Latest Posts

Doorprize Bertabur, Jalan Sehat HUT RI ke-81 di Tanjung Palas Berlangsung Meriah

Sun, 23 Aug 2026 18:52:35 +0700

DUMAI (KHC) - Hadiah door prize terpajang diatas panggung berukuran besar. Berbagai bentuk dan ukuran hadiah disiapkan semuanya untuk peserta Jalan Sehat HUT RI ke 81 di Kelurahan Tanjung Palas, yang berasal dari berbagai sponsor pada acara bergengsi yang dilaksanakan pada Minggu (23/8/2026).

Acara yang terfokus dilapangan Jalan Makmur itu diikuti oleh masyarakat semua umur, mulai anak-anak, remaja dan orang tua baik perempuan maupun laki-laki ambil bagian dalam momen menyemarakan HUT RI Ke 81.

Acara yang dimulai pukul 6.45 WIB itu diawali dengan senam bersama, beragam gerakan senam dilakukan peserta sesuai instruktur senam yang telah disiapkan. Kegembiraan dan keceriaan terlihat dari semangat masyarakat yang dominan hadir mengenakan busana merah putih.

Dalam sambutnya, Camat Dumai Timur Syafriandi mengatakan, semoga dengan acara jalan sehat ini tercipta silaturahmi yang baik sesama masyarakat Kelurahan Tanjung Palas.

"Didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Semoga melalui kegiatan ini, selain mendapatkan kesehatan badan juga akan mendapat hadiah bagi yang beruntung,"ungkapnya.

Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan peserta yang langsung dilakukan oleh Camat Dumai Timur didampingi Kabid Pariwisata H Untung Efendi, Lurah Tanjung Palas Hermanto, Ketua LPMK Bambang Rio, perwakilan Comrel Pertamina RU II Dumai Gatra dan Ketua Panitia Ade Kurniawan.

Setelah hitungan ketiga, saat bendera star diangkat warga langsung melangkahkan kaki menelusuri rute yang sudah ditentukan. Dari Jalan Makmur, peserta jalan sehat masuk ke Jalan Siliwangi dilanjutkan ke Jalan Tanjung Jati dan masuk ke Jalan Budi dan berakhir di tempat pelepasan peserta.

Acara yang dipandu oleh pembawa acara yang tidak asing lagi, Romadhan alias Madan membuat acara berlangsung dengan semarak. Gelak tawa peserta tak pernah putus, sembari nomor yang beruntung dicabut, warga dengan senang dan maju untuk mengambil hadiah dari yang kecil hingga hadiah besar.

Berbagai hadiah dari sponsor yang telah disiapkan semua tersapu bersih oleh peserta yang beruntung siang itu. Karena banyaknya hadiah, sehingga pembagian hadiah berlangsung hingga siang hari.

"Luar biasa hadiah banyak sekali dan besar-besar,"kata seorang warga usai mengikuti acara jalan santai berhadiah ini.

Ketua Panitia Ade Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor yang telah memberikan dukungannya.

"Alhamdulillah acara berjalan lancar, dan ini tidak terlepas dari peran semua pihak terutama perangkat kelurahan serta sponsor acara,"ungkap Ade.***

MOB Surati DPRD Dumai, Minta RDP Terbuka Bahas Tukar Guling Aset SDN 001 Lubuk Gaung

Sat, 22 Aug 2026 13:31:58 +0700

DUMAI (KHC) – Polemik tukar guling atau ruislag aset SDN 001 Lubuk Gaung milik Pemerintah Kota Dumai dengan pihak swasta yang disebut melibatkan Apical Group atau PT Sari Dumai Sejati (PT SDS) memasuki tahap baru.

Media Online Bersama (MOB) secara resmi menyurati DPRD Kota Dumai untuk meminta dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas proses tukar menukar aset tersebut secara terbuka.

Utusan MOB, Ricky Syahputra, mengatakan permintaan RDP diajukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan untuk memperoleh kejelasan mengenai proses administrasi, dasar hukum, nilai aset, serta status aset pengganti.

Menurut Ricky, persoalan tersebut penting didalami karena aset yang menjadi objek ruislag merupakan aset pemerintah daerah berupa SDN 001 Lubuk Gaung.

“RDP kami dorong agar seluruh pihak dapat memberikan penjelasan secara terbuka, terutama mengenai dasar hukum, appraisal, dokumen tukar menukar, status aset pengganti, serta proses administrasinya,” ujar Rickyvv.

Sebelumnya, Kepala Bidang Aset Pemko Dumai, Alfian, menyatakan proses tukar menukar telah dilaksanakan sesuai aturan dan saat ini pihaknya masih menunggu tahapan audit Inspektorat.

“Kita sedang menunggu tahapan audit dari pihak Inspektorat, tahapan sudah kita laksanakan sesuai aturan berlaku,” jelas Alfian.

Alfian juga menyebut nilai aset Pemko Dumai sekitar Rp3,7 miliar, sedangkan aset pengganti dari pihak perusahaan mencapai sekitar Rp7 miliar. Menurutnya, kedua nilai tersebut dihitung melalui tim appraisal.

“Semua dihitung melalui tim appraisal,” katanya.

Terkait tidak adanya persetujuan DPRD, Alfian menyatakan ruislag tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau sosial sehingga menurut Pemko tidak memerlukan persetujuan DPRD.

“Karena ini untuk kepentingan umum atau sosial jadi tidak perlu persetujuan DPRD,” tegasnya.

Alfian juga menyampaikan transaksi tersebut tidak menggunakan APBD sehingga menurutnya tidak memerlukan pemeriksaan BPK.

“Kita tidak menggunakan APBD, jadi tidak perlu pemeriksaan BPK,” ujarnya.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari pertanyaan yang ingin didalami melalui RDP, khususnya mengenai dasar hukum tidak diperlukannya persetujuan DPRD, mekanisme pengawasan, serta status transaksi sebagai pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD).

Sementara itu, Humas Apical Group Dumai, Fahmi, sebelumnya menyatakan bahwa proses tukar menukar telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Terkait dengan tukar menukar kita sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Fahmi melalui pesan WhatsApp.

Namun, ketika media mengajukan pertanyaan lebih spesifik mengenai hasil appraisal, dokumen perjanjian, rincian aset pengganti, dasar hukum dan status kepemilikan aset, belum ada tanggapan lanjutan dari Fahmi.

Dari sisi hukum, Praktisi Hukum Riau, Rudi Sinaga, SH, MH, menjelaskan bahwa tukar menukar aset pemerintah daerah dengan pihak swasta merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan BMD sehingga harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Menurut Rudi, aspek yang perlu diperhatikan antara lain alasan tukar menukar, penilaian oleh penilai yang berwenang, penetapan mitra, perjanjian, berita acara serah terima, serta persetujuan DPRD apabila memang dipersyaratkan berdasarkan jenis dan kondisi aset.

Rudi juga menilai perbedaan nilai aset tidak otomatis menunjukkan adanya kerugian daerah. Yang penting, kata dia, adalah memastikan dasar penilaian, pihak yang melakukan appraisal, objek yang dinilai, serta rincian aset pengganti dapat dibuktikan melalui dokumen.

Atas dasar itu, MOB meminta DPRD Kota Dumai membuka ruang RDP untuk mempertemukan pihak-pihak terkait dan memperoleh penjelasan secara langsung.

“Yang kami dorong bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Kami ingin proses ini terang berdasarkan dokumen. Kalau memang seluruh tahapan sudah sesuai aturan, RDP justru menjadi ruang untuk menjelaskan dan memperlihatkan dasar hukumnya kepada publik,” kata Ricky.

Menurutnya, sedikitnya ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan dalam RDP, mulai dari hasil appraisal aset Rp3,7 miliar dan aset pengganti Rp7 miliar, rincian aset pengganti, status sertifikat dan kepemilikannya, pencatatan sebagai BMD, dasar hukum tidak diperlukannya persetujuan DPRD, hingga hasil audit Inspektorat.

Hingga kini, hasil audit Inspektorat masih menjadi salah satu dokumen yang ditunggu untuk mengetahui kesesuaian proses administrasi ruislag tersebut.

MOB berharap DPRD Kota Dumai dapat menindaklanjuti surat permintaan RDP tersebut sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki.***

Di Balik Ruislag SDN 001 Lubuk Gaung: Rp3,7 Miliar vs Rp7 Miliar, Publik Menanti Kepastian Dokumen

Fri, 21 Aug 2026 18:36:09 +0700

DUMAI (KHC) - Tukar menukar atau ruislag aset milik Pemerintah Kota Dumai berupa lahan SDN 001 Lubuk Gaung dengan pihak swasta yang disebut melibatkan PT Sari Dumai Sejati atau Apical Grup kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab secara rinci.

Penelusuran tidak lagi berhenti pada pernyataan bahwa proses telah sesuai prosedur. Fokus berikutnya mengarah pada dokumen, hasil appraisal, dasar penetapan nilai, status aset pengganti, persetujuan, serta hasil audit Inspektorat.

Pasalnya, Kepala Bidang Aset Pemko Dumai, Alfian, menyebut nilai aset milik Pemko Dumai sekitar Rp3,7 miliar, sementara aset pengganti dari pihak perusahaan disebut mencapai Rp7 miliar.

“Semua dihitung melalui tim appraisal,” ujar Alfian saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Selisih sekitar Rp3,3 miliar tersebut belum dapat dimaknai sebagai keuntungan ataupun kerugian. Yang menjadi pertanyaan justru bagaimana kedua angka tersebut terbentuk dan apa saja aset yang menjadi dasar nilai pengganti Rp7 miliar.

Apakah nilai Rp7 miliar merupakan tanah, bangunan, atau termasuk fasilitas lainnya? Siapa penilainya, kapan appraisal dilakukan, dan apakah hasil penilaian tersebut menjadi dasar keputusan tukar menukar?

Pertanyaan itu penting karena ketentuan pengelolaan BMD mengatur adanya penilaian dalam proses pemindahtanganan. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang mengubah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, masih berstatus berlaku.

Dalam ketentuan mengenai tukar menukar, keputusan tukar menukar sekurang-kurangnya memuat mitra, BMD yang dilepas, nilai hasil penilaian yang masih berlaku, serta rincian rencana barang pengganti.

Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa berdasarkan hasil penilaian, kepala daerah melakukan penetapan mitra tukar menukar dan menerbitkan keputusan tukar menukar.

Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, kepala daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD sebelum perjanjian tukar menukar ditandatangani.

Karena itu, dokumen appraisal dan keputusan tukar menukar menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri untuk menguji pernyataan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai aturan.

Alfian sebelumnya menyatakan proses tersebut telah sesuai ketentuan dan saat ini masih menunggu tahapan audit Inspektorat.

