Ramai Isu Tambang Ilegal, CV Putra Juang Abadi Tunjukan Dokumen Izin Resmi

DUMAI (KHC) – CV Putra Juang Abadi merupakan salah satu perusahaan pertambangan galian C di Kota Dumai yang telah mengantongi dokumen perizinan lengkap dari pemerintah daerah propinsi Riau dins Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perusahaan ini mengelola lokasi quarry di Kilometer 11, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan.

Direktur Utama CV Putra Juang Abadi, Zulkifli Abbas, menjelaskan bahwa perusahaan menguru izin semenjak perpindahan pengurus izin dar pusat ke daerah tepanya pad tahun 2022 bisa beroperasi pad tahun 2024.

Sejak awal beroperasi, CV Putra Juang Abadi fokus menyediakan kebutuhan tanah uruq atau tanah timbun untuk kepentingan masyarakat serta berbagai kebutuhan umum lainnya.

Zulkifli juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas penambangan dan penjualan tanah timbun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memastikan tidak terdapat persoalan hukum dalam operasional perusahaan tersebut.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap legalitas tanah timbun yang kami sediakan. Seluruh kegiatan pertambangan telah memiliki izin resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sebagai pemilik quarry, CV Putra Juang Abadi tidak hanya diperbolehkan melakukan penggalian tanah uruq, tetapi juga berhak melakukan penjualan kepada masyarakat maupun pihak umum lainnya sesuai dengan izin yang dimiliki.

Terkait keberadaan usaha quarry di Jalan Bukit Timah KM 11, Zulkifli menegaskan bahwa operasional tersebut sepenuhnya legal dan tidak seperti isu yang sempat beredar di tengah masyarakat. Menurutnya, perizinan usaha telah dipenuhi secara menyeluruh, mulai dari izin lokasi hingga izin operasional, baik dari kementerian terkait maupun pemerintah daerah Provinsi Riau.

“Perlu saya tegaskan, quarry di Jalan Bukit Timah itu berizin lengkap dan bukan usaha ilegal. Seluruh dokumen perizinan kami sah dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Zulkifli kepada awak media, Kamis (29/1).

Da juga menyatakan kesiapan perusahaan untuk bekerjasama dengan pihak berwenang apabila diperlukan pengecekan ulang terhadap legalitas usaha tersebut.***

Penulis : Ricky