Ruslan Sebut DLHK Pekanbaru Harus Lebih Pro Aktif Dalam Menangani Sampah

Pekanbaru (KabarHeadline.com) - Ruslan Tarigan, anggota DPRD Kota Pekanbaru cukup gerah melihat kondisi sampah yang saat ini masih menumpuk di beberapa titik, bahkan waktu pengangkutannya juga sering dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) agar pro aktif dengan kondisi di lapangan. Juga agar koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kelurahan, Kecamatan, RT/RW untuk jadwal pengangkutan sampah. "DLHK harus pro aktif dengan ikut melibatkan lurah dan camat untuk dapat mengantisipasi dan membersihkan sampah-sampah yang banyak berserakan di ruas-ruas jalan pemukiman warga di daerahnya masing-masing, agar nantinya tidak adalagi sampah yang berserakan yang mengganggu kesehatan pengguna jalan," kata Ruslan Tarigan, Jumat (7/7/2017). Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sondia Warman mengatakan permasalahan banyaknya tumpukan sampah yang terjadi hampir temukan di semua ruas jalan Kota Pekanbaru saat ini, karena kurang tersedianya tempat pembuangan sampah (TPS) sementara di setiap kecamatan yang ada. "Tumpukan sampah yang berserakan diruas-ruas jalan harus menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru untuk menyediakan TPS sementara di setiap kecamatan yang ada, agar masyarakat dapat membuang sampah rumah tangga pada tempatnya, sehingga dengan cara ini tidak akan adalagi titik-titik sampah yang ditemukan di ruas-ruas jalan," katanya. Politisi PAN ini juga meminta kepada setiap camat dapat menyediakan lahan kosong untuk nantinya dijadikan TPS sementara disetiap kecamatan, sehingga keberadaan sampah yang selalu berserakan diruas jalan dapat diminimalisir. "Jika sampah yang berserakan tidak diangkut beberapa hari akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru, makanya kita minta kepada pihak kecamatan bertanggungjawab dalam menyiapkan tempat-tempat samapah dan pengangkutannya, karena masyarakat juga memberi kontribusi dengan melakukan pembayaran, tentunya masyarakat harus dapat mendapat fasilitas seperti itu," ujarnya.*** (rdk/hrc)