“Kita sedang menunggu tahapan audit dari pihak Inspektorat, tahapan sudah kita laksanakan sesuai aturan berlaku,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan hasil pemeriksaan Inspektorat sebagai salah satu titik penting dalam penelusuran. Sebab, apabila audit masih berjalan, maka publik belum memperoleh hasil resmi yang dapat memastikan seluruh tahapan administrasi telah selesai dan sesuai ketentuan.

Alfian menyatakan ruislag tersebut berkaitan dengan kepentingan umum atau sosial sehingga menurut Pemko Dumai tidak memerlukan persetujuan DPRD.

“Karena ini untuk kepentingan umum atau sosial jadi tidak perlu persetujuan DPRD,” tegasnya.

Pernyataan tersebut perlu dilihat bersama dokumen dan ketentuan yang menjadi dasar keputusan. Sebab, pertanyaan investigasinya bukan sekadar apakah DPRD dilibatkan atau tidak, tetapi apa dasar hukum yang digunakan Pemko Dumai untuk menyatakan persetujuan DPRD tidak diperlukan dalam ruislag tersebut.

Ketentuan pengelolaan BMD juga mengenal tukar menukar dengan pihak swasta serta mensyaratkan kajian, antara lain dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

Dalam ketentuan yang tersedia pada basis peraturan BPK, kajian tersebut mencakup antara lain kebutuhan, nilai barang yang dilepas dan barang pengganti, tata ruang, serta bukti kepemilikan.

Selain persoalan persetujuan DPRD, terdapat pula pernyataan Alfian mengenai pemeriksaan BPK.

“Kita tidak menggunakan APBD, jadi tidak perlu pemeriksaan BPK,” ujar Alfian melalui sambungan telepon.

Pernyataan tersebut juga menjadi bagian yang perlu diperjelas dari sisi dasar hukum. Sebab objek yang dibicarakan adalah aset Pemerintah Kota Dumai yang disebut sebagai Barang Milik Daerah. Karena itu, perlu dibedakan antara persoalan penggunaan APBD dengan kewenangan pemeriksaan terhadap pengelolaan aset daerah.

PP Nomor 28 Tahun 2020 merupakan perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan mengatur penyempurnaan antara lain pada aspek pemindahtanganan BMN/D, termasuk tukar menukar. Kedua regulasi tersebut tercatat berstatus berlaku.

Dengan demikian, pertanyaan mengenai BPK tidak semestinya berhenti pada ada atau tidaknya penggunaan APBD. Dasar kewenangan pemeriksaan terhadap objek dan transaksi tersebut perlu dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi perusahaan, Humas Apical Group Dumai, Fahmi, sebelumnya memberikan jawaban singkat ketika dimintai konfirmasi mengenai proses tukar menukar.

“Terkait dgn tukar menukar kita sudah sesuai dgn prosedur yg berlaku bg,” ujar Fahmi melalui pesan WhatsApp.

Namun, setelah media mengajukan pertanyaan lebih spesifik mengenai dokumen appraisal, nilai aset, rincian aset pengganti, dasar hukum, perjanjian, serta status kepemilikan aset pengganti, hingga berita ini disusun belum ada penjelasan lanjutan.

Pesan konfirmasi telah dibaca, tetapi pertanyaan spesifik tersebut belum mendapatkan jawaban.

Sementara dari sisi hukum, Praktisi Hukum Riau, Rudi Sinaga, SH, MH, menjelaskan bahwa apabila objeknya merupakan aset Pemerintah Kota Dumai, maka mekanisme tukar menukar harus mengacu pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Rudi, ruislag merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan BMD. Karena itu, prosesnya tidak hanya berkaitan dengan kesepakatan antara pemerintah dan pihak swasta, tetapi juga harus memperhatikan tahapan administrasi dan penilaian aset.

Ia menjelaskan bahwa secara umum proses tersebut harus memiliki alasan yang sah, dilakukan penilaian oleh penilai yang berwenang, terdapat penetapan mitra, serta dituangkan dalam perjanjian dan berita acara serah terima. Untuk kondisi tertentu, persetujuan DPRD juga harus diperhatikan sesuai ketentuan.

Rudi menekankan bahwa perbedaan nilai antara aset yang dilepas dan aset pengganti tidak otomatis menunjukkan adanya kerugian daerah.

Menurutnya, yang harus ditelusuri adalah dasar penilaian, pihak yang melakukan appraisal, objek yang dinilai, hasil penilaian, serta bagaimana nilai tersebut dituangkan dalam dokumen resmi tukar menukar.

Pandangan tersebut membuat angka Rp3,7 miliar dan Rp7 miliar menjadi pintu masuk penting dalam penelusuran, bukan sebagai dasar untuk langsung menyimpulkan adanya persoalan hukum.

Jika aset Pemko bernilai Rp3,7 miliar dan aset pengganti disebut Rp7 miliar, maka pertanyaan berikutnya adalah mengenai rincian aset pengganti tersebut.

Apa bentuk asetnya? Di mana lokasinya? Siapa pemilik sebelumnya? Apakah telah bersertifikat? Kapan diserahkan kepada Pemko Dumai? Apakah telah dicatat sebagai BMD? Dan apakah nilai yang tercatat dalam administrasi pemerintah sama dengan hasil appraisal?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena proses tukar menukar pada akhirnya harus menghasilkan kepastian mengenai barang yang dilepas dan barang yang diterima pemerintah daerah.

Ketentuan Permendagri 7 Tahun 2024 bahkan mengatur bahwa keputusan tukar menukar memuat rincian rencana barang pengganti. Setelah persetujuan yang diperlukan diperoleh, kepala daerah dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian.

Karena itu, dokumen menjadi kunci untuk menguji seluruh pernyataan yang telah muncul.

Setidaknya terdapat beberapa dokumen yang perlu ditelusuri, mulai dari hasil appraisal, keputusan tukar menukar, dokumen penetapan mitra, perjanjian tukar menukar, berita acara serah terima, bukti kepemilikan atau sertifikat aset pengganti, hingga pencatatan aset pengganti dalam administrasi BMD.

Di sisi lain, hasil audit Inspektorat juga menjadi dokumen penting untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan administrasi atau seluruh tahapan telah dinilai sesuai ketentuan.

Dalam aturan yang berlaku, proses tukar menukar BMD juga mengenal penelitian terhadap aspek teknis, ekonomis dan yuridis serta penelitian data administratif dan fisik.

Untuk tanah, data administratif antara lain mencakup status penggunaan, bukti kepemilikan, lokasi, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang dan nilai perolehan. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian.***

Jumat Berkah Polsek Binawidya, Wujud Kepedulian Polri Hadir di Tengah Masyarakat

Fri, 14 Aug 2026 14:41:39 +0700

PEKANBARU (KHC) — Semangat berbagi dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat terus ditunjukkan jajaran Polsek Binawidya, Polresta Pekanbaru. Melalui program Jumat Berkah, kepolisian membagikan makanan kepada masyarakat dan mitra pengemudi ojek online (ojol) sebagai bentuk kepedulian serta upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (14/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di lingkungan Mapolsek Binawidya.

Kegiatan dipimpin melalui perwakilan Kapolsek Binawidya Kompol Nusirwan, S.H., yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kanit Binmas Iptu Fredi Silalahi.

Turut hadir seluruh personel dan Bhabinkamtibmas Polsek Binawidya, Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Ikhlas, mitra pengemudi ojol Bascame Polsek Binawidya, serta masyarakat di sekitar wilayah hukum Polsek Binawidya.

Suasana kegiatan berlangsung hangat, penuh kekeluargaan dan kebersamaan. Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi makanan, tetapi juga dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi antara kepolisian dengan berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Iptu Fredi Silalahi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga silaturahmi, meningkatkan kepedulian terhadap sesama serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Usai penyampaian sambutan, jajaran Polsek Binawidya kemudian membagikan nasi kotak kepada mitra ojol dan masyarakat yang hadir.

Pembagian makanan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejumlah warga dan mitra ojol menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih atas kepedulian jajaran Polsek Binawidya yang dinilai konsisten membangun kedekatan dengan masyarakat.

Kanit Binmas Polsek Binawidya Iptu Fredi Silalahi mengatakan, program Jumat Berkah bukan hanya tentang membagikan makanan, tetapi juga menjadi sarana untuk berbagi kepedulian, kasih sayang dan mempererat persaudaraan.

“Program Jumat Berkah ini bukan sekadar berbagi makanan, melainkan berbagi kasih, perhatian dan kehangatan persaudaraan serta Melalui kegiatan sederhana ini, kami ingin memastikan bahwa Polri, khususnya Polsek Binawidya, selalu hadir di tengah masyarakat, peduli terhadap sesama dan siap menjalin kemitraan yang kokoh,” ujar Iptu Fredi.

Menurutnya, hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat merupakan salah satu modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif.

“Semoga kebersamaan ini menjadikan kita semakin kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan keharmonisan bersama di wilayah Binawidya,” tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran Polsek Binawidya berharap kemitraan dengan masyarakat semakin erat. Selain meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, keterlibatan masyarakat juga diharapkan semakin kuat dalam membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Kegiatan Jumat Berkah juga menjadi bagian dari upaya Polsek Binawidya untuk membangun komunikasi yang lebih humanis dengan masyarakat. Kehadiran polisi tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, tertib dan penuh semangat kebersamaan.

Melalui semangat Polri Peduli dan Polri Hadir untuk Rakyat, Polsek Binawidya terus berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukumnya agar tetap aman dan kondusif.***

PT MNI Pertanyakan Penunjukan KSO Agrinas, Soroti Dasar Hukum Pengelolaan Lahan Sawit

Thu, 13 Aug 2026 19:41:00 +0700

DUMAI (KHC) — Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan kembali menjadi sorotan. PT Mutiara Naga Indonesia (MNI) mempertanyakan implementasi kebijakan tersebut yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan ketidakpastian dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Persoalan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (12/8/2026) di Nelayan Kampung Resto, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

Kuasa hukum PT Mutiara Naga Indonesia, Sudarta D. Siringoringo, SH., CLA., CMed., Michael R. Pardede, SH., MH., dan C. Christmanto Anak Ampun, SH., MH., menilai penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 perlu dilakukan secara cermat dengan membedakan status masing-masing badan usaha, terutama antara pihak yang sama sekali tidak memiliki dasar perizinan dengan perusahaan yang mengklaim memiliki dokumen legalitas maupun dasar penguasaan lahan.

Menurut kuasa hukum, persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Perpres Nomor 5 Tahun 2025 mengenai objek penertiban kawasan hutan.

Ketentuan tersebut mengatur penertiban terhadap kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lainnya di kawasan hutan produksi, termasuk pihak yang memiliki perizinan berusaha tetapi tidak memenuhi persyaratan dasar maupun persyaratan lainnya, serta pihak yang tidak dilengkapi salah satu komponen perizinan berusaha.

