Lembaga Elsam Prediksi Kedua Capres-Cawapres tak Bahas Kasus per Kasus

JAKARTA (Kabarheadline.com) - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) memprediksi dua pasangan kandidat Pilpres 2019 tak memiliki kesempatan banyak menjabarkan sikapnya pada debat, Kamis (17/1) malam. Sebab kedua paslon terkendala durasi waktu. Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan kedua pasangan calon dibatasi kesepakatan agar panelis tak memasukkan kasus per kasus dalam pelaksanaan debat perdana. Alhasil, kasus pelanggaran hukum maupun HAM tak akan dibahas satu per satu. "Sulit ya karena ada kesepakatan panelis untuk tidak membahas kasus per kasus. Jadi kalau sudah menyebut nama kasus Novel Baswedan itu kan kesannya sudah masuk ke materi kasus," katanya dalam diskusi, Rabu (16/1). Wahyudi menyebut tidak hanya kasus Novel, sebenarnya menarik bila ada pembahasan tentang penyelesaian kasus HAM masa lalu. Walau begitu, ia berharap para kandidat menyampaikan komitmen, janji dan langkah strategis soal korupsi, hukum, terorisme dan HAM secara mendalam. "Kalau kemudian dikunci tidak boleh bicara kasus per kasus, ya hanya akan berbicara pada komitmen. Bagaimana anda terkait dengan penyelesaian HAM di masa lalu, kira-kira langkah apa yang akan diambil?," ujarnya. Menurutnya, komitmen dari masing-masing paslon penting karena nantinya membantu publik bisa menentukan pilihan. "Memang kecil kemungkinan secara spesifik menyebut kasus tertentu. Jadi akan bicara pada tataran yang sifatnya lebih umum jadinya kan," ucapnya. Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan capres-cawapres boleh menyampaikan contoh kasus saat debat pilpres mendatang. Namun, contoh kasus diperbolehkan jika digunakan untuk memperkuat argumen masing-masing paslon. "Jika mereka (paslon) ingin memperdalam atau memberi contoh (kasus) itu dalam kaitanya untuk memperkuat argumen, gagasan atau visi yang diusung saya kira tidak masalah," ujar Pramono kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1). Pramono mengingatkan, masyarakat sebaiknya tidak terjebak dalam stigma bahwa calon tertentu identik dengan kasus tertentu. Menurut dia, anggapan seperti ini bisa menimbulkan salah paham. "Karena seringkali ketika kita menyampaikan gagasan kan juga harus memberi contoh. Contoh itu tidak harus masalah terkait dengan paslon tertentu, ini yang salah paham yang seringkali berkembang luas dimasyarakat," tutur dia. Dia pun menegaskan, dari 20 soal yang menjadi kisi-kisi debat pilpres, tidak ada satu pun yang meminta untuk menyebut kasus secara khusus. Seluruh pertanyaan disusun oleh tim panelis secara independen dan mandiri. Pramono menambahkan, pihaknya ingin setiap paslon capres-cawapres berkomitmen memenuhi tujuan utama debat pilpres. "Kita harapakan acara debat betul-betul menjadi ajang dimana masing-masing pasangan calon memperlihatkan gagasannya secara utuh. Bukan untuk menimbulkan kontroversi lebih dalam, lebih jauh, padahal tidak ada manfaatnya bagi masyarakat," tegasnya.*** Sumber : REPUBLIKA.CO.ID Ket Foto : Ilustrasi Editor : Ridwan