak berfungsi normal,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, pihak kafe menyatakan tidak ingin membuat kesimpulan sepihak mengenai dugaan kejadian tersebut.

Dan arifin menegaskan bahwa pihaknya membantah tudingan bahwa pengelola atau orang yang berada di belakang Cafe Filosofi Sambal melakukan perekaman terhadap pengunjung di dalam toilet.

"Perlu kami jelaskan bahwasanya karyawan cafe filosofi sambal saat bekerja tidak dibenarkan bermain handphone."tegasnya.

Arifin berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara objektif dan tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak didukung fakta.

Menurutnya, apabila ada pihak yang merasa menjadi korban atau memiliki bukti terkait dugaan perekaman, maka bukti tersebut sebaiknya disampaikan kepada pihak berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.

“Kalau memang ada bukti, silakan dibuktikan. Kami juga tidak ingin ada tuduhan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Pihak kafe juga menyatakan menghormati hak setiap pengunjung untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman selama berada di tempat usaha. Karena itu, manajemen mengaku terbuka apabila terdapat proses klarifikasi maupun pemeriksaan untuk mengetahui fakta sebenarnya.

Di sisi lain, arifin menegaskan bahwa pihaknya tidak membenarkan tindakan perekaman secara diam-diam di ruang privat seperti toilet apabila memang terbukti dilakukan oleh seseorang. Namun, dalam persoalan yang saat ini menjadi perhatian, pihaknya meminta agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

“Kami tetap menghormati siapa pun yang merasa dirugikan. Tetapi kami juga perlu menyampaikan kondisi sebenarnya di lokasi. Ventilasi memang ada, tangga memang ada, tetapi di belakang toilet tidak ada orang. CCTV juga sedang rusak,” katanya.

Ia berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai kondisi Cafe Filosofi Sambal.

Pihaknya juga menyerahkan kepada aparat penegak hukum apabila nantinya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah benar terjadi tindakan perekaman sebagaimana dugaan yang beredar.

Dengan adanya bantahan tersebut, persoalan dugaan perekaman di toilet Cafe Filosofi Sambal kini masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Sampai terdapat hasil pemeriksaan atau bukti yang memastikan, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta.

Cafe Filosofi Sambal menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung serta meminta semua pihak mengedepankan fakta dalam menyikapi persoalan tersebut.***

Penulis : Ricky

Karaoke Queen Dumai Ditertibkan, Alat Musik Disita Usai Dilaporkan Warga

Mon, 07 Sep 2026 18:00:13 +0700

DUMAI (KHC) - Petugas Ketertiban Umum Satpol PP Kota Dumai menertibkan tempat hiburan malam Queen Karoke di Jalan Hasanuddin yang dilaporkan warga sekitar masih beroperasi hingga pagi sekitar pukul 10 Wib, Senin (7/9).

Informasi dihimpun, warga sekitar melaporkan dentuman musik house keras masih terdengar di Queen Karoke di Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat hingga pagi, padahal sesuai aturan THM sudah dibatasi jam beroperasinya.

Pantauan awak media, Seorang petugas menjelaskan bahwa Tim Tibum menerima pengaduan warga soal aktivitas Queen Karoke yang masih membunyikan suara musik hingga terdengar keluar gedung.

Saat didatangi petugas, pekerja di lokasi hiburan malam itu mengaku sedang beraktifitas melakukan pembersihan sekaligus cek suara musik atau cek sound tanpa ada tamu pengunjung.

"Kami terima keluhan warga lewat nomor pengaduan 110, dan petugas langsung ke lokasi, saat kami datang musiknya hidup dan tidak ada tamu. Pengelola mengaku sedang cek sound dan bersih bersih," kata petugas itu.

Penertiban terhadap Karaoke Queen diharapkan menjadi evaluasi bagi pengelola usaha hiburan agar lebih memperhatikan ketentuan perizinan, jam operasional, serta aturan lain yang ditetapkan pemerintah daerah.

Selain itu, masyarakat meminta Satpol PP meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan yang berpotensi melanggar ketentuan jam operasional.

Sebab, apabila aturan hanya diterapkan setelah adanya laporan warga, dikhawatirkan pengawasan terhadap tempat hiburan menjadi tidak maksimal.

Penertiban Karaoke Queen ini pun menjadi pengingat bahwa setiap pelaku usaha di Kota Dumai memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi awak media, Alat musik milik karaoke Queen seperti reciver merk zetapro (1 unit), digital karaoke processor merk dBvoice ptoDSP-II (1 unit),, dengan Amplifier merk wisdom LA 3000 (1 unit) disita oleh Satpol-PP Dumai guna memberikan pembinaan terkait aturan mematuhi jam operasional sesuai ketentuan yang berlaku.***

Penulis : Ricky

Dumai Bersiap! Kejuaraan Domino Piala Panglima TNI Digelar Serentak di 101 Daerah

Mon, 07 Sep 2026 16:40:25 +0700

DUMAI (KHC) - Kodim 0320 Dumai bersama Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Indonesia Dumai terus mematangkan persiapan pelaksanaan Kejuaraan Domino dalam rangka peringatan HUT TNI dan perebutan Piala Panglima TNI digelar serentak di 101 kabupaten kota seluruh Indonesia pada 27 September 2026.

Persiapan kegiatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Kodim 0320 Dumai. Rapat dipimpin Dandim Letkol Arh Herman Santoso diwakili Danramil 01 Dumai Mayor Arh Kusworo Mahardi bersama Ketua Orado Dumai Rendy Firdaus didampingi Sekretaris Rezi AP, Senin (7/9).

Kegiatan kejuaraan domino ini ditargetkan mampu memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) melalui pertandingan domino yang melibatkan peserta dalam jumlah besar secara virtual dan dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan sejumlah satuan, di antaranya Kopassus, Lanal Dumai, Satradar, Polisi Militer sebagai bagian dari koordinasi kesiapan pelaksanaan kegiatan di wilayah Kota Dumai.

Danramil 01 Dumai Mayor Arh Kusworo Mahardi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda yang dilaksanakan secara serentak dalam rangka HUT TNI dan Piala Panglima TNI.

“Semua satuan TNI di Dumai bersama Pengcab Orado siap menyukseskan Kejuaraan Domino Piala Panglima TNI dijadwalkan 27 September mulai pukul 08.00 pagi sampai sekitar pukul 17.30 WIB, dan persiapan terus dimatangkan," kata Kusworo.

Menurutnya, pelaksanaan di Kota Dumai akan disesuaikan dengan petunjuk dan regulasi yang telah ditetapkan.

Sementara untuk daerah lainnya, teknis pelaksanaan dapat menyesuaikan koordinasi masing-masing satuan dan panitia di wilayah.

“Untuk Kota Dumai, kita fokus mempersiapkan pelaksanaan di wilayah kita. Sedangkan daerah lain juga akan melaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sesuai petunjuk dan regulasi yang ada,” katanya.

Sementara itu, Ketua Orado Dumai Rendy Firdaus mengatakan pihaknya siap bersinergi dengan Kodim 0320 Dumai serta unsur TNI lainnya untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

“Bersama Panglima TNI, kegiatan ini akan diselenggarakan pada tanggal 27 September secara virtual dan serentak se-Indonesia. Untuk teknis pelaksanaannya nanti kami bekerja sama dengan Kodim, Lanal dan satuan lainnya untuk menyukseskan acara ini,” ujar Rendy.

Ia menambahkan, regulasi pertandingan yang diterapkan akan mengacu pada aturan permainan Orado yang telah ditetapkan.

“Untuk regulasi, kita akan menerapkan aturan permainan Orado. Kemudian bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, nantinya akan dibuka pendaftaran sehingga peserta di Dumai bisa segera mendaftarkan diri,” jelasnya.

Rendy berharap kejuaraan domino tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga mampu mempererat silaturahmi antara TNI, masyarakat dan komunitas domino di Kota Dumai.

“Harapan kita kegiatan ini berjalan sukses dan menjadi bagian dari upaya memecahkan rekor MURI sebagai pertandingan domino terbanyak yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia,” demikian Ketua Orado Dumai Rendy Firdaus.***

32 Insan Pers dari Berbagai Provinsi Berkumpul di Pekanbaru, Siap Adu Jago di Meja Biliar

Sun, 06 Sep 2026 19:06:44 +0700

PEKANBARU (KHC) — Meja biliar Golden Break Pekanbaru bakal menjadi saksi pertemuan puluhan insan pers dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 32 wartawan dipastikan ambil bagian dalam National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026 mendatang.