PT Mutiara Naga Indonesia menilai penerapan ketentuan tersebut harus disertai klasifikasi dan verifikasi yang jelas agar tidak menimbulkan perlakuan yang sama terhadap badan usaha dengan kondisi legalitas yang berbeda.

"Kami menganggap Perpres tersebut tidak berlandaskan keadilan apabila tidak ada klasifikasi yang jelas, mana badan usaha yang menyalahi aturan, mana yang memiliki perizinan dasar, dan mana yang sama sekali tidak memiliki perizinan," ujar C. Christmanto Anak Ampun, SH., MH., mewakili tim kuasa hukum kepada awak media.

Klaim Memiliki Dasar Perizinan

Dalam konferensi pers tersebut, PT Mutiara Naga Indonesia menyatakan telah mengelola lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 1.500 hektare.

Perusahaan mengklaim memiliki sejumlah dokumen yang menjadi dasar penguasaan dan pengelolaan lahan, di antaranya Izin Prinsip dari Bupati Bengkalis pada 2017, SKGR/SKT, dokumen jual beli dengan masyarakat, serta dokumen permohonan rujukan perizinan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, perusahaan menyatakan telah melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada UPT PBB-P2 Bapenda Kabupaten Bengkalis serta kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk PPN atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS).

Atas dasar sejumlah dokumen dan kewajiban yang diklaim telah dipenuhi tersebut, pihak perusahaan mempertanyakan tindakan penguasaan kembali lahan yang menurut mereka dilakukan tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh status dokumen, riwayat pengelolaan, serta investasi yang telah dikeluarkan.

"PT Mutiara Naga Indonesia memiliki alas dasar hukum yang sah yang dapat kami buktikan atas tanah tersebut," kata pihak kuasa hukum.

Kuasa hukum juga menyoroti pertimbangan huruf b Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang antara lain merujuk pada ketentuan Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

Menurut mereka, ketentuan tersebut semestinya menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah administratif maupun mekanisme penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan.

Karena itu, pihak perusahaan meminta agar implementasi kebijakan penertiban tidak dilakukan secara seragam, melainkan melalui pemeriksaan terhadap status hukum, dokumen, perizinan, serta kondisi masing-masing badan usaha.

Soroti Penunjukan KSO oleh PT Agrinas Palma Nusantara

Selain mempertanyakan penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2025, PT Mutiara Naga Indonesia juga menyoroti tindakan PT Agrinas Palma Nusantara yang disebut telah mengambil alih pengelolaan lahan yang selama ini dikelola perusahaan.

Dalam konferensi pers tersebut, pihak MNI menyebut PT Agrinas Palma Nusantara menunjuk PT Permata Kencana Utama sebagai Kerja Sama Operasional (KSO) untuk melakukan pengelolaan di lokasi tersebut.

Penunjukan itu disebut tertuang dalam Surat Nomor 28/AST/DOP/X/APN/VII/2026.

PT Mutiara Naga Indonesia mempertanyakan dasar kewenangan serta prosedur penunjukan KSO tersebut. Mereka juga mengaitkan penunjukan dengan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa dalam kondisi tertentu.

Menurut pihak perusahaan, apabila mekanisme tersebut masuk dalam kategori pengadaan dalam keadaan tertentu atau darurat, maka harus terdapat dasar hukum dan prosedur yang jelas.

"Penggunaan dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam keadaan tertentu harus negara dalam kondisi darurat. Nah, saat ini Agrinas berkamuflase melakukan penunjukan KSO tersebut seolah-olah dalam keadaan tertentu. Itu saja sudah menyalahi aturan. Seharusnya dia harus tunduk pada LKPP, tetapi tidak dilakukan," tegas C. Christmanto Anak Ampun.

MNI juga mempertanyakan Memorandum Nomor 64/AST/DOP/APN/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 yang disebut menjadi salah satu dasar diterbitkannya surat penugasan kepada PT Permata Kencana Utama.

Menurut kuasa hukum, memorandum internal tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mengambil alih pengelolaan lahan tanpa memperhatikan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

Persoalkan Peristiwa 27 dan 29 Juli 2026

Persoalan kemudian disebut semakin memanas setelah terjadi peristiwa pada 27 dan 29 Juli 2026.

Menurut keterangan PT Mutiara Naga Indonesia, peristiwa tersebut melibatkan PT Permata Kencana Utama bersama PT Agrinas Palma Nusantara.

Pihak MNI menyebut tindakan yang terjadi di lapangan berlangsung secara arogan dan dinilai berpotensi membahayakan serta mengganggu keamanan masyarakat maupun karyawan perusahaan.

Namun, seluruh tudingan tersebut merupakan keterangan dan versi PT Mutiara Naga Indonesia yang masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

MNI juga menyoroti Surat Edaran Agrinas Palma Nusantara Nomor 003/SE-DKB/APN/VI/2026 tentang Penghentian Sementara (Stop and Take Down) seluruh SPK/KSO Lokal dan penataan ulang mekanisme kerja sama perusahaan tertanggal 8 Juni 2026.

Menurut pihak MNI, keberadaan surat edaran tersebut perlu dikaji lebih lanjut, khususnya apabila dikaitkan dengan penunjukan KSO yang kemudian dilakukan di lapangan.

Pertanyakan Sosok yang Disebut Mengaku Direktur

Polemik lainnya muncul terkait sebuah surat kesepakatan tertanggal 31 Juli 2026.

Menurut keterangan PT Mutiara Naga Indonesia, dalam surat tersebut tercantum seseorang bernama Muflihun yang disebut mengaku sebagai Direktur PT Permata Kencana Utama.

Pihak MNI kemudian mempertanyakan kapasitas dan kewenangan yang bersangkutan dalam menandatangani atau mencantumkan jabatan tersebut.

MNI menyatakan berdasarkan informasi yang mereka miliki, Direktur PT Permata Kencana Utama adalah Muhammad Lega.

"Pertanyaannya, siapa sebenarnya Muflihun?" ujar pihak PT Mutiara Naga Indonesia.

Kuasa hukum menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi baru dalam pengelolaan lahan dan hubungan antarpihak.

Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Perlindungan Hukum

PT Mutiara Naga Indonesia menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak upaya pemerintah dalam melakukan penertiban kawasan hutan sepanjang proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, transparan, proporsional, dan memperhatikan status masing-masing badan usaha.

Perusahaan meminta pemerintah melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap legalitas, riwayat penguasaan lahan, dokumen perizinan, kewajiban perpajakan, serta investasi yang telah dikeluarkan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

MNI juga meminta adanya perlindungan hukum terhadap kerugian yang mereka klaim timbul akibat pengambilalihan pengelolaan lahan tersebut.

"PT Mutiara Naga Indonesia sudah banyak menimbulkan kerugian dan kami juga sudah mengeluarkan biaya yang besar sejak pertama kali mengelola lahan sawit seluas kurang lebih 1.500 hektare tersebut," demikian disampaikan kuasa hukum.

Menurut mereka, persoalan ini tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan investasi, kepentingan masyarakat yang terlibat dalam penguasaan lahan, serta tata kelola kebijakan penertiban kawasan hutan.

Karena itu, PT Mutiara Naga Indonesia menyatakan akan terus menempuh langkah hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai status lahan serta dasar hukum pengambilalihan pengelolaan.

Pihak perusahaan berharap pemerintah dapat turun tangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Perlu Klarifikasi Semua Pihak

Hingga berita ini disusun, sejumlah tudingan terkait pelaksanaan penertiban kawasan hutan, penunjukan KSO, tindakan di lapangan, serta persoalan administrasi sebagaimana disampaikan PT Mutiara Naga Indonesia masih merupakan klaim dari pihak perusahaan.

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, konfirmasi dan penjelasan dari PT Agrinas Palma Nusantara, PT Permata Kencana Utama, serta instansi pemerintah terkait tetap diperlukan guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai duduk perkara tersebut.***(Rls)

Hebat! Sejak SD, Putra Kapolsek Binawidya Kompol Nusirwan Tekuni Dunia Komputer Secara Otodidak

Wed, 12 Aug 2026 16:04:50 +0700

PEKANBARU (KHC) - Kreativitas dan rasa ingin tahu anak-anak terhadap dunia teknologi kembali menjadi perhatian. Kali ini, sosok yang mencuri perhatian datang dari putra Kapolsek Binawidya, Kompol Nusirwan, S.H yaitu Daffa Lutfi Ghosan.

Putranya yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) diketahui memiliki ketertarikan yang cukup besar terhadap dunia teknologi komputer. Menariknya, di usia yang masih tergolong belia, sang anak sudah mampu merakit komputer secara mandiri atau otodidak.

Kemampuan tersebut menjadi perhatian setelah aktivitasnya merakit perangkat komputer beredar dan mendapat respons positif dari masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kemampuan seorang anak usia sekolah dasar memahami perangkat komputer tentu menjadi hal yang menarik.

Daffa Lutfi Ghosan yang merupakan siswa kelas VI SD IT Future Islam School Pekanbaru ini memiliki ketertarikan besar terhadap dunia teknologi, khususnya komputer dan elektronika.

Kemampuannya merakit PC secara mandiri bahkan menarik perhatian sejumlah wartawan yang datang langsung ke sekolah untuk melihat hasil karya bocah tersebut.

Dengan penuh percaya diri, Daffa memamerkan komputer yang dirakitnya sendiri. Menariknya, seluruh proses belajar hingga memahami cara merakit komputer dilakukan secara otodidak melalui berbagai video tutorial di YouTube.

Lebih menginspirasi lagi, komponen komputer tersebut dibelinya menggunakan uang jajan yang sengaja ia sisihkan selama kurang lebih satu tahun.

Daffa mengaku tertarik mempelajari komputer karena rasa penasaran terhadap cara kerja perangkat tersebut. Dari rasa penasaran itu, ia kemudian mulai belajar secara mandiri hingga akhirnya mampu merakit PC sendiri.

Di hadapan para wartawan, Daffa terlihat begitu percaya diri menjelaskan hasil karyanya. Ia bahkan mengungkapkan keinginan untuk terus belajar dan menciptakan berbagai inovasi lain yang lebih besar di masa mendatang.

Bakat dan ketertarikan Daffa terhadap teknologi ternyata sudah terlihat sejak awal ia bersekolah di IT Future Islam School.

“Sejak ia masuk ke sekolah ini, ia sangat tertarik dengan pelajaran Informatika,” kata Guru Informatika IT Future Islam School, Habil Maulana, Rabu (12/8/2026).

Menurut Habil, ketertarikan tersebut kemudian berkembang menjadi kemampuan yang terus diasah Daffa melalui pembelajaran mandiri.

