DPRD Dukung Penuh Upaya Pemerintah Dumai Atasi Banjir
DUMAI (KHC) - Dalam rangka mengatasi persoalan banjir terutama disaat musim hujan tiba, pemerintah kota Dumai dibawah kepemimpinan H Paisal, SKM, Mars telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah-langkah agar pemukiman penduduk tidak lagi digenangi luapan sungai yang dipicu oleh volume air dari intensitas curah hujan yang tinggi.
Berbagai langkah tersebut sebagian telah pun dilaksanakan seperti pemasangan pintu air, pengerukan sungai, pembentukan turap di pinggiran sungai serta rencana pembuatan embung yang akan dijadikan tempat penampungan air.
Pembangunan embung mulai dilaksanakan pada tahun ini setelah lebih dari satu tahun mengupayakan izin dari Kementrian LHK melalui BKSDA, sepanjang tahun pemerintah bertukus lumus, bolak balik ke pemerintah pusat dan provinsi hanya untuk mempersentasekan kebutuhan pembangunan embung agar mendapat izin penggunaan lahan konservasi hutan yang menjadi kewenangan kementrian.
Segala upaya pemerintah tersebut mendapat dukungan penuh dari DPRD Dumai, sebagaimana diungkapkan anggota Komisi III dari Faksi Gerindra, Johannes MP Tetelepta SH, MM kepada media belum lama ini diruangan kerjanya.
Dia menjelaskan bahwa dari awal Walikota H Paisal dilantik, sebagai legislatif pihaknya mengikuti tahapan dan proses bagaimana pemerintah Dumai serius mengatasi persoalan banjir yang sering menjadi keluhan masyarakat Dumai dari tahun ke tahun.
"Kita mengikuti prosesnya dari awal, dan kita menyaksikan bahkan ikut bersama membahas serta memantau keseriusan pemerintah saat ini dalam mengatasi banjir. Jadi terus terang saya ucapkan kami mendukung penuh langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi banjir termasuk pembuatan embung nantinya," ujar pria yang akrab disapa Achi ini.
Dia menjabarkan proses dari setahun lalu, bagaimana pemerintah berkomunikasi kepada seluruh pemangku kebijakan di pemerintah pusat dalam memperjuangkan dana APBN dan APBD Provinsi supaya pembangunan Dumai bisa dilaksanakan secara maksimal, termasuk untuk menyelesaikan persoalan banjir.
Untungnya, lanjut Johannes, saat ini pemerintah berhasil mendapatkan izin dari KLHK melalui BKSDA untuk pembuatan embung, hal ini tentunya menjadi salah satu keberhasilan yang harus diapresiasi setelah perjuangan panjang pemerintah berkoordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi.
"Kita sudah menyaksikan penjelasan bagaimana nantinya embung ini bisa bekerja disaat curah hujan tinggi, yang biasanya merendam ratusan rumah penduduk terutama di Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan, dengan adanya pintu air serta embung nantinya di harapkan air dapat dialihkan ke embung sebagai penampungan sementara sehingga luapan sungai tidak merendam rumah penduduk seperti tahun-tahun sebeumnya," terang Johannes.
Dia meyakini, langkah yang dilakukan pemerintah akan berdampak baik dalam penanganan banjir. Oleh karenanya selaku pihak legislatif dirinya mendukung penuh program pemerintah apalagi hal tersebut dilakukan dikawasan daerah pemilihannya dan akan berdampak baik bagi masyarakat sekitarnya.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, pemerintah Dumai akan membuat embung setelah mendapatkan izin dari Kementrian LHK yang akan tertuang dalam kontrak kerjasama dilahan seluas 20 hektar tepatnya di kawasan Bukit Cahaya, Kecamatan Dumai Selatan.
Walikota Dumai, H Paisal, melalui Kepala Dinas PUPR, Reza Pahlefi, ST menjelaskan bahwa dengan adanya embung nanti diyakini bisa menampung luapan sungai yang biasanya merendam tiga kecamatan diantaranya Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Selatan.
"Tahun-tahun sebelumnya setiap curah hujan tinggi maka kawasan Bumi Ayu dan Dumai Kota menjadi langganan banjir, masyarakat bahkan sampai harus di ungsikan ke pengungsian. Dengana danya embung nanti maka luapan sungai yang merendam pemukiman tadi kita alihkan ke embung, nantinya ketika surut air kembali mengalir ke laut melalui sungai. Jadi embung itu sebagai tempat penampungan sementara sebagai pengalihan debit air luapan sungai," terangnya.
Uniknya lagi, penanganan banjir yang dilakukan pemerintah saat ini tidak butuh alokasi dana besar, bahkan tergolong program yang berbiaya minim. Pasalnya, pemerintah Dumai mengerjakan langsung pembuatan embung tersebut.
"Kita kerjakan sendiri, karena kita ada alat berat jadi kita hanya perlu mempersiapkan bahan bakar minyak agar alat dapat bekerja. Jadi dapat dikatakan program berbiaya murah. Jika pekerjaan embung ini di pihak ketigakan maka akan menelan APBD lebih dari Rp10 miliar. Untuk itu kita laksanakan sendiri guna menghemat anggaran," sebut Reza.***
Editor : Ricky