Turnamen yang memperebutkan Piala Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri tersebut menyediakan total hadiah sebesar Rp20 juta.

Namun, kejuaraan ini bukan semata-mata soal siapa yang paling piawai mengarahkan stik dan memasukkan bola ke dalam lubang. Di balik kompetisi tersebut, terselip misi mempererat hubungan antarsesama wartawan sekaligus membuka ruang silaturahmi lintas provinsi.

Ketua PWI Pekanbaru, Andre Zaky, mengatakan National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 merupakan penyelenggaraan keempat yang digelar Pokja PWI Pekanbaru sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan olahraga, khususnya cabang biliar.

Menurut Andre, penyelenggaraan tahun ini memiliki nilai berbeda karena untuk pertama kalinya kegiatan tersebut dikemas dalam skala nasional.

“Event tingkat nasional ini baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Alhamdulillah, PWI Pekanbaru mendapat kesempatan menjadi penyelenggara,” ujar Andre, Ahad (6/9/2026).

Antusiasme peserta juga terbilang tinggi. Hingga saat ini, sejumlah provinsi telah menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan perwakilan. Di antaranya Papua Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Andre menyebut jumlah peserta masih memungkinkan bertambah menjelang hari pelaksanaan.

“Jumlah peserta masih berpotensi bertambah menjelang pelaksanaan pertandingan,” jelasnya.

National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 mengusung tema “Dari Pekanbaru Untuk Nusantara, Satu Meja Satu Saudara.”

Tema tersebut bukan sekadar slogan. PWI Pekanbaru ingin menjadikan turnamen ini sebagai ruang bertemunya wartawan dari berbagai daerah dalam suasana yang lebih santai, sportif, dan penuh persaudaraan.

Menurut Andre, olahraga memiliki kekuatan untuk mencairkan suasana sekaligus memperluas jaringan pertemanan dan profesional di kalangan insan pers.

“Selain menyalurkan bakat dan hobi, tujuan utamanya adalah meningkatkan silaturahmi antarwartawan dan sesama profesi dari berbagai daerah di Indonesia,” katanya.

Ia berharap penyelenggaraan National Open Billiard tersebut tidak berhenti hanya di Pekanbaru. Ke depan, konsep serupa diharapkan dapat dikembangkan oleh PWI di berbagai daerah sehingga menjadi agenda olahraga sekaligus wadah silaturahmi wartawan secara nasional.

Andre turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya turnamen tersebut.

Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, yang dinilai turut berperan dalam mendukung terlaksananya kejuaraan berskala nasional tersebut.

Dukungan juga datang dari Golden Break Pekanbaru sebagai penyedia fasilitas arena pertandingan, PWI Riau, POBSI Pekanbaru, KONI Pekanbaru, serta sejumlah sponsor lainnya.

“Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan terlaksana sesuai harapan,” harap Andre.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, mengatakan dukungan terhadap kegiatan tersebut merupakan bagian dari kemitraan sekaligus upaya mempererat hubungan dengan insan pers.

Ia menilai olahraga dapat menjadi salah satu sarana efektif untuk membangun komunikasi dan memperkuat hubungan antarsesama wartawan, termasuk mereka yang berasal dari berbagai daerah.

Kehadiran wartawan dari sejumlah provinsi dalam satu arena, menurutnya, juga menjadi momentum untuk memperluas jaringan persaudaraan.

“Kita mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini hubungan silaturahmi semakin erat, persaudaraan semakin banyak, dan kita bisa terus saling mendukung ke depan,” tutur Ketua DPC Demokrat Pekanbaru tersebut.

Dengan hadirnya 32 wartawan dari berbagai daerah, National Open Billiard PWI Pekanbaru 2026 diharapkan mampu menghadirkan persaingan yang sportif sekaligus menjadi ajang silaturahmi yang berkesan.

Lebih jauh, turnamen ini diharapkan menjadi embrio lahirnya tradisi olahraga insan pers berskala nasional yang dapat digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah.

Bukan hanya mencari siapa yang terbaik di atas meja biliar, tetapi juga memperkuat persaudaraan wartawan dari berbagai penjuru Indonesia.

Dari Pekanbaru untuk Nusantara, satu meja satu saudara.

Diselesaikan Secara Kekeluargaan, Ketua PAC PP Dumai Barat Apresiasi Kapolres Dumai

Thu, 03 Sep 2026 22:30:20 +0700

DUMAI (KHC) — Penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat membutuhkan sikap bijak, komunikasi yang baik serta mengedepankan kepentingan bersama. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Dumai Barat, Yudi, menyikapi persoalan yang terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

Yudi memberikan apresiasi terhadap langkah Kapolres Dumai dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengedepankan komunikasi serta pendekatan yang baik kepada pihak-pihak terkait.

Menurutnya, seorang pejabat maupun pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan secara bijaksana, tanpa memperkeruh keadaan, patut mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

“Ketika ada orang atau pejabat apa pun yang menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik dan kekeluargaan, itu harus kita apresiasi dengan baik. Artinya, orang atau pemimpin tersebut adalah orang yang bijak,” ujar Yudi.

Ia menilai, dalam menghadapi persoalan yang menyangkut masyarakat, pendekatan yang mengedepankan dialog dan musyawarah jauh lebih baik dibandingkan mengambil langkah yang justru dapat memperbesar persoalan.

Menurut Yudi, masyarakat membutuhkan pemimpin dan aparat yang tidak hanya mampu menjalankan tugas sesuai aturan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membaca situasi dan mengambil langkah yang dapat meredam ketegangan.

“Persoalan di tengah masyarakat jangan sampai langsung dibawa ke arah yang lebih besar. Kalau masih bisa diselesaikan dengan komunikasi, duduk bersama dan mencari jalan keluar, tentu itu jauh lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, Yudi mengatakan bahwa apresiasi yang disampaikannya bukan semata-mata karena posisi Kapolres Dumai sebagai pimpinan institusi kepolisian, melainkan karena adanya upaya untuk menjaga kondisi masyarakat agar tetap aman dan kondusif.

Ia berharap pendekatan serupa dapat terus dilakukan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang muncul di Kota Dumai.

Menurutnya, keberadaan aparat kepolisian di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bagaimana menciptakan rasa aman serta membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kita tentu menghormati aturan dan hukum yang berlaku. Tetapi ketika sebuah persoalan masih dapat dikomunikasikan dengan baik dan diselesaikan secara kekeluargaan, menurut saya itu merupakan sebuah kebijaksanaan,” ungkap Yudi.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi apabila terjadi persoalan di lapangan.

Menurutnya, masyarakat harus memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Dan Yudi menegaskan bahwa keamanan dan kondusivitas daerah merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda serta seluruh lapisan masyarakat.

“Keamanan ini bukan hanya tugas polisi. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga Dumai tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Ia berharap penyelesaian persoalan di Kecamatan Sungai Sembilan dapat menjadi contoh bahwa perbedaan maupun persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat dicari jalan keluarnya melalui komunikasi yang baik.

Menurutnya, sikap saling menghargai dan mengedepankan kepentingan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Yudi juga menyampaikan bahwa organisasi Pemuda Pancasila siap berkontribusi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Dumai.

“Pemuda Pancasila juga bagian dari masyarakat. Kita tentunya ingin Dumai tetap aman, nyaman dan kondusif. Kalau ada persoalan, mari kita cari solusi bersama dan jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan perpecahan,” ujarnya.

Lebih jauh, Yudi menilai bahwa seorang pemimpin dapat dilihat dari cara dirinya menghadapi persoalan. Menurutnya, pemimpin yang bijak bukan hanya mereka yang mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

“Pemimpin yang bijak itu bukan yang selalu menunjukkan kekuasaan. Tetapi pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, mendengarkan semua pihak dan mencari solusi terbaik,” katanya.

Ia berharap semangat penyelesaian secara kekeluargaan tersebut dapat terus dipertahankan dalam menghadapi persoalan-persoalan lain yang mungkin muncul di kemudian hari.

Yudi juga mengingatkan agar setiap persoalan tetap ditempatkan sesuai koridor hukum. Pendekatan kekeluargaan, menurutnya, bukan berarti mengabaikan aturan, melainkan menjadi upaya awal untuk mencari penyelesaian yang baik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau memang ada persoalan hukum, tentu kita serahkan kepada mekanisme hukum. Tetapi selama masih bisa duduk bersama dan mencari penyelesaian yang baik, kenapa tidak kita lakukan?” pungkasnya.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara aparat, pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan masyarakat, diharapkan berbagai persoalan yang muncul di Kota Dumai dapat diselesaikan tanpa mengorbankan persatuan dan kondusivitas daerah.

Apresiasi yang disampaikan Ketua PAC PP Dumai Barat tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa penyelesaian persoalan dengan cara bijaksana, humanis dan mengedepankan kepentingan bersama merupakan langkah yang patut didukung demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Kota Dumai.***

Penulis : Ricky

Turnamen Domino GRIB Jaya 2026 Resmi Dibuka, Agus Tera: Junjung Sportivitas dan Pererat Persaudaraan

Tue, 01 Sep 2026 11:42:10 +0700

DUMAI (KHC) – Turnamen Domino GRIB Jaya Cup 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 resmi dibuka pada Senin malam (31/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Jl. Pattimura, Kedai Kopi Aku, tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan momentum kemerdekaan sekaligus mempererat silaturahmi di tengah masyarakat.

Pembukaan turnamen secara resmi dilakukan oleh Agus Tera. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme dari para peserta yang hadir untuk mengikuti pertandingan domino dengan sistem gugur.

Turnamen ini mengusung semangat kebersamaan, persaudaraan dan sportivitas. Tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan dalam permainan domino, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi wadah berkumpulnya masyarakat serta memperkuat hubungan antarpeserta.

Ketua Panitia Turnamen Domino GRIB Jaya Cup 2026, Angga Dewantara, menyampaikan bahwa pelaksanaan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 dengan kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung.

Menurutnya, permainan domino memiliki daya tarik tersendiri dan telah menjadi salah satu permainan yang akrab di tengah masyarakat. Karena itu, turnamen dikemas dalam bentuk kompetisi terbuka dengan tetap mengedepankan aturan pertandingan dan sportivitas.

“Turnamen ini kita laksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Yang paling utama adalah bagaimana kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahmi dan mempererat rasa persaudaraan,” ujar Angga.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar dapat mengikuti pertandingan dengan menjunjung tinggi sportivitas. Menang dan kalah, menurutnya, merupakan bagian dari sebuah kompetisi.

“Yang kita cari bukan hanya siapa yang menjadi juara, tetapi bagaimana seluruh peserta bisa bermain dengan sportif, tertib dan tetap menjaga persaudaraan. Jangan sampai karena pertandingan justru menimbulkan persoalan,” tambahnya.

Hadiah Menarik untuk Para Pemenang

Turnamen Domino GRIB Jaya Cup 2026 menyediakan hadiah menarik bagi para peserta yang berhasil meraih posisi juara.

Berdasarkan informasi panitia, Juara 1 berhak mendapatkan 2 unit motor atau tabungan, piala, medali serta sertifikat/piagam.

Sementara Juara 2 mendapatkan 1 unit motor atau tabungan, piala, medali dan sertifikat/piagam.

Untuk Juara 3, panitia menyiapkan 2 unit sepeda listrik atau tabungan, piala, medali serta sertifikat/piagam.

Sedangkan Juara 4 mendapatkan 2 unit kulkas atau tabungan, piala, medali dan sertifikat/piagam.

Selain hadiah bagi para juara, panitia juga menghadirkan hiburan musik untuk menambah kemeriahan suasana turnamen.

Peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp100 ribu per tim. Panitia juga menyampaikan bahwa kuota peserta terbatas dan pertandingan menggunakan sistem gugur.

Dorong Kebersamaan di Momentum Kemerdekaan

Pembukaan turnamen berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para peserta tidak hanya datang untuk bertanding, tetapi juga memanfaatkan momentum tersebut untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan sesama penghobi domino.

Agus Tera selaku pihak yang membuka turnamen turut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut.

Momentum HUT Kemerdekaan, menurutnya, dapat diisi dengan berbagai kegiatan positif yang mampu membangun kebersamaan masyarakat.

Turnamen olahraga maupun permainan rakyat seperti domino dinilai dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi dan memperkuat rasa persatuan.

Semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui seremoni, tetapi juga melalui kegiatan yang mampu mempertemukan berbagai kalangan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan.

“Harapannya kegiatan seperti ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang terpenting adalah kebersamaan serta sportivitas,” ujar Agus Tera dalam kesempatan tersebut.

Peserta Diminta Patuhi Keputusan Panitia

Dalam pelaksanaannya, panitia menegaskan bahwa pertandingan menggunakan sistem gugur. Setiap peserta diminta memahami dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sebelum pertandingan dimulai.

Panitia juga menegaskan bahwa keputusan pertandingan berada pada kewenangan panitia sesuai aturan yang telah ditentukan.

Hal tersebut penting untuk menjaga jalannya pertandingan agar tetap kondusif serta menghindari perdebatan yang dapat mengganggu jalannya turnamen.

Dengan adanya ketentuan tersebut, peserta diharapkan dapat menerima setiap keputusan dengan lapang dada dan menjadikan turnamen sebagai ajang silaturahmi, bukan semata-mata mengejar kemenangan.

GRIB Jaya Cup Jadi Wadah Silaturahmi

Turnamen Domino GRIB Jaya Cup 2026 diharapkan tidak berhenti sebatas kompetisi. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda yang memperkuat komunikasi dan hubungan sosial masyarakat.

Ketua panitia Angga Dewantara bersama jajaran panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib dan sukses hingga pertandingan berakhir.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga turnamen ini sukses dan ke depan kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan dengan peserta yang lebih banyak,” ungkapnya.

Dengan semangat “Segera Tunjukkan Skill dan Buktikan Kemampuan Juaramu”, para peserta pun mulai menunjukkan kemampuan terbaik mereka di meja pertandingan.

Turnamen Domino GRIB Jaya Cup 2026 akhirnya menjadi salah satu bentuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 yang menggabungkan kompetisi, hiburan dan silaturahmi, dengan harapan semangat persatuan dan persaudaraan terus tumbuh di tengah masyarakat.***

Penulis : Ricky

Sesepuh dan Tokoh Masyarakat Jawa Bermusyawarah, Suharyanta “Ahok” Pimpin IKJS Tanjung Palas 2026–2029

Sun, 30 Aug 2026 12:38:33 +0700

DUMAI (KHC) — Para sesepuh dan tokoh masyarakat Jawa di Kelurahan Tanjung Palas menggelar musyawarah dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus membentuk kepengurusan IKJS (Ikatan Keluarga Jawa dan Sekitarnya) tingkat Kelurahan Tanjung Palas periode 2026–2029 pada 29/08/2026.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Jawa di Kelurahan Tanjung Palas untuk memperkuat persaudaraan, kebersamaan, serta membangun wadah organisasi yang dapat menjadi tempat berkumpul, berkomunikasi dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Ketua Panitia Persiapan Musyawarah, Bambang Hendriyanto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai langkah awal untuk membentuk kepengurusan IKJS di tingkat kelurahan.

“Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus membentuk kepengurusan IKJS tingkat Kelurahan Tanjung Palas. Dengan adanya kepengurusan ini, diharapkan komunikasi dan kebersamaan masyarakat Jawa dapat semakin kuat,” ujar Bambang.

Musyawarah kemudian dipimpin oleh Untung Efendi. Dalam kesempatan tersebut, Untung menyampaikan terima kasih kepada para sesepuh dan tokoh masyarakat Jawa yang telah hadir serta memberikan perhatian dan pemikiran dalam proses pembentukan IKJS tingkat Kelurahan Tanjung Palas.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum IKJS, Bapak Sugiyarto, yang hadir langsung dalam musyawarah tersebut. Kehadiran Ketua Umum dinilai menjadi bentuk perhatian dan keseriusan IKJS dalam memperluas serta memperkuat keberadaan organisasi hingga ke tingkat kelurahan.