Ia menilai, semangat belajar seperti yang ditunjukkan Daffa perlu terus mendapatkan dukungan, baik dari sekolah maupun keluarga.

Habil berharap kisah Daffa dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya agar memanfaatkan teknologi, khususnya perangkat digital, untuk kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif.

“Kreativitas dan inovasi sejak usia dini perlu terus didukung agar mampu melahirkan generasi unggul di masa depan,” ujarnya.

Kisah Daffa menjadi gambaran bahwa usia bukanlah batas untuk berkarya. Dengan rasa ingin tahu, kemauan belajar, ketekunan, serta dukungan lingkungan sekitar, seorang anak pun mampu menghasilkan sesuatu yang membanggakan.

Dari uang jajan yang disisihkan sedikit demi sedikit hingga menjadi sebuah PC rakitan, Daffa menunjukkan bahwa sebuah karya besar dapat berawal dari kebiasaan sederhana dan kemauan untuk terus belajar.

Semangat tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mulai belajar menjadi pencipta dan inovator sejak usia dini.***

Kopassus hingga Polres Dumai Turun Melatih, 35 Calon Paskibraka Mulai Digembleng

Sun, 09 Aug 2026 19:21:02 +0700

DUMAI (KHC) – Sebanyak 35 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kota Dumai resmi memasuki masa karantina selama 10 hari.

Mereka akan menjalani pembinaan intensif sebagai persiapan mengemban tugas penting pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Dumai.

Masa karantina secara resmi dimulai setelah para calon Paskibraka dilepas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai, Khairil Adli, Sabtu (8/8/2026), di salah satu hotel di Kota Dumai.

Dari total 35 peserta, sebanyak 18 orang merupakan putra dan 17 lainnya putri. Selama menjalani karantina, mereka tidak hanya ditempa dari sisi kemampuan baris-berbaris, tetapi juga mendapatkan pembinaan menyeluruh yang mencakup adab, perilaku, kedisiplinan, mental hingga ketahanan fisik.

Kepala Kesbangpol Kota Dumai, Khairil Adli, mengatakan masa karantina menjadi bagian penting dalam membentuk karakter para calon Paskibraka agar memiliki kesiapan secara fisik maupun mental ketika menjalankan tugas kenegaraan.

“Selama 10 hari mereka akan digembleng, baik dari sisi adab, perilaku maupun fisik. Harapannya, para calon Paskibraka ini menjadi pribadi yang tangguh dan siap mengemban tugas mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara HUT RI ke-81 di Kota Dumai,” ujar Khairil Adli, Minggu (9/8/2026).

Untuk memastikan proses pembinaan berjalan maksimal, Kesbangpol Kota Dumai melibatkan pelatih dari sejumlah unsur TNI dan Polri. Di antaranya Kopassus Group 3, Kodim 0320/Dumai, Satrad 104/Dumai, TNI AL Dumai serta Polres Dumai.

Menurut Adli, keterlibatan berbagai satuan tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman dan pembinaan yang lebih komprehensif kepada para calon Paskibraka. Selain membentuk kemampuan teknis, para peserta juga dituntut memiliki mental kuat, sikap disiplin serta rasa tanggung jawab.

“Dengan dilatih dari berbagai kesatuan, kami berharap calon Paskibraka Dumai tahun 2026 semakin baik dan mantap, tentunya dengan disiplin yang tinggi,” jelasnya.

Adli menegaskan, menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar menjalankan tugas dalam sebuah upacara. Di balik tugas tersebut terdapat tanggung jawab dan kehormatan untuk menjadi bagian dari momentum peringatan kemerdekaan bangsa.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pembinaan dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah mengeluh selama menjalani proses karantina.

“Jangan banyak mengeluh. Tugas Paskibraka ini adalah tugas yang mulia. Para calon Paskibraka harus semangat dan jalani semua prosesnya dengan baik,” pesannya.

Ia juga mengingatkan para peserta untuk mematuhi seluruh arahan yang diberikan pelatih. Setiap materi dan tahapan latihan yang diberikan, kata dia, telah dipersiapkan untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter peserta agar benar-benar siap ketika dipercaya menjalankan tugas sebagai Paskibraka.

Tidak hanya memberikan motivasi kepada peserta, Khairil Adli juga menyampaikan pesan khusus kepada para orang tua. Ia meminta keluarga terus memberikan dukungan moral dan semangat kepada anak-anak mereka selama mengikuti masa karantina.

Selama menjalani karantina, para calon Paskibraka tidak diperbolehkan menggunakan telepon seluler. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan agar peserta dapat lebih fokus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tanpa gangguan.

“Untuk para orang tua, berikan semangat kepada anak-anak melalui doa. Selama karantina mereka tidak diperbolehkan menggunakan HP. Mudah-mudahan seluruh proses berjalan lancar dan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik pada HUT RI ke-81 nanti,” pungkasnya.

Sepuluh hari masa karantina tersebut menjadi momentum penting bagi 35 calon Paskibraka Dumai untuk menempa diri.

Mereka tidak hanya dipersiapkan untuk berdiri tegap di hadapan masyarakat saat upacara HUT Kemerdekaan, tetapi juga diharapkan membawa nilai kedisiplinan, tanggung jawab dan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kapolsek Binawidya Aktif Gelar Giat Mengaji Malam Minggu, Rangkul Anak-Anak di Wilayah Hukumnya

Sat, 08 Aug 2026 19:49:08 +0700

PEKANBARU (KHC) – Kepolisian Sektor (Polsek) Binawidya terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, tidak hanya melalui kegiatan kepolisian, tetapi juga lewat pendekatan keagamaan dan pembinaan generasi muda.

Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah giat mengaji setiap malam Minggu di Mushalla An-Nusirwan, yang berada di lingkungan Mapolsek Binawidya, Pekanbaru. Kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak yang berada di wilayah hukum Polsek Binawidya.

Kapolsek Binawidya Kompol Nusirwan, S.H., memberikan perhatian terhadap kegiatan keagamaan tersebut. Ia mendorong agar mushalla tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi personel kepolisian, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang pembinaan keagamaan bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Suasana malam Minggu yang biasanya dimanfaatkan anak-anak untuk bermain dan berkumpul, diarahkan menjadi kegiatan yang lebih positif melalui pembelajaran membaca Al-Qur'an, doa-doa serta pembinaan nilai-nilai keagamaan.

Kegiatan mengaji tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Selain mendapatkan pengetahuan agama, anak-anak juga diajarkan pentingnya kedisiplinan, sopan santun, kebersamaan dan menghormati orang tua maupun sesama.

Kapolsek Binawidya Kompol Nusirwan menilai bahwa pembinaan generasi muda tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kepolisian, orang tua, tokoh agama serta lingkungan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang memiliki akhlak dan kepribadian yang baik.

Melalui kegiatan tersebut, personel Polsek Binawidya juga dapat membangun komunikasi yang lebih dekat dengan anak-anak dan masyarakat. Kehadiran polisi di tengah kegiatan keagamaan diharapkan mampu menghilangkan jarak antara kepolisian dengan masyarakat.

Mushalla An-Nusirwan pun menjadi salah satu tempat yang dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan tersebut. Anak-anak yang datang mengikuti pengajian dapat merasakan suasana lingkungan kepolisian yang lebih dekat, ramah dan humanis.

Kegiatan mengaji malam Minggu ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dengan memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar agama dan melakukan kegiatan positif, diharapkan mereka tidak mudah terpengaruh oleh berbagai hal negatif di lingkungan sekitar.

Di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin luas, pembinaan terhadap anak-anak dinilai semakin penting. Pendidikan agama dan pembentukan karakter sejak dini menjadi salah satu benteng agar generasi muda memiliki pegangan dalam menjalani kehidupan.

Kapolsek Binawidya juga mengajak para orang tua untuk terus memberikan perhatian terhadap pendidikan agama anak-anak. Menurutnya, pembentukan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dimulai dari keluarga dan lingkungan tempat anak tumbuh.

“Anak-anak adalah generasi penerus. Karena itu, kita harus bersama-sama memberikan perhatian dan membimbing mereka agar tumbuh menjadi generasi yang baik, berakhlak dan memiliki masa depan yang positif,” demikian pesan yang disampaikan dalam semangat kegiatan tersebut.

Lebih jauh, kegiatan keagamaan ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum. Polisi juga memiliki peran sosial dalam membangun komunikasi, memberikan edukasi serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Kehadiran Kapolsek Binawidya dalam kegiatan mengaji bersama anak-anak menjadi bentuk pendekatan Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Anak-anak pun diharapkan mengenal polisi bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai sosok yang peduli terhadap pendidikan, agama dan masa depan generasi muda.

Kegiatan yang digelar secara rutin setiap malam Minggu tersebut diharapkan dapat terus berjalan dan semakin berkembang. Tidak hanya menjadi kegiatan mengaji, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter serta mempererat silaturahmi antara jajaran Polsek Binawidya dengan masyarakat di wilayah hukumnya.

Dengan adanya kegiatan positif tersebut, Polsek Binawidya berharap tercipta lingkungan masyarakat yang semakin religius, aman dan kondusif, sekaligus melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia dan mampu menjadi penerus bangsa di masa mendatang.***

Penulis : Ricky

Semangat Ibadah di Tengah Tugas, Wartawan Diajak Kapolsek Binawidya Kumandangkan Azan

Sat, 08 Aug 2026 19:45:45 +0700

PEKANBARU (KHC) – Suasana religius di lingkungan Mapolsek Binawidya, Pekanbaru, mendapat perhatian tersendiri. Kapolsek Binawidya, Kompol Nusirwan, S.H., mengajak insan pers yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di Mapolsek untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, salah satunya dengan mengumandangkan azan di Mushalla An-Nusirwan, Sabtu (8/8/2026).

Inisiatif tersebut tidak hanya ditujukan kepada personel kepolisian. Wartawan yang berada di lingkungan Mapolsek saat memasuki waktu salat juga diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam mengumandangkan azan.

Sebagai bentuk apresiasi, Kapolsek Binawidya bahkan menyiapkan hadiah bagi wartawan yang bersedia mengumandangkan azan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi motivasi sekaligus menciptakan suasana yang lebih akrab antara jajaran kepolisian dan insan pers.

Kompol Nusirwan menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya berorientasi pada tugas dan pelayanan masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi kegiatan keagamaan.

Menurutnya, azan memiliki makna penting sebagai panggilan untuk melaksanakan ibadah sekaligus menjadi pengingat agar setiap orang tetap menjaga keseimbangan antara aktivitas pekerjaan dan kewajiban kepada Tuhan.

“Bertugas tetap profesional, silaturahmi tetap terjaga, dan ibadah jangan sampai terlupa,” tegas Nusirwan.

