APBD 2017 Masih 26 Persen, Kuansing Optimis Capai Target

Kamis, 10 Agustus 2017

Teluk Kuantan (KabarHeadline.com) -Memasuki semester II tahun 2017, serapan APBD Kuantan Singingi (Kuansing), Riau baru 26 persen. Rendahnya realisasi APBD Kuansing tak terlepas dari keterlambatan pengesahannya. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kuansing, Andri Yama Putra kepada awak media, Rabu (9/8/2017) di ruang kerjanya. "APBD baru berjalan dua bulan, kita yakin, dengan waktu yang tersisa mampu mengejar target," ujar Andri Yama. Menurutnya, waktu yang tersisa sekitar lima bulan lagi mampu merealisasikan target, apalagi pada tahun ini pembangunan fisik tak terlalu banyak. Kegiatan fisik lebih banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). "Kalau saja dalam satu bulan progresnya 20 persen, tentu di akhir tahun nanti target realisasinya tercapai," kata Andri. Agar target tersebut bisa dicapai, lanjut Andri Yama, Bupati Kuansing sudah mengirimkan surat ke setiap Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) guna melakukan percepatan kegiatan. "OPD diingatkan supaya tak lalai dan pelaksanaan kegiatan bisa dipercepat," kata Andri Yama. "Sampai saat ini sudah ada 61 kegiatan yang ditender, bahkan kegiatan yang bersumber dari DAK itu sudah jalan," papar Andri Yama. Pada tahun lalu, terjadi rasionalisasi yang cukup besar pada APBD Kuansing. Akibatnya, sejumlah kegiatan tak bisa dibayarkan dan terhutang kepada rekanan. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak berpengaruh pada iklim tender. Menurut Andri Yama, kejadian pada tahun lalu tak membuat rekanan takut untuk melaksanakan kegiatan pada tahun ini. "Yang jadi faktor lambatnya kegiatan, ya APBD lambat, baru masuk bulan kedua pelaksanaannya." "Kalau untuk rasionalisasi tahun ini belum nampak, sebab rasionalisasi anggaran akan tergambar setelah penyusunan APBD-P dan APBD-P baru bisa disusun kalau APBN Perubahan keluar," ujar Andri Yama. Dikatakan Andri Yama, dengan kondisi keuangan negara saat ini, ia yakin akan ada rasionalisasi anggaran. Namun, ia belum bisa memastikan kegiatan mana yang akan dirasionalisasi. "Yang jelas, kita akan menggesa kegiatan sehingga target tercapai seperti yang ditargetkan pemerintah pusat," pungkas Andri Yama.*** (rdk/grc)