“Bagi kami, kehadiran Ketua Umum Bapak Sugiyarto di tengah-tengah para sesepuh dan tokoh masyarakat merupakan sebuah bentuk perhatian dan keseriusan dalam membangun serta mengembangkan IKJS. Tentunya kami berharap dengan terbentuknya kepengurusan di tingkat kelurahan ini, IKJS semakin solid, semakin guyub dan rukun, serta mampu menjadi wadah yang memberikan manfaat bagi seluruh keluarga Jawa dan masyarakat di sekitarnya,” ujar Untung.

Musyawarah berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Para sesepuh dan tokoh masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan, saran dan pandangan terkait kepengurusan serta arah kegiatan IKJS ke depan.

Berbagai masukan yang disampaikan menjadi bahan pertimbangan bersama dalam menentukan sosok yang dinilai mampu mengemban amanah dan menjalankan roda organisasi IKJS di tingkat Kelurahan Tanjung Palas.

Setelah melalui diskusi dan pertimbangan bersama, para sesepuh dan tokoh masyarakat sepakat menunjuk Suharyanta, yang akrab disapa Ahok, sebagai Ketua IKJS Kelurahan Tanjung Palas periode 2026–2029.

Dalam menjalankan roda organisasi, Suharyanta akan didampingi oleh Suhanto sebagai Sekretaris dan Sumarsih sebagai Bendahara.

Susunan Pengurus Inti IKJS Kelurahan Tanjung Palas Periode 2026–2029:

* Ketua: Suharyanta

* Sekretaris: Suhanto

* Bendahara: Sumarsih

Usai ditunjuk sebagai ketua, Suharyanta menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para sesepuh dan tokoh masyarakat. Ia menyadari bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab bersama dan tidak mungkin dijalankan seorang diri.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya sangat membutuhkan dukungan dan kebersamaan seluruh anggota agar IKJS ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua,” ujar Suharyanta.

Suharyanta dinilai memiliki pengalaman yang cukup dalam kehidupan bermasyarakat. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua RT, Ketua LPMK, serta Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA). Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan para sesepuh dan tokoh masyarakat dalam memberikan amanah kepadanya untuk memimpin IKJS Kelurahan Tanjung Palas.

Dengan terbentuknya kepengurusan IKJS tingkat Kelurahan Tanjung Palas, diharapkan organisasi ini dapat menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya Jawa, meningkatkan kepedulian sosial, serta membangun semangat guyub, rukun dan gotong royong.

Lebih dari sekadar sebuah kepengurusan, kehadiran IKJS di tingkat kelurahan diharapkan mampu menjadi ruang bersama bagi keluarga Jawa dan sekitarnya untuk saling mengenal, saling membantu dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.

Musyawarah tersebut menjadi langkah awal untuk membangun IKJS Kelurahan Tanjung Palas yang solid, guyub dan rukun, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga Jawa dan sekitarnya maupun masyarakat Kelurahan Tanjung Palas secara keseluruhan.***

Cafe Nazella Jadi Warna Baru Kuliner Dumai, Hadirkan Menu Khas Nusantara dan Aneka Minuman

Sat, 29 Aug 2026 14:30:06 +0700

DUMAI (KHC) – Kabar baik bagi masyarakat Kota Dumai dan para pencinta kuliner. Telah hadir Cafe Nazella, tempat kuliner baru yang menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman dengan cita rasa khas yang cocok dinikmati bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja.

Cafe Nazella berlokasi di Jalan Hasanuddin, Kota Dumai, dan hadir dengan membawa konsep kuliner yang menggabungkan sajian makanan khas Nusantara dengan aneka minuman kekinian yang menarik untuk dicoba.

Kehadiran Cafe Nazella menjadi salah satu pilihan baru bagi masyarakat yang ingin menikmati makanan dengan cita rasa familiar, namun disajikan dalam suasana kafe yang nyaman dan santai.

Lontong Gulai Tunjang dan Soto Ayam Jadi Menu Andalan

Untuk pilihan makanan, Cafe Nazella menyediakan sejumlah menu khas yang menggugah selera. Dua di antaranya adalah Lontong Gulai Tunjang dan Soto Ayam.

Lontong Gulai Tunjang menjadi salah satu menu yang patut dicoba. Perpaduan lontong dengan kuah gulai yang kaya rempah serta tunjang menghadirkan cita rasa gurih dan khas yang cocok dinikmati kapan saja.

Selain itu, tersedia pula Soto Ayam yang menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia. Sajian soto dengan kuah yang hangat dan cita rasa khas menjadi pilihan yang cocok untuk sarapan, makan siang maupun sekadar mengisi waktu santai.

Dengan pilihan makanan tersebut, Cafe Nazella diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi kuliner baru bagi masyarakat yang ingin menikmati hidangan khas dengan suasana yang lebih santai.

Aneka Minuman, dari Kopi Susu Gula Aren hingga Kopi Susu Aceh

Tidak hanya makanan, Cafe Nazella juga menghadirkan berbagai pilihan minuman yang dapat menemani waktu bersantai.

Salah satu menu yang tersedia adalah Kopi Susu Gula Aren, perpaduan kopi, susu dan manisnya gula aren yang cocok bagi pencinta kopi dengan cita rasa creamy dan tidak terlalu pahit.

Cafe Nazella juga menyediakan Kopi Susu Aceh yang menawarkan karakter rasa kopi yang lebih khas. Bagi pencinta kopi, menu ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk menikmati sensasi kopi dengan cita rasa yang berbeda.

Selain pilihan kopi tersebut, Cafe Nazella juga menyediakan berbagai minuman lainnya, termasuk Batter Scot serta aneka minuman lain yang bisa menjadi pilihan sesuai selera pengunjung.

Beragam pilihan tersebut membuat Cafe Nazella tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati makanan, tetapi juga menjadi tempat yang cocok untuk nongkrong dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

Pilihan Baru untuk Kuliner dan Nongkrong di Kota Dumai

Dengan hadirnya Cafe Nazella di Jalan Hasanuddin, masyarakat kini memiliki alternatif baru untuk menikmati sajian kuliner dan minuman dalam satu tempat.

Bagi masyarakat yang ingin mencari tempat makan sekaligus menikmati kopi dan minuman lainnya, Cafe Nazella dapat menjadi salah satu pilihan yang layak untuk dikunjungi.

Mulai dari Lontong Gulai Tunjang, Soto Ayam, Kopi Susu Gula Aren, Kopi Susu Aceh, Batter Scot, hingga berbagai pilihan minuman lainnya tersedia untuk memanjakan selera pengunjung.

Kehadiran Cafe Nazella juga menjadi bagian dari semakin berkembangnya usaha kuliner di Kota Dumai. Persaingan usaha yang semakin beragam memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk menikmati berbagai jenis kuliner tanpa harus pergi jauh.***

Penulis : Ricky

Maulid Nabi di Masjid Al Anshor Dumai Berlangsung Khidmat, Santri TPA Tampilkan Tilawah dan Salawat

Fri, 28 Aug 2026 12:28:34 +0700

DUMAI (KHC) – Suasana penuh kekhusyukan menyelimuti Masjid Al Anshor yang berada di Gang Semangka, Kelurahan Sukajadi, Kota Dumai, Kamis (27/8/2026). Ratusan jemaah berkumpul untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

Kegiatan yang digelar Pengurus Masjid Al Anshor tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat masyarakat dalam memakmurkan masjid.

Hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Sukajadi, Aga, bersama tokoh masyarakat, pengurus masjid, para santri TPA Al Anshor serta masyarakat sekitar.

Mewakili Pengurus Masjid Al Anshor, Ustaz Sahrim Sinaga dalam sambutannya mengajak seluruh jemaah menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW.

Menurutnya, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diwujudkan melalui peringatan setiap tahun, tetapi harus tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

“Peringatan Maulid Nabi ini hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tetapi menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin mengenal, mencintai dan meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ustaz Sahrim.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Selain memperkuat ukhuwah Islamiyah, peringatan Maulid Nabi diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk semakin aktif dalam kegiatan keagamaan serta bersama-sama menjaga dan memakmurkan Masjid Al Anshor.

Suasana semakin semarak ketika para siswa TPA Al Anshor tampil di hadapan jemaah. Dengan penuh percaya diri, para santri membawakan lantunan ayat suci Al-Qur'an beserta sari tilawah.