Ia berharap kebiasaan sederhana tersebut dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif, khususnya dalam mempererat komunikasi antara kepolisian dengan para wartawan yang selama ini turut berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kehadiran Mushalla An-Nusirwan di lingkungan Mapolsek Binawidya pun dimanfaatkan sebagai ruang untuk membangun kebersamaan.

Tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan salat bagi personel, mushalla tersebut juga diharapkan menjadi sarana memperkuat nilai-nilai keagamaan dan silaturahmi.

Bagi insan pers yang tengah menjalankan aktivitas peliputan di Mapolsek Binawidya, kesempatan mengumandangkan azan menjadi bentuk partisipasi sederhana dalam menciptakan suasana yang lebih religius.

Langkah Kapolsek Binawidya ini mendapat warna tersendiri di tengah rutinitas pelayanan kepolisian dan aktivitas jurnalistik. Melalui kegiatan tersebut, hubungan antara polisi dan wartawan diharapkan semakin dekat, tanpa mengurangi profesionalitas masing-masing dalam menjalankan tugas.***

Kontroversi Turnamen Mini Soccer RS Awal Bros Dumai, Peserta Pertanyakan Dasar Keputusan Panitia

Fri, 07 Aug 2026 14:33:19 +0700

DUMAI (KHC) – Pelaksanaan Turnamen Mini Soccer RS Awal Bros Dumai Tahun 2026 menuai sorotan setelah salah satu tim peserta, Apical SDS, memprotes keputusan panitia yang memilih mengulang pertandingan antara Lanal dan SMFC, padahal menurut peserta, berdasarkan aturan dan hasil Technical Meeting (TM), tim yang melakukan pelanggaran seharusnya dijatuhi sanksi diskualifikasi, bukan diberikan kesempatan bermain ulang.

Pemain Apical SDS, Nasihun Amin, menegaskan bahwa keberatan timnya bukan terletak pada hasil pertandingan, melainkan pada keputusan panitia yang dinilai membiarkan pelanggaran terjadi dan kemudian mengambil keputusan yang dianggap tidak mencerminkan sportivitas serta tidak sesuai aturan yang telah disepakati.

"Yang perlu ditekankan di sini bukan soal hasil pertandingannya. Poin yang paling kami sesalkan adalah adanya pembiaran dari panitia atas pelanggaran yang terjadi. Kalau panitia menyatakan hal ini di luar kendali mereka, menurut kami itu menunjukkan panitia sangat tidak profesional dalam menyikapi persoalan ini," ujar Nasihun, Kamis (6/8/2026).

Menurut Nasihun, apabila mengacu pada aturan pertandingan dan kesepakatan dalam Technical Meeting, pelanggaran tersebut semestinya berujung pada sanksi diskualifikasi terhadap tim yang melanggar. Namun, yang terjadi justru pertandingan diputuskan untuk diulang.

"Yang kami pertanyakan, kenapa bukan didiskualifikasi sesuai aturan, tetapi malah diberikan pertandingan ulang. Di mana letak sportivitasnya jika aturan yang sudah disepakati tidak ditegakkan?" katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke grup resmi (official) turnamen agar seluruh peserta mengetahui kronologi kejadian dan dapat memberikan penilaian.

Sementara itu, berdasarkan hasil review yang beredar di grup peserta, panitia mengakui tidak mengetahui adanya pertandingan antara Lanal dan SMFC yang menggunakan waktu tidak sesuai hasil Technical Meeting.

Panitia juga menyatakan telah melakukan evaluasi bersama pimpinan wasit, memberikan teguran keras kepada wasit yang memimpin pertandingan, serta memutuskan agar pertandingan antara Lanal dan SMFC diulang pada hari yang sama pukul 22.00 WIB.

Panitia juga menyebut bahwa kejadian tersebut berada di luar kendali mereka karena keputusan teknis di lapangan merupakan kewenangan wasit.

Keputusan menggelar pertandingan ulang itulah yang menjadi sorotan peserta. Menurut Apical SDS, keputusan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan aturan dalam turnamen dan dinilai tidak mencerminkan asas sportivitas apabila pelanggaran yang seharusnya dikenai sanksi justru diselesaikan melalui pertandingan ulang.

Hingga berita ini diterbitkan, panitia Turnamen Mini Soccer RS Awal Bros Dumai belum memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai dasar atau regulasi yang menjadi acuan dalam memutuskan pertandingan ulang, termasuk alasan tidak menerapkan sanksi diskualifikasi sebagaimana dipersoalkan oleh peserta.***

Kerja Sama Dengan BPBD Lima Puluh Kota,Satgas TMMD Kodim 0306/50 Kota Gelar Penyuluhan Kebencanaan

Thu, 06 Aug 2026 10:52:36 +0700

Lima Puluh Kota (KHC) – LimaPuluhKota-Satgas TMMD/N ke-129 TA. 2026 Kodim 0306/50 Kota terus mengoptimalkan sasaran non-fisik. Kali ini bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar penyuluhan kebencanaan kepada warga Jorong Buluh Kasok, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kamis 6 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sekolah Islam Terpadu (KWS) Jorong Buluh Kasok ini diikuti oleh perangkat nagari, kepala Jorong, pemuda, dan warga sekitar. Hadir sebagai narasumber M. Rinaldi beserta Tim dari BPBD Kab. 50 Kota kegiatan juga dihadiri Perangkat Nagari Sarilamak.

Materi penyuluhan fokus pada pengenalan jenis-jenis kerawanan bencana di wilayah Harau, langkah dan teknik menghadapi bencana, serta pentingnya kesiapsiagaan dan saling berbagi informasi antar warga agar tercipta wilayah yang aman dari bencana akibat kelalaian.

M. Rinaldi dari BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam paparan nya menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini.

“Wilayah Harau ini rawan bencana, terutama longsor dan banjir. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Yang paling penting adalah jangan panik, kenali jalur evakuasi, dan saling mengingatkan antar tetangga. Bencana bisa dicegah dari kelalaian kita sendiri,”kata Rinaldi.

Sementara,Letkol Inf Adi Nofriadi Nata selaku Dandim 0306/50 Kota menyampaikan bahwa penyuluhan kebencanaan ini merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan masyarakat di lokasi TMMD.

“Melalui kegiatan ini kita ingin menanamkan budaya sadar bencana. Harapannya warga Buluh Kasok tidak hanya mendapatkan infrastruktur, tapi juga ilmu dan kesiapsiagaan untuk menjaga keselamatan bersama,” ujar Dandim.

Kegiatan tersebut berlangsung aman dan lancar dan ditutup dengan sesi praktik dan tanya jawab. Diharapkan penyuluhan ini mampu membentuk masyarakat Buluh Kasok yang tangguh dan tanggap bencana.***

Pemerhati Sosial : Jangan Bebani APBD Dumai untuk Jalan Nasional, Perjuangkan Dana APBN

Thu, 06 Aug 2026 12:21:19 +0700

DUMAI (KHC) – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan peningkatan Jalan Soekarno-Hatta pada ruas Simpang Bundaran hingga Simpang Jalan Arifin Achmad dengan anggaran mencapai Rp19.117.816.346 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Salah satu kritik datang dari seorang pemerhati sosial di Kota Dumai, Mufaidnuddin menilai kebijakan tersebut patut dipertanyakan. Menurutnya, Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalan berstatus jalan nasional, sehingga pada prinsipnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Mufaidnuddin mengaku kecewa atas kebijakan tersebut karena menilai penggunaan APBD untuk pembangunan atau peningkatan jalan nasional perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai persepsi.

"Sebagai masyarakat, kami mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. Jalan Soekarno-Hatta adalah jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau APBN. Mengapa justru menggunakan APBD Kota Dumai dengan nilai mencapai Rp19,1 miliar? Ini tentu harus dijelaskan secara transparan dan seberapa urgensi proyek tersebut," ujarnya.

Menurutnya, APBD merupakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya digunakan secara efektif untuk membiayai kebutuhan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti peningkatan jalan lingkungan, drainase, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan, apabila memang terdapat dasar hukum atau mekanisme yang memperbolehkan pemerintah daerah melakukan intervensi terhadap jalan nasional, maka hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.

"Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami harapkan adalah keterbukaan. Pemerintah harus menjelaskan dasar hukumnya, mekanismenya, serta alasan mengapa APBD digunakan untuk peningkatan jalan yang berstatus nasional," katanya.Kamis (6/8).

Lebih lanjut, ia menilai transparansi menjadi hal penting dalam setiap pelaksanaan proyek pemerintah, terutama yang menggunakan anggaran dalam jumlah besar.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui latar belakang perencanaan, sumber pendanaan, hingga manfaat yang akan diperoleh dari proyek tersebut.

"Nilainya bukan sedikit, mencapai lebih dari Rp19 miliar. Karena itu, wajar apabila masyarakat bertanya. Pemerintah perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat," ujarnya.

Mufaidnuddin Iuga berharap DPRD Kota Dumai menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD sehingga setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, ia mendorong agar pemerintah daerah membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat apabila terdapat kebutuhan penanganan jalan nasional di wilayah Kota Dumai.

"Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, persoalan infrastruktur dapat diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat," katanya.

Karena, menurut Mufaidnuddin langkah yang lebih tepat adalah pemerintah harus melakukan lobi dan memperjuangkan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), bukan membebankan pembiayaannya kepada APBD Kota Dumai.

"Kalau memang jalan nasional itu perlu ditingkatkan, seharusnya Wali Kota Dumai bersama jajaran aktif melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat agar anggarannya berasal dari APBN. Itulah bentuk perjuangan kepala daerah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai APBD Kota Dumai yang seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan dan kewenangan daerah justru digunakan untuk membiayai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan, tetapi juga dari kemampuannya membangun komunikasi dan memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, APBD dapat difokuskan untuk pembangunan sektor lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai dan masih membutuhkan perhatian.***

Penulis : Ricky

Di Bawah Kepemimpinan AKBP Syaiful Wachid, Polres 50 Kota Torehkan Prestasi Nasional di Bidang Pengelolaan Anggaran

Wed, 05 Aug 2026 12:19:38 +0700

PAYAKUMBUH (KHC) – Di bawah kepemimpinan Kapolres 50 Kota, AKBP Syaiful Wachid, S.H., S.I.K., M.H., Polres 50 Kota kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Pada Semester I Tahun Anggaran 2026, Polres 50 Kota berhasil meraih nilai sempurna 100 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan menerima penghargaan bergengsi dalam ajang KPPN Bukittinggi Awards Tahun Anggaran 2026.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Polres 50 Kota dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi dalam rangkaian kegiatan KPPN Bukittinggi Awards TA 2026 yang diikuti oleh satuan kerja mitra KPPN dengan kinerja terbaik di bidang pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan negara.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja.

Penilaian tersebut meliputi ketepatan perencanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga kualitas pengelolaan keuangan negara.

