Dugaan Penyalahgunaan Dana Bos, Erwin Sitompul S.pd Minta Gubernur Mengevaluasi Plt Kadisdik Riau
PEKANBARU (KHC) - Belum lama ini Riau dihebohkan dengan adanya dugaan guru honor provinsi fiktif di Riau, hingga muncul larangan penerimaan tenaga honor baru. Baru-baru ini Disdik Riau di duga kembali menerima tenaga TU baru yang ditempatkan di Kota Dumai.
Aktivis Pendidikan Riau, Erwin Sitompul S.Pd kepada media Senin (01/08/2022) mengaku telah mendapatkan informasi dugaan adanya penambahan tenaga honor TU di SMK N 2 Dumai.
"Jika ini benar maka Plt Kadisdik Riau sudah melanggar larangan penerimaan tenaga honor baru. Hal ini patut jadi perhatian serius oleh Gubernur," ungkapnya.
Dijelaskannya lebih lanjut, berapa banyak jumlah tenaga honor guru dan TU harus dilakukan verifikasi secara faktual. Diduga ada yang tidak sesuai ketentuan dan bahkan ada informasi guru fiktif yang masuk sebagai daftar penerima gaji namun orangnya tidak ada atau sudah meninggal.
"Informasi yang diperoleh untuk masuk honor TU harus bayar sekitar 1,5 juta sedangkan guru honor Riau bayar sekitar 2,5 juta rupiah, ini merupakan penyalahgunaan kewenangan jika bemar seperti info yang beredar. Belum lagi jika ada yang fiktif maka berapa banyak kerugian yang diperoleh. Hal ini harus ditindak tegas oleh penegak hukum jika perlu KPK melakukan pengusutan ke Disdik," tegasnya.
Erwin mendesak untuk pembuktian kepada masing-masing tenaga honor di ambil sumpah diatas kitab suci apakah mereka masuk tanpa bayar kepada pejabat Disdik. Sulit dibuktikan memang, tetapi jika benar terjadi ini sebuah tindakan yang salah.
Ditambahkan Erwin, kinerja Plt Kadisdik Riau, Job Kurniawan eks asisten Pemprov dipertanyakan. Beberapa kebijakan dinilai keliru dan merugikan siswa.
Erwin menjelaskan Juknis penerimaan siswa tidak berlandaskan keadilan. Sehingga siswa dari luar daerah tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah favorit yang ada di Riau.
Tidak itu saja, lanjutnya. Di SMA Plus Riau dikabarkan adanya biaya dalam penerimaan siswa yang dibebankan membayar uang baju. Hal itu dipertanyakan karena sebelum ada dana bos uang baju gratis, kenapa justru ketika sudah ada alokasi dana Bos malah bayar.
" Hal ini harus di telusuri kemana aliran dana bos yang sudah diberikan," ujarnya.
Selain dana Bos. Erwin juga mempertanyakan terkait proses pencatatan dan penandatanganan ijazah sekolah yang sampai saat ini belum diterima siswa.
"Kita heran kenapa ijazah sekolah formal belum selesai. Bahkan ijazah siswa paket sudah terlebih dulu di bagikan sejak pertengahan bulan Juni kemarin," terangnya.
Erwin minta Gubernur Syamsuar mengevaluasi Plt Kadisdik Riau dan menempatkan orang yang kompeten serta memiliki konsep pendidikan yang berkualitas. Bukan justru menuai banyak persoalan seperti sekarang.
"Jika banyak persoalan maka korbannya pada sekolah dan bisa saja kepada siswa , jika hanya masalah yang terus menerus bermunculan di Disdik Riau bagaimana masadepan dunia pendidikan di negeri ini," tegas Erwin.
Terpisah Plt Kadisdik Riau, Job Kurniawan ketika dikonfirmasi melalui sambungan selulernya tidak memberikan hak jawab dan tidak merespon pertanyaan yang disampaikan.***(Rdk)