Penampilan kemudian dilanjutkan dengan lantunan salawat Nabi Muhammad SAW yang diikuti dengan penuh perhatian oleh para jemaah.

Penampilan para santri mendapat apresiasi dari masyarakat yang hadir. Bagi para pengurus masjid, keterlibatan anak-anak dalam kegiatan keagamaan seperti ini menjadi bagian penting dalam menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan Rasulullah SAW sejak usia dini.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan Ustaz Muhammad Soleh Batubara.

Dalam tausiah tersebut, jemaah diajak untuk tidak hanya mengenal sosok Rasulullah SAW, tetapi juga menjadikan akhlak dan keteladanan beliau sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pesan-pesan keagamaan yang disampaikan menjadi pengingat bagi jemaah bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar acara seremonial, melainkan kesempatan untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri.

Dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Anshor berlangsung dengan aman, tertib dan penuh kekhusyukan.

Pengurus masjid berharap kegiatan tersebut dapat terus menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang religius, mempererat hubungan antarsesama serta menumbuhkan generasi muda yang dekat dengan Al-Qur'an dan mencintai Rasulullah SAW.***

Bukan Sekadar Konsolidasi, 234 SC Hadir untuk Masyarakat Lewat Baksos di Tiga Wilayah Riau

Tue, 25 Aug 2026 12:56:00 +0700

DUMAI (KHC) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 234 Solidarity Community (SC) bersama jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Riau menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) di tiga wilayah, yakni Kota Dumai, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, Senin (24/8/2026).

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda 234 SC di Provinsi Riau sekaligus bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat.

Ketua Bidang Sosial DPP 234 Solidarity Community, Mohammad, mengatakan kegiatan baksos merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap masyarakat.

Menurutnya, keberadaan 234 SC tidak hanya berfokus pada kegiatan internal organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial.

“Bidang sosial menjadi salah satu perhatian kami. Melalui kegiatan ini, kami ingin 234 SC bisa hadir dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,” ujar Mohammad.

Ia menjelaskan, kegiatan baksos dilaksanakan secara serentak di tiga wilayah, yaitu Kota Dumai, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial serta kebersamaan jajaran 234 SC di Provinsi Riau.

Sementara itu, Ketua DPW 234 SC Riau, Faried Mufarizal, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran organisasi terhadap masyarakat di berbagai daerah.

“Kami ingin kegiatan sosial ini terus berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Ini merupakan bentuk kepedulian 234 SC kepada masyarakat,” kata Faried.

Menurut Faried, kegiatan sosial juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara organisasi dan masyarakat.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah di Provinsi Riau.

“Semoga apa yang kami lakukan bisa memberikan manfaat dan menjadi bagian dari semangat kebersamaan serta kepedulian sosial,” ujarnya.

Setelah pelaksanaan baksos pada 24 Agustus 2026, rangkaian agenda 234 Solidarity Community di Riau akan dilanjutkan pada Selasa (25/8/2026).

Agenda tersebut yakni Konvensi Wilayah (Konvenwil) I DPW 234 Solidarity Community Riau yang dirangkai dengan pelantikan jajaran kepengurusan DPW 234 SC Riau.

Konvenwil I menjadi bagian penting dalam konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat struktur kepengurusan DPW Riau dalam menjalankan program kerja ke depan.

Sementara pelantikan menjadi momentum resmi bagi jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi, termasuk memperkuat program sosial dan kemasyarakatan di wilayah Riau.

Rangkaian kegiatan selama dua hari tersebut diharapkan semakin memperkuat eksistensi 234 SC di Riau, tidak hanya dalam konsolidasi organisasi, tetapi juga melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.***

Doorprize Bertabur, Jalan Sehat HUT RI ke-81 di Tanjung Palas Berlangsung Meriah

Sun, 23 Aug 2026 18:52:35 +0700

DUMAI (KHC) - Hadiah door prize terpajang diatas panggung berukuran besar. Berbagai bentuk dan ukuran hadiah disiapkan semuanya untuk peserta Jalan Sehat HUT RI ke 81 di Kelurahan Tanjung Palas, yang berasal dari berbagai sponsor pada acara bergengsi yang dilaksanakan pada Minggu (23/8/2026).

Acara yang terfokus dilapangan Jalan Makmur itu diikuti oleh masyarakat semua umur, mulai anak-anak, remaja dan orang tua baik perempuan maupun laki-laki ambil bagian dalam momen menyemarakan HUT RI Ke 81.

Acara yang dimulai pukul 6.45 WIB itu diawali dengan senam bersama, beragam gerakan senam dilakukan peserta sesuai instruktur senam yang telah disiapkan. Kegembiraan dan keceriaan terlihat dari semangat masyarakat yang dominan hadir mengenakan busana merah putih.

Dalam sambutnya, Camat Dumai Timur Syafriandi mengatakan, semoga dengan acara jalan sehat ini tercipta silaturahmi yang baik sesama masyarakat Kelurahan Tanjung Palas.

"Didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Semoga melalui kegiatan ini, selain mendapatkan kesehatan badan juga akan mendapat hadiah bagi yang beruntung,"ungkapnya.

Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan peserta yang langsung dilakukan oleh Camat Dumai Timur didampingi Kabid Pariwisata H Untung Efendi, Lurah Tanjung Palas Hermanto, Ketua LPMK Bambang Rio, perwakilan Comrel Pertamina RU II Dumai Gatra dan Ketua Panitia Ade Kurniawan.

Setelah hitungan ketiga, saat bendera star diangkat warga langsung melangkahkan kaki menelusuri rute yang sudah ditentukan. Dari Jalan Makmur, peserta jalan sehat masuk ke Jalan Siliwangi dilanjutkan ke Jalan Tanjung Jati dan masuk ke Jalan Budi dan berakhir di tempat pelepasan peserta.

Acara yang dipandu oleh pembawa acara yang tidak asing lagi, Romadhan alias Madan membuat acara berlangsung dengan semarak. Gelak tawa peserta tak pernah putus, sembari nomor yang beruntung dicabut, warga dengan senang dan maju untuk mengambil hadiah dari yang kecil hingga hadiah besar.

Berbagai hadiah dari sponsor yang telah disiapkan semua tersapu bersih oleh peserta yang beruntung siang itu. Karena banyaknya hadiah, sehingga pembagian hadiah berlangsung hingga siang hari.

"Luar biasa hadiah banyak sekali dan besar-besar,"kata seorang warga usai mengikuti acara jalan santai berhadiah ini.

Ketua Panitia Ade Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor yang telah memberikan dukungannya.

"Alhamdulillah acara berjalan lancar, dan ini tidak terlepas dari peran semua pihak terutama perangkat kelurahan serta sponsor acara,"ungkap Ade.***

MOB Surati DPRD Dumai, Minta RDP Terbuka Bahas Tukar Guling Aset SDN 001 Lubuk Gaung

Sat, 22 Aug 2026 13:31:58 +0700

DUMAI (KHC) – Polemik tukar guling atau ruislag aset SDN 001 Lubuk Gaung milik Pemerintah Kota Dumai dengan pihak swasta yang disebut melibatkan Apical Group atau PT Sari Dumai Sejati (PT SDS) memasuki tahap baru.

Media Online Bersama (MOB) secara resmi menyurati DPRD Kota Dumai untuk meminta dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas proses tukar menukar aset tersebut secara terbuka.

Utusan MOB, Ricky Syahputra, mengatakan permintaan RDP diajukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan untuk memperoleh kejelasan mengenai proses administrasi, dasar hukum, nilai aset, serta status aset pengganti.

Menurut Ricky, persoalan tersebut penting didalami karena aset yang menjadi objek ruislag merupakan aset pemerintah daerah berupa SDN 001 Lubuk Gaung.

“RDP kami dorong agar seluruh pihak dapat memberikan penjelasan secara terbuka, terutama mengenai dasar hukum, appraisal, dokumen tukar menukar, status aset pengganti, serta proses administrasinya,” ujar Rickyvv.

Sebelumnya, Kepala Bidang Aset Pemko Dumai, Alfian, menyatakan proses tukar menukar telah dilaksanakan sesuai aturan dan saat ini pihaknya masih menunggu tahapan audit Inspektorat.

“Kita sedang menunggu tahapan audit dari pihak Inspektorat, tahapan sudah kita laksanakan sesuai aturan berlaku,” jelas Alfian.