Raihan nilai sempurna 100 menjadi bukti bahwa Polres 50 Kota mampu memenuhi seluruh indikator penilaian secara optimal.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras, sinergi, dan dedikasi seluruh personel Polres 50 Kota, khususnya para pejabat pengelola keuangan yang secara konsisten menjaga tertib administrasi, ketepatan waktu pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

Prestasi ini menjadi cerminan komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Kapolres 50 Kota, AKBP Syaiful Wachid, menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas dedikasi dan kerja sama yang telah diberikan sehingga Polres 50 Kota mampu meraih penghargaan bergengsi tersebut.

"Prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh personel dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Penghargaan yang diberikan melalui KPPN Bukittinggi Awards menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Semoga capaian ini semakin memperkuat komitmen Polres 50 Kota dalam mendukung terwujudnya Polri yang Presisi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Polres 50 Kota.

Menurutnya, setiap anggaran negara harus dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan diraihnya penghargaan KPPN Bukittinggi Awards Tahun Anggaran 2026, Polres 50 Kota kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan tata kelola keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan institusi Polri yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.***

Temuan Resi ATM dalam Tumpukan Sampah, DLH Dumai Siapkan Langkah Penindakan

Mon, 03 Aug 2026 15:50:11 +0700

DUMAI (KHC) – Dugaan pembuangan sampah sembarangan yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum perbankan di Kota Dumai menuai sorotan. Tumpukan sampah yang ditemukan berserakan di pinggir jalan tersebut dinilai mencederai upaya Pemerintah Kota Dumai yang tengah gencar menertibkan persoalan kebersihan lingkungan.

Ketua LPMK Kelurahan Teluk Binjai menegaskan bahwa pelaku harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, identitas pelaku telah mengarah kepada salah satu bank berdasarkan temuan kertas resi transaksi ATM BRI di dalam tumpukan sampah.

"Sanksinya sudah jelas sesuai Perda dan Perwako yang telah disosialisasikan. Sekarang masyarakat menunggu tindakan nyata dari Pemerintah Kota Dumai, apalagi identitas pembuang sampah telah terindikasi dari temuan kertas resi BRI," ujarnya.

Hingga saat ini, dua kantong sampah yang menjadi barang bukti masih diamankan oleh Ketua RT 13 Kelurahan Teluk Binjai.

Disebutkan pula bahwa belum ada itikad baik dari pihak yang diduga terkait untuk mengambil maupun memberikan klarifikasi atas sampah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai, Yuda Pratama Putra, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai temuan tersebut.

DLH akan berkoordinasi dengan pihak Bank BRI serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

"Kami akan berkomunikasi dengan pihak BRI dan berkoordinasi dengan Satpol PP terkait pemberian sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Yuda Pratama Putra.

Sebelumnya, dua kantong besar berisi kertas resi bukti transaksi penarikan uang di ATM milik BRI ditemukan berserakan di pinggir Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di simpang masuk Pasar Senggol, pada Kamis, 30 Juli 2026, sekitar pukul 20.00 WIB.

Masyarakat berharap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dan Pemerintah Kota Dumai benar-benar menerapkan aturan yang telah ditetapkan tanpa pandang bulu.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Lingkungan Hidup menerapkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 2 Tahun 2022. Sejak 1 Juni 2026, setiap warga maupun pelaku usaha yang membuang sampah sembarangan di jalan, taman, sungai, maupun fasilitas umum dapat dikenakan denda administratif hingga Rp500.000, serta ancaman sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

Heboh Dugaan Lahan Negara Dikuasai di Luar HGU, Polres Rohil Mulai Bongkar Fakta

Sun, 02 Aug 2026 22:36:50 +0700

ROKAN HILIR (KHC) – Penanganan laporan dugaan penguasaan dan pemanfaatan lahan negara di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) yang diduga melibatkan PT Salim Ivomas Pratama terus bergulir di Polres Rokan Hilir.

Hingga kini, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rohil masih melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap fakta hukum atas laporan tersebut.

Perkembangan penanganan perkara itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/196/VII/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 21 Mei 2026 yang disampaikan kepada pelapor, Muhammad Aganta.

Berdasarkan isi SP2HP tersebut, penyidik telah menjalankan sejumlah tahapan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan informasi yang dibutuhkan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan langsung ke lokasi yang menjadi objek laporan, yakni di Dusun Cibalung, Desa Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir.

Tidak hanya melakukan pengecekan lapangan, penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut.

Selain itu, aparat turut melakukan penelitian terhadap dokumen hak atas tanah maupun bangunan yang berkaitan dengan objek penyelidikan guna memastikan status dan legalitas lahan yang dipersoalkan.

Dalam upaya memperjelas duduk perkara, penyidik juga telah meminta klarifikasi dari pihak PT Cibalung Tunggal Plantations serta Pimpinan Kebun Sei Dua PT Salim Ivomas Pratama. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pengumpulan fakta secara menyeluruh sebelum penyidik mengambil kesimpulan hukum.

Proses penyelidikan juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir.

Koordinasi itu bertujuan memperoleh data dan informasi resmi terkait status serta batas-batas lahan yang menjadi objek laporan.

Hingga saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Kepolisian belum menetapkan tersangka maupun menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.

Polres Rokan Hilir menegaskan seluruh proses masih berjalan sesuai prosedur hukum, dan setiap perkembangan akan disampaikan berdasarkan hasil penyelidikan yang sedang berlangsung.***

Dumas Dugaan Korupsi Pengelolaan Lahan Sitaan Satgas PKH di Balam Jaya Mulai Diproses, Polres Rohil Terbitkan SP2HP

Sun, 02 Aug 2026 19:48:09 +0700

ROKAN HILIR (KHC) – Pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan lahan sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Desa Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, mulai ditindaklanjuti oleh Polres Rokan Hilir.

Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: SP2HP/343/VII/RES.3.2.2/2026/Reskrim tertanggal 16 Juli 2026 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir.

Dalam SP2HP tersebut dijelaskan bahwa laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi dalam pengelolaan lahan sitaan Satgas PKH yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) KSO Kelompok Tani Parit Nan Tinggi akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.

Untuk menangani perkara tersebut, Satreskrim Polres Rokan Hilir juga telah menunjuk Kanit III dan Banit III sebagai penyelidik.

Pelapor, Muhammad Aganta, mengapresiasi respons cepat yang diberikan jajaran Polres Rokan Hilir dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut.

"Kami mengapresiasi Polres Rokan Hilir yang telah merespons laporan ini dengan cepat. Pengaduan ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset negara. Seluruh pembuktian kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik sesuai kewenangan yang dimiliki," ujar Aganta.

Ia berharap proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aganta juga menegaskan bahwa materi yang disampaikan dalam pengaduan tersebut masih sebatas dugaan dan seluruh pihak tetap harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, kepastian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh.

Sambut Hari Jadi Riau dan HUT RI, Pemko Dumai Keluarkan Surat Edaran Resmi

Sun, 02 Aug 2026 19:14:14 +0700

DUMAI (KHC) – Pemerintah Kota Dumai mulai menggerakkan persiapan menyambut dua momentum penting pada Agustus 2026, yakni Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaannya, Wali Kota Dumai, Paisal, menerbitkan Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2026 yang berisi sejumlah imbauan kepada seluruh elemen masyarakat.

Penerbitan surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Gubernur Riau Nomor B/1075/400.14.1.1/SETDA/2026 tanggal 24 Juli 2026 tentang Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/5487/SJ tanggal 27 Juli 2026 mengenai sosialisasi tema dan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Melalui surat edaran itu, Pemerintah Kota Dumai mengajak seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau yang diperingati pada 9 Agustus 2026 serta HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk partisipasi, Wali Kota Paisal menginstruksikan seluruh kantor dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dunia usaha, serta sekolah negeri maupun swasta agar memasang umbul-umbul, baliho, dan banner mulai 1 hingga 31 Agustus 2026.

"Tema dan logo Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau dapat diakses melalui tautan yang telah disediakan dalam surat edaran tersebut," kata Paisal, Minggu (2/8/2026).

Tak hanya itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas (THL), karyawan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, serta tenaga pendidik di sekolah negeri dan swasta juga diimbau mengenakan Pakaian Melayu Lengkap, termasuk tanjak bagi pria, pada 3–7 Agustus 2026. Langkah tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap budaya Melayu sekaligus memeriahkan Hari Jadi Provinsi Riau.

Dalam surat edarannya, Paisal juga mengimbau seluruh pengurus masjid di Kota Dumai hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menggelar doa bersama pada Jumat, 7 Agustus 2026 sebagai ikhtiar memohon keselamatan, persatuan, dan kemajuan bagi bangsa serta negara.

"Bagi umat Kristiani, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan lainnya, pelaksanaan doa bersama dapat disesuaikan dengan tata cara ibadah masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut, Paisal menjelaskan bahwa tema, logo, serta pedoman resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 dapat diunduh melalui laman resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Agar informasi tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Wali Kota meminta para camat, lurah, dan ketua RT se-Kota Dumai untuk aktif menyosialisasikan isi surat edaran di wilayah masing-masing.

"Melalui surat edaran ini, kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, serta kecintaan terhadap budaya daerah," tutupnya Paisal.***

Dumai Semarak Merdeka 2026 Resmi Digelar, Warga Bakal Nikmati Hiburan Selama Sebulan

Sat, 01 Aug 2026 19:19:44 +0700

DUMAI (KHC) – Pemerintah Kota Dumai menyiapkan perhelatan Dumai Semarak Merdeka 2026 sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selama satu bulan penuh, masyarakat akan disuguhi berbagai kegiatan hiburan, bazar UMKM, kuliner, hingga wahana permainan keluarga yang dipusatkan di Jalan HR Soebrantas, mulai 14 Agustus hingga 14 September 2026.

Wali Kota Dumai, Paisal, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan ruang hiburan yang edukatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mengusung tema "Semangat Kemerdekaan Bersama UMKM Maju untuk Indonesia", kegiatan ini akan menghadirkan puluhan pelaku UMKM dengan beragam produk unggulan, aneka kuliner khas Nusantara, panggung seni dan hiburan, serta berbagai wahana permainan yang dapat dinikmati seluruh kalangan.

Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah doorprize untuk menambah semarak suasana perayaan kemerdekaan dan meningkatkan antusiasme masyarakat selama penyelenggaraan acara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Dumai untuk bersama-sama memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga kesempatan mempererat kebersamaan sekaligus mendukung pelaku UMKM agar terus berkembang," ujar Paisal, Sabtu (1/8).

Menurutnya, peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan serta membangun kemandirian ekonomi daerah melalui dukungan terhadap usaha masyarakat.

