Pelabuhan Penumpang Bandar Sri Junjungan Dumai di Resmikan Oleh Kemenhub

Pelabuhan BSJ berada di Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, berada dibawah kelolaan KSOP Kelas I Dumai. Untuk rute domestik antara lain ke dan dari Bengkalis, Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan Batam. Setiap hari, sedikitnya pergerakan penumpang lebih dari 200 orang, datang maupun berangkat dari Pelabuhan tersebut.

Pelabuhan ini menjadi pelabuhan pertama di tahun 2019 yang menerapkan inaportnet, setelah sebelumnya sistem inaportnet diterapkan di 16 pelabuhan di Indonesia.

"Tahun 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menargetkan sistem inaportnet ini dapat diaplikasikan secara lebih luas di sejumlah pelabuhkomoditasI dan II, yang implementasinya akan dimulai dari Pelabuhan Dumai," ujar Tommy di Dumai.

Tommy mengatakan, inaportnet merupakan salah satu program Quick Win Kementerian Perhubungan, yang harus didukung penerapannya di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. "Penerapan sistem inaportnet di berbagai pelabuhan dapat meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan menjadi lebih cepat, valid, transparan, dan terstandar dengan biaya yang minimal, sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia, termasuk di Dumai," ujar Tommy.

Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Kelas I Dumai Sanggam Marihot mengungkapkan, selama masa soft launching sejak tanggal 14 Desember 2018 hingga 30 Januari 2019. Penerapan sistem inaportnet di Pelabuhan Dumai secara signifikan dapat memberikan kemudahan untuk para pengguna jasa.

"Selama kurun waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak soft launching, tercatat jumlah pendaftaran Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU) adalah sebanyak 50 perusahaan, dengan jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) on-line sebanyak 577 buah," urai Sanggam.

Lebih lanjut Sanggam mengatakan, Terminal Penumpang Bandar Sri Junjungan Dumai yang baru saja diresmikan diperuntukan untuk melayani penumpang domestik.

Dari sisi laut, Pelabuhan Bandar Sri Junjungan ini dilengkapi dengan pembangunan 2 (dua) phonton untuk fasilitas sandar/tambat kapal penumpang 500 GT. Sedangkan dari sisi darat, Pemerintah Kota Dumai melalui BUMD PT. Pelabuhan Dumai Berseri telah menyiapkan ruangan terminal penumpang 2 (dua) lantai seluas masing-masing 725 m2 dan 603,5 m2 beserta lapangan parkir kendaraan seluas 3.459 m2.

Pembangunan Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai ini merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengoperasian dermaga dan sisi laut berada di bawah pengawasan Kantor KSOP Dumai, sedangkan pelayanan sisi darat dikelola oleh BUMD PT. Pelabuhan Dumai Berseri. "Semoga sinergi positif ini dapat terus ditingkatkan dan mampu memberikan maanfaat yang besar khususnya bagi masyarakat Dumai," imbuhnya.

Usai meresmikan inaportnet dan terminal penumpang tersebut, Irjen Kemenhub juga berkesempatan membuka kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.

Wali Kota Dumai Zulkifli A.S. menuturkan selama ini, Dumai menjadi pelabuhan transit komoditas yang dihasilkan oleh hinterland, seperti minyak bumi, minyak sawit mentah (CPO), dan produk kayu ke wilayah lain. Dumai bahkan mengapalkan 44% produksi CPO Indonesia. Sayangnya, Dumai kurang memetik manfaat dari peran penting sebagai pelabuhan transit itu. Pajak dari aktivitas pengapalan langsung disetor ke pusat. Menyikapi kondisi itu, Pemkot Dumai membentuk BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri 10 tahun lalu. Perusahaan itu sejauh ini menjalankan bisnis jasa pandu dan tunda kapal.

Saat ini, BUMD tersebut sudah memperoleh izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk menjadi operator Pelabuhan Bandar Sri Junjungan. "Saya dulu hampir 2 tahun ke Kemenhub secara rutin, 2 bulan sekali ke sana. Kami tidak punya pendapatan, tapi kami harus punya pelabuhan," ucapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Walikota Dumai Zulkifli AS, Forkompimda Kota Dumai dan jajaran Pemerintah Daerah Kota Dumai, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat serta stakeholder pelayaran dan masyarakat Kota Dumai.*** (Rdk)