Alfian juga menyebut nilai aset Pemko Dumai sekitar Rp3,7 miliar, sedangkan aset pengganti dari pihak perusahaan mencapai sekitar Rp7 miliar. Menurutnya, kedua nilai tersebut dihitung melalui tim appraisal.

“Semua dihitung melalui tim appraisal,” katanya.

Terkait tidak adanya persetujuan DPRD, Alfian menyatakan ruislag tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau sosial sehingga menurut Pemko tidak memerlukan persetujuan DPRD.

“Karena ini untuk kepentingan umum atau sosial jadi tidak perlu persetujuan DPRD,” tegasnya.

Alfian juga menyampaikan transaksi tersebut tidak menggunakan APBD sehingga menurutnya tidak memerlukan pemeriksaan BPK.

“Kita tidak menggunakan APBD, jadi tidak perlu pemeriksaan BPK,” ujarnya.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari pertanyaan yang ingin didalami melalui RDP, khususnya mengenai dasar hukum tidak diperlukannya persetujuan DPRD, mekanisme pengawasan, serta status transaksi sebagai pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD).

Sementara itu, Humas Apical Group Dumai, Fahmi, sebelumnya menyatakan bahwa proses tukar menukar telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Terkait dengan tukar menukar kita sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Fahmi melalui pesan WhatsApp.

Namun, ketika media mengajukan pertanyaan lebih spesifik mengenai hasil appraisal, dokumen perjanjian, rincian aset pengganti, dasar hukum dan status kepemilikan aset, belum ada tanggapan lanjutan dari Fahmi.

Dari sisi hukum, Praktisi Hukum Riau, Rudi Sinaga, SH, MH, menjelaskan bahwa tukar menukar aset pemerintah daerah dengan pihak swasta merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan BMD sehingga harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Menurut Rudi, aspek yang perlu diperhatikan antara lain alasan tukar menukar, penilaian oleh penilai yang berwenang, penetapan mitra, perjanjian, berita acara serah terima, serta persetujuan DPRD apabila memang dipersyaratkan berdasarkan jenis dan kondisi aset.

Rudi juga menilai perbedaan nilai aset tidak otomatis menunjukkan adanya kerugian daerah. Yang penting, kata dia, adalah memastikan dasar penilaian, pihak yang melakukan appraisal, objek yang dinilai, serta rincian aset pengganti dapat dibuktikan melalui dokumen.

Atas dasar itu, MOB meminta DPRD Kota Dumai membuka ruang RDP untuk mempertemukan pihak-pihak terkait dan memperoleh penjelasan secara langsung.

“Yang kami dorong bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Kami ingin proses ini terang berdasarkan dokumen. Kalau memang seluruh tahapan sudah sesuai aturan, RDP justru menjadi ruang untuk menjelaskan dan memperlihatkan dasar hukumnya kepada publik,” kata Ricky.

Menurutnya, sedikitnya ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan dalam RDP, mulai dari hasil appraisal aset Rp3,7 miliar dan aset pengganti Rp7 miliar, rincian aset pengganti, status sertifikat dan kepemilikannya, pencatatan sebagai BMD, dasar hukum tidak diperlukannya persetujuan DPRD, hingga hasil audit Inspektorat.

Hingga kini, hasil audit Inspektorat masih menjadi salah satu dokumen yang ditunggu untuk mengetahui kesesuaian proses administrasi ruislag tersebut.

MOB berharap DPRD Kota Dumai dapat menindaklanjuti surat permintaan RDP tersebut sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki.***

Di Balik Ruislag SDN 001 Lubuk Gaung: Rp3,7 Miliar vs Rp7 Miliar, Publik Menanti Kepastian Dokumen

Fri, 21 Aug 2026 18:36:09 +0700

DUMAI (KHC) - Tukar menukar atau ruislag aset milik Pemerintah Kota Dumai berupa lahan SDN 001 Lubuk Gaung dengan pihak swasta yang disebut melibatkan PT Sari Dumai Sejati atau Apical Grup kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab secara rinci.

Penelusuran tidak lagi berhenti pada pernyataan bahwa proses telah sesuai prosedur. Fokus berikutnya mengarah pada dokumen, hasil appraisal, dasar penetapan nilai, status aset pengganti, persetujuan, serta hasil audit Inspektorat.

Pasalnya, Kepala Bidang Aset Pemko Dumai, Alfian, menyebut nilai aset milik Pemko Dumai sekitar Rp3,7 miliar, sementara aset pengganti dari pihak perusahaan disebut mencapai Rp7 miliar.

“Semua dihitung melalui tim appraisal,” ujar Alfian saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Selisih sekitar Rp3,3 miliar tersebut belum dapat dimaknai sebagai keuntungan ataupun kerugian. Yang menjadi pertanyaan justru bagaimana kedua angka tersebut terbentuk dan apa saja aset yang menjadi dasar nilai pengganti Rp7 miliar.

Apakah nilai Rp7 miliar merupakan tanah, bangunan, atau termasuk fasilitas lainnya? Siapa penilainya, kapan appraisal dilakukan, dan apakah hasil penilaian tersebut menjadi dasar keputusan tukar menukar?

Pertanyaan itu penting karena ketentuan pengelolaan BMD mengatur adanya penilaian dalam proses pemindahtanganan. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang mengubah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, masih berstatus berlaku.

Dalam ketentuan mengenai tukar menukar, keputusan tukar menukar sekurang-kurangnya memuat mitra, BMD yang dilepas, nilai hasil penilaian yang masih berlaku, serta rincian rencana barang pengganti.

Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa berdasarkan hasil penilaian, kepala daerah melakukan penetapan mitra tukar menukar dan menerbitkan keputusan tukar menukar.

Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, kepala daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD sebelum perjanjian tukar menukar ditandatangani.

Karena itu, dokumen appraisal dan keputusan tukar menukar menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri untuk menguji pernyataan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai aturan.

Alfian sebelumnya menyatakan proses tersebut telah sesuai ketentuan dan saat ini masih menunggu tahapan audit Inspektorat.

“Kita sedang menunggu tahapan audit dari pihak Inspektorat, tahapan sudah kita laksanakan sesuai aturan berlaku,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan hasil pemeriksaan Inspektorat sebagai salah satu titik penting dalam penelusuran. Sebab, apabila audit masih berjalan, maka publik belum memperoleh hasil resmi yang dapat memastikan seluruh tahapan administrasi telah selesai dan sesuai ketentuan.

Alfian menyatakan ruislag tersebut berkaitan dengan kepentingan umum atau sosial sehingga menurut Pemko Dumai tidak memerlukan persetujuan DPRD.

“Karena ini untuk kepentingan umum atau sosial jadi tidak perlu persetujuan DPRD,” tegasnya.

Pernyataan tersebut perlu dilihat bersama dokumen dan ketentuan yang menjadi dasar keputusan. Sebab, pertanyaan investigasinya bukan sekadar apakah DPRD dilibatkan atau tidak, tetapi apa dasar hukum yang digunakan Pemko Dumai untuk menyatakan persetujuan DPRD tidak diperlukan dalam ruislag tersebut.

Ketentuan pengelolaan BMD juga mengenal tukar menukar dengan pihak swasta serta mensyaratkan kajian, antara lain dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

Dalam ketentuan yang tersedia pada basis peraturan BPK, kajian tersebut mencakup antara lain kebutuhan, nilai barang yang dilepas dan barang pengganti, tata ruang, serta bukti kepemilikan.

Selain persoalan persetujuan DPRD, terdapat pula pernyataan Alfian mengenai pemeriksaan BPK.

“Kita tidak menggunakan APBD, jadi tidak perlu pemeriksaan BPK,” ujar Alfian melalui sambungan telepon.

Pernyataan tersebut juga menjadi bagian yang perlu diperjelas dari sisi dasar hukum. Sebab objek yang dibicarakan adalah aset Pemerintah Kota Dumai yang disebut sebagai Barang Milik Daerah. Karena itu, perlu dibedakan antara persoalan penggunaan APBD dengan kewenangan pemeriksaan terhadap pengelolaan aset daerah.

