Aktivis Pendidikan Riau Minta Wako Dumai Copot Kabid SMP Disdikbud

Di Baca : 3102 Kali

DUMAI (KHC) - Berbagai persoalan muncul dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat Sekolah Menengan Pertama (SMP) di Kota Dumai. Pasalnya banyak siswa didik dan orang tua yang dirugikan.

Banyak orang tua murid tidak mendapat sosialisasi utuh terkait informasi dan sistem PPDB online. Jalur zonasi diyakini bermasalah dimana rumah calon siswa yang dekat namun ter entry justru sangat jauh, anehnya hal serupa dialami banyak calon siswa.
 
Erwin Sitompul.S.Pd aktivis pendidikan Riau kepada media Sabtu (12/07/2020) meminta walikota Dumai Zulkifli As mencopot kabid SMP Disdikbud Dumai dan mengganti dengan pejabat sementara.
 
"Saya menilai akibat kelalaiannya kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat perihal PPDB online yang beberapa waktu telah berjalan. Untuk itu saya meminta Wako Dumai segera menunjuk PLT yang baru Kabid SMP agar juga dapat dilakukan investigasi secara transparan terhadap PPDB online." ujarnya.
 
Erwin menilai, dengan pejabat PLT baru dapat dilakukan investigasi yang melibatkan Polri dan tim independen.
 
"Khusus jalur zonasi, banyak indikasi penyalahgunaan surat domisili yang tidak sesuai dengan kartu keluarga dan tanpa di perkuat oleh surat tugas kerja, melainkan hanya untuk kepentingan pengurusan anak masuk sekolah," jelasnya.
 
Sistem online ini juga tidak dilaksanakan dengan tegas menurut Erwin, dimana awalnya data calon siswa tidak bisa dicabut karena dikunci oleh sistem dari pusat, namun berselang beberapa hari data justru bisa dicabut pihak sekolah.
 
"Hal begini banyak warga tidak tahu, sehingga mereka panik dan berada dalam ketakutan saat mendaftarkan anaknya. Menurut saya banyak pihak dirugikan saat ini," tandasnya.***(Rdk)


[Ikuti KabarHeadline.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar