Ombudsman RI : Pelabuhan Wajib Memberikan Perlakuan dan Pelayanan Bagi Pengguna Jasa

KABARHEADLINE.COM - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto hadiri pelaksanaan diskusi publik yang dilaksanakan Yayasan Obor Dumai dan bekerjasama dengan pihak Kadin Kota Dumai, Kamis (16/3/2023).

Diskusi publik yang dilaksanakan di Comforta Hotel tersebut bertema Optimalisasi Jasa Kepelabuhanan dalam Perspektif Pelayanan tersebut di hadiri berbagai kalangan, baik itu unsur Forkompinda, pelaku bisnis dibidang kepelabuhanan dan juga kalangan akademisi.

Dalam diskusi publik tersebut menghadirkan narasumber yakni Kepala Perwakilan Ombudsman Riau, GM PT Pelindo Dumai, Kepala Seksi Penyuluhan dan Informasi KPPBC Dumai, Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Kepelabuhanan KSOP Dumai, serta ketua Kadin Dumai.

Kegiatan tersebut juga dibuka oleh Walikota Dumai yang diwakili Asisten II Pemerintah Kota Dumai, Syahrinaldi dan berharap diskusi publik tersebut bisa menghasilkan konsesus untuk mengoptimalkan jasa kepelabuhanan terkhusus untuk pelabuhan di Kota Dumai.

"Posisi Dumai berada di salah satu wilayah strategis, dimana kota Dumai sebagai salah satu gerbang perekonomian dan menunjang kegiatan industri, distribusi, produksi dan konsolidasi, maka pelayanan di jasa kepelabuhanan harus dioptimalkan," kata Syahrinaldi.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto yang merupakan keynote spaker dalam diskusi publik tersebut menjelaskan bahwa keberadaan pelabuhan berfungsi untuk memfasilitasi pemindahan barang antara moda transportasi darat dan moda trasportasi laut.

"Menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabean harus secepat dan seefisien mungkin, untuk itu penerapan standar minimal pelayanan harus menjadi perhatian semua pihak yang menjadi ekosistem di dalam proses tersebut," kata Hery saat itu.

Dikatakan Hery, berbagai regulasi telah mengatur terkait kewajiban pelayanan publik dalam angkutan barang di perairan. Seperti melaksanakan pelayaran angkutan barang berdasarkan tarif dan jaringan trayek yang ditetapkan oleh menteri serta diumumkan secara transparan ke dalam portal Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK).

"Pelabuhan wajib memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa. Menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta angkutan barang dan lebih penting lagi wajib untuk memenuhi sarana dan prasarana pelabuhan yang ditetapkan oleh Menteri terkait," tutup Hery.

Manager PT Pelindo Dumai, Jonatan Ginting menyambut baik terkait pelaksanaan diskusi publik tersebut, dimana pelayanan terbaik dalam berbagai hal merupakan tugas utama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkusus bagi pihaknya yang bergerak di bidang kepelabuhanan.

"Kita terus beruapaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik bagi semua pengguna jasa kepelabuhanan, karena pelayanan merupakan salah satu strategi dalam pengembangan, pemasaran di pelabuhanan internasional," kata Jonatan Ginting.

Ketua Kadin Dumai, Zulfan Ismaini mengatakan pelayanan publik di kepelabuhanan harus tetap ditingkatkan agar para pengusaha nyaman dalam melaksanakan kegiatan bisnis di pelabuhan internasional.

"Optimalisasi pelayanan publik harus diutamakan untuk membangun potensi daerah dalam rangka mendukung pelabuhan Dumai berkelas internasional,” kata Zulfan Ismaini.

Dalam diskusi publik tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau, Bambang Pratama menyampaikan, jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi terkait pelayanan publik dapat melaporkan kepada Ombudsman.

Bambang menjelaskan, bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu

"Masyarakat bisa mengadukan langsung ke website kita di ombudsman.go.id, sertakan laporan beserta dokumen pendukung seperti foto dan video, SOP yang akan dilaksanakan Ombudsman adalah menerima laporan dan melakukan investigasi terhadap laporan tersebut," kata Bambang.