PP Nomor 28 Tahun 2020 merupakan perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan mengatur penyempurnaan antara lain pada aspek pemindahtanganan BMN/D, termasuk tukar menukar. Kedua regulasi tersebut tercatat berstatus berlaku.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai BPK tidak semestinya berhenti pada ada atau tidaknya penggunaan APBD. Dasar kewenangan pemeriksaan terhadap objek dan transaksi tersebut perlu dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi perusahaan, Humas Apical Group Dumai, Fahmi, sebelumnya memberikan jawaban singkat ketika dimintai konfirmasi mengenai proses tukar menukar.

“Terkait dgn tukar menukar kita sudah sesuai dgn prosedur yg berlaku bg,” ujar Fahmi melalui pesan WhatsApp.

Namun, setelah media mengajukan pertanyaan lebih spesifik mengenai dokumen appraisal, nilai aset, rincian aset pengganti, dasar hukum, perjanjian, serta status kepemilikan aset pengganti, hingga berita ini disusun belum ada penjelasan lanjutan.

Pesan konfirmasi telah dibaca, tetapi pertanyaan spesifik tersebut belum mendapatkan jawaban.

Sementara dari sisi hukum, Praktisi Hukum Riau, Rudi Sinaga, SH, MH, menjelaskan bahwa apabila objeknya merupakan aset Pemerintah Kota Dumai, maka mekanisme tukar menukar harus mengacu pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Rudi, ruislag merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan BMD. Karena itu, prosesnya tidak hanya berkaitan dengan kesepakatan antara pemerintah dan pihak swasta, tetapi juga harus memperhatikan tahapan administrasi dan penilaian aset.

Ia menjelaskan bahwa secara umum proses tersebut harus memiliki alasan yang sah, dilakukan penilaian oleh penilai yang berwenang, terdapat penetapan mitra, serta dituangkan dalam perjanjian dan berita acara serah terima. Untuk kondisi tertentu, persetujuan DPRD juga harus diperhatikan sesuai ketentuan.

Rudi menekankan bahwa perbedaan nilai antara aset yang dilepas dan aset pengganti tidak otomatis menunjukkan adanya kerugian daerah.

Menurutnya, yang harus ditelusuri adalah dasar penilaian, pihak yang melakukan appraisal, objek yang dinilai, hasil penilaian, serta bagaimana nilai tersebut dituangkan dalam dokumen resmi tukar menukar.

Pandangan tersebut membuat angka Rp3,7 miliar dan Rp7 miliar menjadi pintu masuk penting dalam penelusuran, bukan sebagai dasar untuk langsung menyimpulkan adanya persoalan hukum.

Jika aset Pemko bernilai Rp3,7 miliar dan aset pengganti disebut Rp7 miliar, maka pertanyaan berikutnya adalah mengenai rincian aset pengganti tersebut.

Apa bentuk asetnya? Di mana lokasinya? Siapa pemilik sebelumnya? Apakah telah bersertifikat? Kapan diserahkan kepada Pemko Dumai? Apakah telah dicatat sebagai BMD? Dan apakah nilai yang tercatat dalam administrasi pemerintah sama dengan hasil appraisal?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena proses tukar menukar pada akhirnya harus menghasilkan kepastian mengenai barang yang dilepas dan barang yang diterima pemerintah daerah.

Ketentuan Permendagri 7 Tahun 2024 bahkan mengatur bahwa keputusan tukar menukar memuat rincian rencana barang pengganti. Setelah persetujuan yang diperlukan diperoleh, kepala daerah dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian.

Karena itu, dokumen menjadi kunci untuk menguji seluruh pernyataan yang telah muncul.

Setidaknya terdapat beberapa dokumen yang perlu ditelusuri, mulai dari hasil appraisal, keputusan tukar menukar, dokumen penetapan mitra, perjanjian tukar menukar, berita acara serah terima, bukti kepemilikan atau sertifikat aset pengganti, hingga pencatatan aset pengganti dalam administrasi BMD.

Di sisi lain, hasil audit Inspektorat juga menjadi dokumen penting untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan administrasi atau seluruh tahapan telah dinilai sesuai ketentuan.

Dalam aturan yang berlaku, proses tukar menukar BMD juga mengenal penelitian terhadap aspek teknis, ekonomis dan yuridis serta penelitian data administratif dan fisik.

Untuk tanah, data administratif antara lain mencakup status penggunaan, bukti kepemilikan, lokasi, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang dan nilai perolehan. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian.***

Jumat Berkah Polsek Binawidya, Wujud Kepedulian Polri Hadir di Tengah Masyarakat

Fri, 14 Aug 2026 14:41:39 +0700

PEKANBARU (KHC) — Semangat berbagi dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat terus ditunjukkan jajaran Polsek Binawidya, Polresta Pekanbaru. Melalui program Jumat Berkah, kepolisian membagikan makanan kepada masyarakat dan mitra pengemudi ojek online (ojol) sebagai bentuk kepedulian serta upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (14/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di lingkungan Mapolsek Binawidya.

Kegiatan dipimpin melalui perwakilan Kapolsek Binawidya Kompol Nusirwan, S.H., yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kanit Binmas Iptu Fredi Silalahi.

Turut hadir seluruh personel dan Bhabinkamtibmas Polsek Binawidya, Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Ikhlas, mitra pengemudi ojol Bascame Polsek Binawidya, serta masyarakat di sekitar wilayah hukum Polsek Binawidya.

Suasana kegiatan berlangsung hangat, penuh kekeluargaan dan kebersamaan. Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi makanan, tetapi juga dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antara kepolisian dengan berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Iptu Fredi Silalahi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga silaturahmi, meningkatkan kepedulian terhadap sesama serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Usai penyampaian sambutan, jajaran Polsek Binawidya kemudian membagikan nasi kotak kepada mitra ojol dan masyarakat yang hadir.

Pembagian makanan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejumlah warga dan mitra ojol menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih atas kepedulian jajaran Polsek Binawidya yang dinilai konsisten membangun kedekatan dengan masyarakat.

Kanit Binmas Polsek Binawidya Iptu Fredi Silalahi mengatakan, program Jumat Berkah bukan hanya tentang membagikan makanan, tetapi juga menjadi sarana untuk berbagi kepedulian, kasih sayang dan mempererat persaudaraan.

“Program Jumat Berkah ini bukan sekadar berbagi makanan, melainkan berbagi kasih, perhatian dan kehangatan persaudaraan serta Melalui kegiatan sederhana ini, kami ingin memastikan bahwa Polri, khususnya Polsek Binawidya, selalu hadir di tengah masyarakat, peduli terhadap sesama dan siap menjalin kemitraan yang kokoh,” ujar Iptu Fredi.

Menurutnya, hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat merupakan salah satu modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif.

“Semoga kebersamaan ini menjadikan kita semakin kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan keharmonisan bersama di wilayah Binawidya,” tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran Polsek Binawidya berharap kemitraan dengan masyarakat semakin erat. Selain meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, keterlibatan masyarakat juga diharapkan semakin kuat dalam membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Kegiatan Jumat Berkah juga menjadi bagian dari upaya Polsek Binawidya untuk membangun komunikasi yang lebih humanis dengan masyarakat. Kehadiran polisi tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, tertib dan penuh semangat kebersamaan.

Melalui semangat Polri Peduli dan Polri Hadir untuk Rakyat, Polsek Binawidya terus berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya agar tetap aman dan kondusif.***

PT MNI Pertanyakan Penunjukan KSO Agrinas, Soroti Dasar Hukum Pengelolaan Lahan Sawit

Thu, 13 Aug 2026 19:41:00 +0700

DUMAI (KHC) — Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan kembali menjadi sorotan. PT Mutiara Naga Indonesia (MNI) mempertanyakan implementasi kebijakan tersebut yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan ketidakpastian dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Persoalan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (12/8/2026) di Nelayan Kampung Resto, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

Kuasa hukum PT Mutiara Naga Indonesia, Sudarta D. Siringoringo, SH., CLA., CMed., Michael R. Pardede, SH., MH., dan C. Christmanto Anak Ampun, SH., MH., menilai penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 perlu dilakukan secara cermat dengan membedakan status masing-masing badan usaha, terutama antara pihak yang sama sekali tidak memiliki dasar perizinan dengan perusahaan yang mengklaim memiliki dokumen legalitas maupun dasar penguasaan lahan.