Pemerintah Kota Dumai menyambut baik pelaksanaan Dumai Semarak Merdeka 2026 karena dinilai mampu menghadirkan ruang rekreasi yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat selama bulan kemerdekaan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan perputaran ekonomi lokal semakin meningkat, peluang usaha bagi pelaku UMKM semakin terbuka, serta semangat nasionalisme dan cinta tanah air terus tumbuh di tengah masyarakat melalui perayaan kemerdekaan yang meriah, inklusif, dan penuh kebersamaan.***

Syukuran Kesembuhan Ipit Nasution, GRIB Jaya Dumai Gelar Bakti Sosial dan Santuni Anak Panti

Sat, 01 Aug 2026 15:32:13 +0700

DUMAI (KHC) – Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, GRIB Jaya Kota Dumai kembali melaksanakan program sosial dengan membagikan nasi kotak kepada masyarakat sekaligus menggelar kegiatan berbagi bersama anak-anak Panti Asuhan Doa Ayah dan Ibu, yang berlokasi di Jalan Pattimura, Kota Dumai, Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh GRIB Jaya Kota Dumai, Agus Tera, bersama jajaran pengurus dan anggota. Dalam kegiatan itu, sebanyak 150 nasi kotak dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan.

Selain pembagian nasi kotak, kegiatan juga dirangkai dengan syukuran atas kesembuhan Ipit Nasution, yang turut diwujudkan melalui pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan.

Momen tersebut berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan, disertai doa bersama agar seluruh pihak senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta keberkahan.

GRIB Jaya Kota Dumai, Agus Tera, mengatakan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari program berkelanjutan organisasi dalam memperkuat rasa kepedulian kepada masyarakat.

"GRIB Jaya tidak hanya hadir sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagi kepada anak-anak panti dan masyarakat merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya mempererat tali silaturahmi," ujar Agus Tera.

Ia menambahkan, kegiatan sosial akan terus dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan seluruh anggota GRIB Jaya Dumai agar semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ipit Nasution menyampaikan rasa syukur atas kesembuhan yang telah diperolehnya. Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah SWT, ia memilih menggelar syukuran bersama anak-anak panti asuhan dan berbagi rezeki melalui santunan.

"Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi adik-adik di panti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan kesembuhan saya," ungkap Ipit Nasution.

Pengurus Panti Asuhan Doa Ayah dan Ibu menyampaikan apresiasi atas kepedulian GRIB Jaya Dumai dan Ipit Nasution yang telah memilih panti tersebut sebagai lokasi berbagi. Menurutnya, perhatian dari berbagai elemen masyarakat menjadi penyemangat bagi anak-anak panti.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama, makan siang bersama anak-anak panti, serta penyerahan santunan yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Senyum dan kebahagiaan tampak menghiasi wajah anak-anak yang menerima perhatian dan kasih sayang dari para donatur.

Melalui kegiatan ini, GRIB Jaya Kota Dumai berharap semangat berbagi terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga semakin banyak pihak yang tergerak untuk membantu sesama, terutama anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan.***

MBJ Dumai Jajaki Kerja Sama dengan Melaka Hari Ini, Perkuat Kolaborasi Media Indonesia-Malaysia

Mon, 27 Jul 2026 17:07:35 +0700

MELAKA (KHC) – Perkumpulan Perusahaan Pers Media Bersama Jaya (MBJ) Kota Dumai melakukan kunjungan resmi ke kantor media Melaka Hari Ini (MHI) di Melaka, Malaysia, pada Senin (27/7/2026) pagi waktu setempat.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarmedia sekaligus membuka peluang kerja sama dalam pengembangan informasi dan publikasi lintas negara.

Rombongan MBJ dipimpin Ketua Dewan Pembina Ridwan Safri, didampingi Ketua Umum Hendri D dan Sekretaris Syafriwan Nasution. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua Pegawai Eksekutif Melaka Hari Ini Nasharuddin Bin Muhammad, bersama Pengurus Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Muhammad Hamzi Bin Rosmani, Ketua Pengarang Salman Bin Hamat, serta jajaran manajemen MHI lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Melaka Hari Ini memaparkan perjalanan media yang telah berdiri sejak 1982. Awalnya, MHI hadir sebagai surat kabar harian, namun seiring pesatnya perkembangan media digital dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, kini edisi cetaknya diterbitkan satu kali setiap bulan.

Muhammad Hamzi Bin Rosmani menjelaskan, operasional media cetak didukung oleh pendapatan dari sektor periklanan. Tarif pemasangan iklan disesuaikan dengan ukuran dan posisi penempatan pada halaman surat kabar.

Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MHI, Nasharuddin Bin Muhammad, menyampaikan apresiasi atas kunjungan MBJ dan berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus berkembang.

"Insyaallah ke depan kami akan melakukan kunjungan balasan dan membangun hubungan yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Melaka Hari Ini saat ini terbit setiap tanggal 28 dengan oplah sekitar 5.000 eksemplar yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Selain media cetak, MHI juga aktif menyajikan informasi melalui portal berita daring, konten video, dan berbagai platform media sosial.

Ketua Dewan Pembina MBJ, Ridwan Safri, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari studi banding untuk memperluas wawasan sekaligus mempelajari strategi pengelolaan media yang mampu bertahan di tengah perubahan era digital.

Menurutnya, hasil kunjungan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama saling mendukung dalam publikasi potensi daerah.

"Kami berharap ke depan ada kolaborasi antara media di Dumai dan Melaka. Potensi wisata maupun investasi di Melaka dapat dipublikasikan melalui media di Dumai, begitu juga berbagai potensi yang dimiliki Dumai dapat diperkenalkan kepada masyarakat Malaysia melalui Melaka Hari Ini," kata Ridwan.

Ketua MBJ, Hendri D, turut mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan manajemen Melaka Hari Ini. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk saling bertukar pengalaman dalam menghadapi tantangan industri media.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang luar biasa. Banyak pengalaman dan ide yang kami peroleh untuk menjadi bekal dalam pengembangan media yang tergabung di MBJ Kota Dumai," ujarnya.

Hendri juga berharap kegiatan studi banding seperti ini dapat terus dilakukan, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga ke negara-negara lain seperti Singapura dan Brunei Darussalam.

Senada dengan itu, Sekretaris MBJ, Syafriwan Nasution, menilai perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia jurnalistik. Karena itu, media dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap relevan.

"Kunjungan ke Melaka Hari Ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk belajar dari media yang telah puluhan tahun bertahan dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman," ungkapnya.

Pada akhir pertemuan, kedua belah pihak saling bertukar cendera mata sebagai simbol persahabatan dan komitmen memperkuat hubungan antarmedia.

Ketua Dewan Pembina MBJ Ridwan Safri menyerahkan plakat penghargaan kepada Ketua Pegawai Eksekutif MHI Nasharuddin Bin Muhammad. Sebagai balasan, Nasharuddin juga menyerahkan plakat penghargaan kepada Ketua MBJ Hendri D. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta kunjungan.***

Wacana Provinsi Riau Pesisir Dinilai Perlu Dikaji Serius Demi Pemerataan dan Penguatan Wilayah Strategis

Mon, 27 Jul 2026 14:04:03 +0700

DUMAI (KHC) – Wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali mengemuka sebagai salah satu gagasan yang dinilai layak mendapat perhatian serius. Wilayah yang diusulkan meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, dan Rokan Hilir, dengan tujuan mendorong pemerataan pembangunan serta memperkuat posisi kawasan pesisir yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

Selama ini, aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau masih banyak terpusat di Pekanbaru. Sementara itu, daerah-daerah pesisir yang memiliki potensi besar di sektor industri, pelabuhan, perdagangan, perikanan, hingga logistik dinilai membutuhkan perhatian yang lebih optimal agar mampu berkembang secara seimbang.

Secara geografis, kawasan Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Rokan Hilir berada di jalur strategis Selat Malaka, salah satu lintasan pelayaran internasional tersibuk di dunia yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Posisi tersebut menjadikan wilayah pesisir Riau tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam aspek pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Pembentukan provinsi baru diyakini dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan perbatasan. Selain itu, apabila hasil kajian pemerintah menunjukkan adanya kebutuhan strategis, penguatan kelembagaan TNI maupun Polri di kawasan tersebut juga dapat dipertimbangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, Provinsi Riau Pesisir dipandang berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bertumpu pada sektor pelabuhan, industri, perdagangan internasional, logistik, perikanan, serta pengembangan ekonomi biru. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi Riau tidak hanya terfokus di satu kawasan.

Meski demikian, gagasan pembentukan Riau Pesisir tidak dimaksudkan untuk memisahkan diri dari Provinsi Riau. Sebaliknya, wacana tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kehadiran negara di kawasan yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional.

Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPD, kalangan akademisi, dan masyarakat dinilai perlu membuka ruang diskusi serta kajian yang komprehensif mengenai peluang pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Kajian tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Sumber : Rls/Riski Kurniawan koordinator ARUK Dumai

Satresnarkoba Polres Dumai Ringkus Pengedar Sabu di Dumai Barat, Barang Bukti dan Uang Hasil Penjualan Disita

Wed, 22 Jul 2026 15:20:53 +0700

DUMAI (KHC) – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Seorang pria berinisial RHS alias R (33) berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Teduh Gang Haji Malik, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dumai pada pertengahan Juli 2026 terkait dugaan adanya aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya memastikan keberadaan terduga pelaku.

Pada Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, tim yang dipimpin Kanit I Satresnarkoba Polres Dumai, Ipda Lius Mulyadin, S.H., bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Teduh Gang Haji Malik RT 001. Setibanya di lokasi, petugas langsung mengamankan seorang pria yang mengaku bernama RHS alias R.

Penggeledahan kemudian dilakukan di dalam rumah, tepatnya di kamar tersangka. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 2,09 gram yang berada di atas tempat tidur.

Selain sabu, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, yakni satu blok plastik bening, satu gunting potong, satu mancis warna hijau, satu sendok yang terbuat dari pipet, satu unit telepon genggam Android merek Infinix warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp130.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika.

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Handphone yang disita juga diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam menjalankan transaksi narkotika.

Sementara itu, hasil tes urine terhadap tersangka menunjukkan positif mengandung Methamphetamine (Metha), sedangkan hasil pemeriksaan untuk Amfetamin dan Tetrahidrokanabinol (THC) dinyatakan negatif.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka diduga terlibat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, serta memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

Kasus tersebut telah diregistrasi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/75/VII/2026/SPKT.RESNARKOBA/POLRES DUMAI/POLDA RIAU. Tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Saat ini tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Dumai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Polres Dumai juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif memberikan informasi, sehingga pengungkapan kasus ini dapat dilakukan secara cepat dan tepat sebagai bagian dari upaya menciptakan Kota Dumai yang bersih dari peredaran narkotika.

