Ratusan Tenaga Kependidikan di Pelalawan Terancam Tak Lebaran

Pelalawan (KabarHeadline.com) - ‎Masih soal pasca kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang diambil alih oleh pihak provinsi masih saja mencatatkan segudang masalah. Salah satunya soal gaji yang besar kemungkinan tak akan dirasakan oleh tenaga kependidikan dan sejumlah guru yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) jelang menghadapi lebaran 1438 H. Kondisi ini menjadi perhatian dari salah satu anggota DPRD Pelalawan, H Abdullah SPd. ‎Menurutnya, dapat dipastikan ratusan tenaga kependidikan seperti TU, penjaga sekolah, petugas kebersihan dan Labor tidak akan berlebaran karena mereka dimasukkan kategori honor komite sekolah yang gajinya hanya bisa dicairkan melalui dana Bosda yang notabene baru akan dibayarkan pada APBD-P. "Sebab yang akan cair gaji guru SMA/SMK sebelum lebaran. Guru pun yang sudah memiliki NUPTK dengan kriteria yang telah dikeluarkan melalui surat yang dilayangkan oleh Dinas Pendidikan Pemprovinsi Riau. Tentunya surat yang dibuat tersebut amat disayangkan dan kita sesalkan. Pasalnya data sejak November 2016 lalu sudah diberikan ke Provinsi. Lalu kita pertanyaan solusi bagi tenaga pendidikan dan guru yang tidak memiliki NUPTK. Seharusnya hal seperti sudah diantisipasi bukannya malah seperti kejadiannya," ungkap H Abdullah, politisi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan ini kepada riaueditor.com, Selasa (20/6/2017). H Abdullah SPd meyakini masih ada peluang beberapa hari kedepan meski harapan sangat tipis untuk mencari solusi ini. "Kalaupun tidak juga ada solusi tentu kebijakan ada di pihak kepala sekolah masing-masing untuk mencari jalan keluarnya. Saya kira ini menjadi catatan merah bagi Disdik Provinsi," tukas Sekretaris Fraksi Madani Pelalawan ini. Riaueditor pun mencoba menghubungi salah satu Kepsek, SMA Bernas di Pelalawan, yakni ‎Emilia KH,SHum. Dikatakannya, untuk masalah ini memang Bernas ada kebijakan tersendiri. "Kalau Bernas untuk guru yang belum terdaftar NUPTK nya hanya satu orang kemudian ditambah Tenaga Pendidikan. Kita tidak mungkin mendiamkan persoalan ini," tukasnya. "Saya pribadi sebagai Kepala Sekolah ada kebijakan bersama para guru dengan meminjamkan sejumlah uang dari gaji atau uang pribadi untuk teman-teman guru maupun tenaga pendidikan yang belum bisa keluar gajinya. Memang tak bisa diupayakan dengan cara lain ya memang seperti ini konsekuensinya karena kita mengikuti," imbuhnya. Emilia mengakui masih banyaknya persoalan-persoalan yang muncul pasca wewenang SMA/SMK diambil alih provinsi. "Ya tentu beda kondisinya dibanding masih wewenang Kabupaten/Kota daripada sekarang. Tentu kita berharap adanya kejelasan program, kegiatan maupun kebijakan kedepannya yang tentunya menunjang kinerja dan meningkatkan kualitas pendidikan secara rill dan nyata. ‎Jelasnya Kita berharap masih banyak perbaikan di sana-sini sehingga tidak menjadi masalah baru terhadap berjalannya sistem Pendidikan atau menyangkut kesejahteeraan para pengajar maupun tenaga pendidikan yang ada disekolah," tutupnya.*** (rdk/rec)