Menurut kuasa hukum, persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Perpres Nomor 5 Tahun 2025 mengenai objek penertiban kawasan hutan.

Ketentuan tersebut mengatur penertiban terhadap kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lainnya di kawasan hutan produksi, termasuk pihak yang memiliki perizinan berusaha tetapi tidak memenuhi persyaratan dasar maupun persyaratan lainnya, serta pihak yang tidak dilengkapi salah satu komponen perizinan berusaha.

PT Mutiara Naga Indonesia menilai penerapan ketentuan tersebut harus disertai klasifikasi dan verifikasi yang jelas agar tidak menimbulkan perlakuan yang sama terhadap badan usaha dengan kondisi legalitas yang berbeda.

"Kami menganggap Perpres tersebut tidak berlandaskan keadilan apabila tidak ada klasifikasi yang jelas, mana badan usaha yang menyalahi aturan, mana yang memiliki perizinan dasar, dan mana yang sama sekali tidak memiliki perizinan," ujar C. Christmanto Anak Ampun, SH., MH., mewakili tim kuasa hukum kepada awak media.

Klaim Memiliki Dasar Perizinan

Dalam konferensi pers tersebut, PT Mutiara Naga Indonesia menyatakan telah mengelola lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 1.500 hektare.

Perusahaan mengklaim memiliki sejumlah dokumen yang menjadi dasar penguasaan dan pengelolaan lahan, di antaranya Izin Prinsip dari Bupati Bengkalis pada 2017, SKGR/SKT, dokumen jual beli dengan masyarakat, serta dokumen permohonan rujukan perizinan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, perusahaan menyatakan telah melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada UPT PBB-P2 Bapenda Kabupaten Bengkalis serta kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk PPN atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS).

Atas dasar sejumlah dokumen dan kewajiban yang diklaim telah dipenuhi tersebut, pihak perusahaan mempertanyakan tindakan penguasaan kembali lahan yang menurut mereka dilakukan tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh status dokumen, riwayat pengelolaan, serta investasi yang telah dikeluarkan.

"PT Mutiara Naga Indonesia memiliki alas dasar hukum yang sah yang dapat kami buktikan atas tanah tersebut," kata pihak kuasa hukum.

Kuasa hukum juga menyoroti pertimbangan huruf b Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang antara lain merujuk pada ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

Menurut mereka, ketentuan tersebut semestinya menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah administratif maupun mekanisme penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan.

Karena itu, pihak perusahaan meminta agar implementasi kebijakan penertiban tidak dilakukan secara seragam, melainkan melalui pemeriksaan terhadap status hukum, dokumen, perizinan, serta kondisi masing-masing badan usaha.

Soroti Penunjukan KSO oleh PT Agrinas Palma Nusantara

Selain mempertanyakan penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2025, PT Mutiara Naga Indonesia juga menyoroti tindakan PT Agrinas Palma Nusantara yang disebut telah mengambil alih pengelolaan lahan yang selama ini dikelola perusahaan.

Dalam konferensi pers tersebut, pihak MNI menyebut PT Agrinas Palma Nusantara menunjuk PT Permata Kencana Utama sebagai Kerja Sama Operasional (KSO) untuk melakukan pengelolaan di lokasi tersebut.

Penunjukan itu disebut tertuang dalam Surat Nomor 28/AST/DOP/X/APN/VII/2026.

PT Mutiara Naga Indonesia mempertanyakan dasar kewenangan serta prosedur penunjukan KSO tersebut. Mereka juga mengaitkan penunjukan dengan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa dalam kondisi tertentu.

Menurut pihak perusahaan, apabila mekanisme tersebut masuk dalam kategori pengadaan dalam keadaan tertentu atau darurat, maka harus terdapat dasar hukum dan prosedur yang jelas.

"Penggunaan dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam keadaan tertentu harus negara dalam kondisi darurat. Nah, saat ini Agrinas berkamuflase melakukan penunjukan KSO tersebut seolah-olah dalam keadaan tertentu. Itu saja sudah menyalahi aturan. Seharusnya dia harus tunduk pada LKPP, tetapi tidak dilakukan," tegas C. Christmanto Anak Ampun.

MNI juga mempertanyakan Memorandum Nomor 64/AST/DOP/APN/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 yang disebut menjadi salah satu dasar diterbitkannya surat penugasan kepada PT Permata Kencana Utama.

Menurut kuasa hukum, memorandum internal tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mengambil alih pengelolaan lahan tanpa memperhatikan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

Persoalkan Peristiwa 27 dan 29 Juli 2026

Persoalan kemudian disebut semakin memanas setelah terjadi peristiwa pada 27 dan 29 Juli 2026.

Menurut keterangan PT Mutiara Naga Indonesia, peristiwa tersebut melibatkan PT Permata Kencana Utama bersama PT Agrinas Palma Nusantara.

Pihak MNI menyebut tindakan yang terjadi di lapangan berlangsung secara arogan dan dinilai berpotensi membahayakan serta mengganggu keamanan masyarakat maupun karyawan perusahaan.

Namun, seluruh tudingan tersebut merupakan keterangan dan versi PT Mutiara Naga Indonesia yang masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

MNI juga menyoroti Surat Edaran Agrinas Palma Nusantara Nomor 003/SE-DKB/APN/VI/2026 tentang Penghentian Sementara (Stop and Take Down) seluruh SPK/KSO Lokal dan penataan ulang mekanisme kerja sama perusahaan tertanggal 8 Juni 2026.

Menurut pihak MNI, keberadaan surat edaran tersebut perlu dikaji lebih lanjut, khususnya apabila dikaitkan dengan penunjukan KSO yang kemudian dilakukan di lapangan.

Pertanyakan Sosok yang Disebut Mengaku Direktur

Polemik lainnya muncul terkait sebuah surat kesepakatan tertanggal 31 Juli 2026.

Menurut keterangan PT Mutiara Naga Indonesia, dalam surat tersebut tercantum seseorang bernama Muflihun yang disebut mengaku sebagai Direktur PT Permata Kencana Utama.

Pihak MNI kemudian mempertanyakan kapasitas dan kewenangan yang bersangkutan dalam menandatangani atau mencantumkan jabatan tersebut.

MNI menyatakan berdasarkan informasi yang mereka miliki, Direktur PT Permata Kencana Utama adalah Muhammad Lega.

"Pertanyaannya, siapa sebenarnya Muflihun?" ujar pihak PT Mutiara Naga Indonesia.

Kuasa hukum menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi baru dalam pengelolaan lahan dan hubungan antarpihak.

Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Perlindungan Hukum

PT Mutiara Naga Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak upaya pemerintah dalam melakukan penertiban kawasan hutan sepanjang proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, transparan, proporsional, dan memperhatikan status masing-masing badan usaha.

Perusahaan meminta pemerintah melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap legalitas, riwayat penguasaan lahan, dokumen perizinan, kewajiban perpajakan, serta investasi yang telah dikeluarkan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

MNI juga meminta adanya perlindungan hukum terhadap kerugian yang mereka klaim timbul akibat pengambilalihan pengelolaan lahan tersebut.

"PT Mutiara Naga Indonesia sudah banyak menimbulkan kerugian dan kami juga sudah mengeluarkan biaya yang besar sejak pertama kali mengelola lahan sawit seluas kurang lebih 1.500 hektare tersebut," demikian disampaikan kuasa hukum.

Menurut mereka, persoalan ini tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan investasi, kepentingan masyarakat yang terlibat dalam penguasaan lahan, serta tata kelola kebijakan penertiban kawasan hutan.

Karena itu, PT Mutiara Naga Indonesia menyatakan akan terus menempuh langkah hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai status lahan serta dasar hukum pengambilalihan pengelolaan.

Pihak perusahaan berharap pemerintah dapat turun tangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Perlu Klarifikasi Semua Pihak

Hingga berita ini disusun, sejumlah tudingan terkait pelaksanaan penertiban kawasan hutan, penunjukan KSO, tindakan di lapangan, serta persoalan administrasi sebagaimana disampaikan PT Mutiara Naga Indonesia masih merupakan klaim dari pihak perusahaan.

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, konfirmasi dan penjelasan dari PT Agrinas Palma Nusantara, PT Permata Kencana Utama, serta instansi pemerintah terkait tetap diperlukan guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai duduk perkara tersebut.***(Rls)