Fenty Januastuti Harumkan Nama Riau, IKWI Raih Juara I Fashion Show Busana Adat Nusantara

Wed, 22 Jul 2026 12:07:26 +0700

PEKANBARU (KHC) – Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Provinsi Riau berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih Juara I pada Lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 IKWI tingkat nasional.

Peringatan HUT IKWI tersebut dilaksanakan di Prof. Dr. Djajusman Auditorium & Performance Hall, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Prestasi tersebut diraih melalui penampilan Fenty Januastuti, anggota IKWI Riau asal Kota Dumai yang tampil anggun mengenakan baju kurung Melayu berbahan tenun berwarna marun dengan kombinasi kuning keemasan, salah satu busana adat perempuan Melayu Riau yang sarat akan makna filosofis.

Lomba yang mengusung tema "Bersama IKWI Lestarikan Adat dan Budaya Nusantara" itu diikuti oleh 18 peserta perwakilan IKWI dari 18 provinsi di Indonesia. Seluruh peserta menampilkan busana adat daerah masing-masing dalam bentuk video fashion show yang dinilai oleh dewan juri profesional, salah satunya desainer nasional Nina Nugroho, Sonny Muchlison, dan Amy Atmanto.

Selain menampilkan keindahan busana, peserta juga diwajibkan menyampaikan filosofi pakaian adat yang dikenakan sebagai bagian dari penilaian, di samping aspek keaslian kostum, teknik catwalk, kreativitas video, dan kualitas penyajian.

Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, IKWI Provinsi Riau meraih Juara I fashion show busana adat, Provinsi Lampung Juara II, Daerah Istimewa Yogyakarta Juara III, dan penghargaan Best Catwalk diraih Provinsi Kepulauan Riau.

Ketua umum IKWI, Indah Kirana menegaskan, lomba tersebut menjadi bagian dari upaya IKWI menjaga kelestarian budaya daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi.

“Kami ingin anggota IKWI terus mencintai dan melestarikan budaya adat daerah sebagai bagian dari identitas bangsa agar tetap terjaga dari generasi ke generasi,” katanya.

Dijelaskannya, peringatan HUT ke-65 IKWI tahun ini mengangkat tema "Bersama IKWI Kita Lestarikan Adat dan Budaya Daerah Indonesia." Kegiatan dipusatkan di Prof. Dr. Djajusman Auditorium & Performance Hall, Jakarta, dan dilaksanakan secara luring dan daring melalui seminar nasional bertema Transformasi Penggunaan Kompor Gas ke Listrik serta lomba Fashion Show Busana Adat Nusantara
Menurut Indah Kirana, lomba tersebut digelar sebagai bentuk komitmen IKWI dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh budaya asing.

"Melalui fashion show ini kami ingin mengajak seluruh anggota IKWI untuk terus melestarikan busana adat daerah sebagai identitas bangsa, sehingga nilai-nilai budaya Nusantara tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang," ungkapnya.

Prestasi yang diraih IKWI Riau sekaligus menjadi bukti bahwa kekayaan budaya Melayu Riau tetap mampu tampil membanggakan di tingkat nasional, sekaligus memperkuat semangat pelestarian adat dan budaya Indonesia melalui peran perempuan dan keluarga besar IKWI.

Ketua IKWI Riau Fatia Ulfah mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih IKWI Riau pada ajang nasional tersebut.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas prestasi ini. Terima kasih kepada Pengurus Pusat IKWI yang telah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa sebagai wadah mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan adat dan budaya Nusantara. Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi IKWI Riau dan masyarakat Riau karena Kebaya Labuh sebagai warisan budaya Melayu semakin dikenal di tingkat nasional," ujarnya.

Fatia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus IKWI Dumai atas dukungannya sehingga Fenty Januastuti dapat mewakili Provinsi Riau dalam ajang fashion show tersebut. Ia juga mengapresiasi Fenty yang telah memperagakan busana adat Melayu Riau dengan penuh percaya diri dan turut mengharumkan nama daerah.

"Terima kasih kepada Ibu Fenty Januastuti yang telah memberikan penampilan terbaik sehingga berhasil mengharumkan nama IKWI Riau. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota IKWI untuk terus mencintai, menjaga, dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar warisan budaya Indonesia tetap lestari di tengah perkembangan zaman," harap Fatia.***

Kesuksesan PWI–Bhayangkara Cup I Jadi Pemantik, PWI Paliko Bidik Event Tahunan Berskala Lebih Besar

Mon, 20 Jul 2026 21:00:03 +0700

PAYAKUMBUH (KHC) – Tak henti-hentinya berinovasi untuk merajut silaturahmi melalui sebuah koridor positif. Setelah sukses besar menggelar turnamen bergengsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Bhayangkara Cup I Tahun 2026 pada Sabtu (18/7/2026) kemarin, PWI Paliko (Payakumbuh-Limapuluh Kota) kini langsung tancap gas. Mereka menyatakan siap menyambut dan menabuh genderang event-event spektakuler selanjutnya.

Ketua PWI Paliko, Aspon Dedi, Senin (20/7/2026) di RM. Pergaulan Payakumbuh, mengungkapkan bahwa antusiasme luar biasa dari gelaran perdana ini menjadi pemantik semangat baru bagi kepengurusannya. Ia mengaku tertantang untuk terus menghidupkan atmosfer kompetisi dan kolaborasi di wilayah Luak Limopuluah.

Lebih lanjut dituturkan Popon, sapaan akrab Aspon Dedi, keberhasilan PWI-Bhayangkara Cup I bukanlah titik akhir, melainkan sebuah awal.

"Kami tidak ingin berhenti di sini. Sukses kemarin adalah bukti bahwa kolaborasi pers dan mitra kerja bisa menghasilkan multiplier effect yang positif. Ke depan, kami siap merancang event yang lebih besar, menarik, dan berdampak luas bagi masyarakat Luak Limopuluah," ujar Popon.

Sinyal positif dan apresiasi pun terus mengalir dari berbagai daerah atas torehan prestasi PWI Paliko ini. Sebelumnya, Ketua Pokja PWI Riau, Andre Zaky, menyampaikan harapannya agar PWI Paliko terus konsisten menjaga ritme ini. Bahkan, ia menyarankan agar kegiatan seperti ini dilembagakan secara rutin.

Menurutnya, PWI Paliko punya potensi besar untuk menjadi barometer pergerakan organisasi pers yang dinamis di Sumatera Barat khususnya Luak Limopuluah. Dengan membuat kalender event tahunan yang terstruktur, PWI Paliko tidak hanya memperkuat soliditas internal, tetapi juga ikut mempromosikan potensi daerah lewat gaung publikasi.

Senada dengan itu, Rusmel Dt. Sati anggota PWI Solok, turut melemparkan pujian hangat. Menurutnya, kunci sukses dari liatnya kegiatan di PWI Paliko tidak lepas dari figur kepemimpinan yang ada. Kepiawaian Popon dalam merangkul, memotivasi, dan menyatukan seluruh anggota PWI patut diacungi jempol. Komunikasi yang cair dinilai menjadi modal utama suksesnya setiap agenda yang diangkat.

Tak ketinggalan, ide segar juga datang dari tetangga sebelah. Ketua PWI Padang Panjang, Suprianto, memberikan masukan agar kepak sayap inovasi PWI Paliko menyentuh ranah yang lebih luas. Ia menyarankan, selain event olahraga yang bersifat rekreatif dan kompetitif, kalau perlu PWI Paliko juga mulai menginisiasi berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.***

Sukses Digelar, Ryci Carma Sabet Gelar Juara

Sun, 19 Jul 2026 14:02:14 +0700

Limapuluh Kota (KHC) — Setelah melewati persaingan sengit dan maraton hingga larut malam, turnamen biliar bergengsi antarprovinsi PWI Bhayangkara Cup I tahun 2026 akhirnya resmi ditutup, Sabtu (18/7/2026). Gelar juara sejati dalam ajang yang mempertemukan para pebiliar tangguh se-Sumbar, Riau, dan Jambi ini berhasil diraih oleh Ryci Carma anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh setelah menumbangkan perlawanan ketat dari Paul Hendri utusan PWI Padang Panjang di babak final.

Pertandingan pamungkas yang digelar di 36 Pool Billiard dan Cafe tersebut berlangsung dramatis. Kedua finalis saling kejar-kejaran poin dan memamerkan akurasi serta taktik tingkat tinggi, memukau para penonton dan panitia yang bertahan hingga akhir kompetisi.

Dengan hasil ini, daftar pemenang PWI Bhayangkara Cup I 2026 menempatkan Ryci Carma dari Polres Payakumbuh sebagai Juara I. Sementara posisi Juara II atau runner-up ditempati oleh Paul Hendri utusan PWI Padang Panjang, diikuti oleh Andre Zeky Ketua Pokja PWI Pekanbaru Juara 3.

Ketua PWI Sumbar Widya Navies didampingi Ketua SIWO Syaiful Husein dan Ketua PWI Paliko Aspon Dedi serta panitia pelaksana, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya acara hingga selesai dengan aman dan tertib.

"Turnamen berjalan maraton dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Selamat kepada para pemenang yang telah membuktikan mental juaranya di meja biru malam ini," ujarnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi para atlet, panitia menyerahkan piala utama beserta bonus uang tunai. Juara I mendapatkan hadiah sebesar Rp5.000.000 yang diberikan oleh Kapolres Limapuluh Kota AKBP Syaiful Wachid, S.H., S.I.K., M.H. Sementara itu, hadiah untuk Juara II dari Dandim 0306/50 Kota Letkol Inf. Adi Nofriadi Nata adalah sebesar Rp2.500.000. Untuk juara III dan juara IV, masing-masing membawa pulang Rp1.250.000 yang bersumber dari Bupati Limapuluh Kota Safni dan Ketua PWI Paliko (Payakumbuh - Limapuluh Kota) Aspon Dedi. Tak ketinggalan, para peserta yang berhasil menembus babak 8 Besar juga mendapatkan apresiasi masing-masing sebesar Rp500.000.

Keberhasilan penyelenggaraan perdana ini sekaligus menjadi sinyal hijau bagi rencana jangka panjang Polres Limapuluh Kota dan PWI. Sebagaimana yang sempat ditegaskan oleh Kapolres Limapuluh Kota diwakili Wakapolres Limapuluh Kota, Kompol Khairil Meidians, S.H. saat pembukaan, solidnya kemitraan ini dipastikan akan berlanjut pada event serupa yang direncanakan bergulir kembali pada tahun 2027 mendatang.

Piala utama dan total hadiah diserahkan langsung oleh perwakilan Polres Limapuluh Kota, unsur Forkopimda, dan jajaran pengurus PWI kepada para pemenang, menandai berakhirnya panggung sinergitas Presisi dan insan pers lewat olahraga sodok bola tahun ini.***